Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee

TEMPO.CO, Bogor - Ratusan warga perumahan Griya Alam Sentosa atau GAS menggugat Bupati Bogor dan pengembang PT. Gunung Hermon Permai atas kasus dugaan mafia tanah. Lahan fasilitas sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) perumahan itu kini berubah fungsi dan sebagian lahan lain disebut dikuasai mafia tanah.

Kuasa hukum warga GAS, Sholeh Ali mengatakan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, harusnya pengembang wajib untuk menyediakan lahan sebesar 40 persen dari lahan yang dibangun untuk fasos dan fasum di dalam perumahan untuk konsumennya. Di perumahan GAS, Fasos dan Fasum itu hilang atau tidak ada.

“Kesalahan dari tingkat hulu dalam hal ini memberi kesempatan para mafia tanah,sehingga harus diberantas," kata Sholeh di Bogor, Selasa, 21 Juni 2022.

Di perumahan Griya Alam Sentosa, Desa pasirangin,Cileungsi, lahan untuk pekuburan berubah menjadi gedung SMP. Tanah resapan pun dijual. "Fasos fasum seluas 1.950 meter persegi, termasuk bangunan 15 unit ruko di sampingnya dikuasai pihak yang mengaku membeli dan memiliki sertifikat,” kata Sholeh.

Selaku kuasa hukum dari 342 warga GAS, Sholeh mendaftarkan gugatan class action di Pengadilan Negeri kelas IA Cibinong, Kabupaten Bogor. Sholeh berharap semua turut peduli dan memberikan keadilan dan kenyamanan bagi warga GAS.

“Gugatan ditujukan kepada pengembang serta Bupati Bogor karena kami menilai mereka lalai dan menelantarkan asetnya hingga diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertangggungjawab," ujarnya.

Warga GAS juga menggugat BPN karena mengeluarkan sertifikat atas nama pembeli tanah fasos fasum. Notaris dan delapan pembeli juga turut menjadi tergugat dalam perkara ini.

Dengan gugatan itu, warga GAS berharap penguasaan lahan fasos fasum oleh pembeli tanah dihentikan dan dikembalikan fungsinya sebagai fasos fasum sesuai tuntutan gugatan. Di atas lahan itu, kini sudah dibangun 15 unit ruko.

“Warga berharap agar bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk olah raga,mainan anak, tempat berkumpulnya warga dan kreasi anak muda seperti sebelumnya,” ucap Sholeh.

Juru bicara Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong Amran S. Herman, membenarkan jika gugatan terhadap Bupati Bogor dan pengembang kasus dugaan mafia tanah itu sudah ada dalam agenda persidangan. “Sudah terdaftar. Sidang awal, disidangkan tanggal 5 Juli 2022,” kata Amran kepada Tempo.

M.A MURTADHO

Baca juga: Eks Pejabat DKI Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah Cipayung, Ini Kata Wagub Riza






Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

22 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Kasus Polisi Peras Polisi, Bripka Madih Akan Dikonfrontasi dengan Penyidik yang Diduga Minta Rp 100 Juta

1 hari lalu

Kasus Polisi Peras Polisi, Bripka Madih Akan Dikonfrontasi dengan Penyidik yang Diduga Minta Rp 100 Juta

Polda Metro akan mengkonfrontasi antara Bripka Madih yang mengaku diperas oleh seorang penyidik saat mengurus sengketa tanah orang tuanya.


Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

3 hari lalu

Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), menggantikan Thomas Lembong.


Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

6 hari lalu

Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

Rick Astley menggugat rapper Yung Gravy karena diduga secara ilegal menggunakan impersonator untuk meniru suaranya dari lagu Never Gonna Give You Up.


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

7 hari lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Konsumen Meikarta: Unit Belum di Tangan, Gugatan Tiba Duluan

8 hari lalu

Konsumen Meikarta: Unit Belum di Tangan, Gugatan Tiba Duluan

Sebanyak 18 konsumen Meikarta digugat secara perdata oleh PT MSU Rp 56 miliar karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

9 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

9 hari lalu

Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

Tidak hanya menggugat konsumennya Rp 56,1 miliar, pengembang apartemen Meikarta PT MSU ternyata mengajukan sederet gugatan lainnya. Apa itu?


BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

9 hari lalu

BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

BPN mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Fase VI.


Nyck de Vries Digugat Sebelum Memulai Formula 1 2023

13 hari lalu

Nyck de Vries Digugat Sebelum Memulai Formula 1 2023

Nyck de Vries mendapat gugatan terkait sengketa hukum sebelum mengarungi Grand Prix Formula 1 2023 bersama tim barunya, AlphaTauri.