Anies Baswedan Akan Beri Disinsentif kepada Perusahaan yang Tidak Kelola Sampah

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Warga berjalan meniti jembatan bambu yang penuh sampah di sekitarnya, di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, 8 Juni 2022. Menurut petugas kebersihan setempat, meski pengambilan sampah dilakukan sepekan sekali tetap ada penumpukan sampah lagi dikarenakan tidak adanya tempat penampungan sementara dan kurangnya kesadaran warga membuang sampah pada tempat yang semestinya. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memberikan disinsentif kepada perusahaan yang tidak mengelola dan memilah sampah untuk mengurangi kiriman sampah dari Ibu Kota ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. 

"Pak Gubernur akan memberikan disinsentif lainnya, misalnya, pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan yang tidak melakukan pilah sampah di kawasannya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

Namun, Asep belum memberikan detail kenaikan pajak tersebut termasuk waktu menerapkan sanksi karena sedang dibahas di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Rencana tersebut, kata dia, sebagai tindak lanjut Pergub 102 Fahun 2021 terkait kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan yang implementasinya mulai Juni 2022.

Sanksi tersebut, kata dia, harus dilakukan mencermati perusahaan dan pengelola kawasan yang masih minim dalam mengelola dan memilah sampah. DLH DKI mencatat hingga saat ini jumlah perusahaan di Ibu Kota yang terdaftar memiliki izin lingkungan mencapai 3.352 perusahaan dan kawasan.

Dari jumlah itu, baru 561 perusahaan yang pengelolaan sampahnya dilakukan oleh 61 penyedia jasa angkut sampah berizin. Rata-rata per hari jumlah sampah dari total kawasan dan perusahaan di Ibu Kota mencapai 1.382 ton. "Jadi yang 561 perusahaan itu hanya menswastanisasi pengangkutan sampahnya, tapi sampahnya tetap dibuang ke Bantargebang," kata Asep.

Sedangkan dari ribuan perusahaan yang terdaftar memiliki izin lingkungan, baru sekitar tiga perusahaan yang mengelola hingga memilah sampah dengan menggandeng mitra swasta. "Ke depannya dengan sampah tidak akan lagi diangkut DLH, maka para pengelola kawasan harus bekerja sama dengan jasa pembersihan itu, karena kalau tidak, itu akan merugikan mereka dari sisi ekonomi," kata Asep.

Adapun total sampah Ibu Kota per hari yang diangkut ke TPST Bantargebang mencapai kisaran 7.500-7.800 ton. Sedangkan kapasitas TPST Bantargebang semakin terbatas tiap tahun.

Baca juga: JIS Diusulkan Gunakan Nama MH Thamrin, Anies Baswedan: Setuju atau Tidak, Nanti Pertimbangannya






Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

2 jam lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

2 jam lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Najwa Shihab Bantah Lembek ke Anies Baswedan

3 jam lalu

Najwa Shihab Bantah Lembek ke Anies Baswedan

Founder Narasi, Najwa Shihab, mengatakan sering mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam program-programnya


Dulu JPO Dirobohkan Demi Patung Selamat Datang, Sekarang Dihalangi Halte Transjakarta

3 jam lalu

Dulu JPO Dirobohkan Demi Patung Selamat Datang, Sekarang Dihalangi Halte Transjakarta

Gubernur Anies Baswedan dulu merobohkan JPO di Bundaran HI karena dinilai menghalangi pemandangan ke arah Patung Selamat Datang.


Anies Baswedan Resmikan Kampung Gembira Gembrong Senin Besok

4 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Kampung Gembira Gembrong Senin Besok

Sambil menunggu peresmian, korban kebakaran Pasar Gembrong bekerja bakti membersihkan kompleks Kampung Gembira Gembrong


Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

9 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.


Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

14 jam lalu

Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

Peminat walking tour Jakarta yang meningkat tinggi dan dan instruksi Presiden Jokowi agar MRT Jakarta membeli KCI jadi Top 3 Metro hari ini.


Anies Baswedan Gencar Resmikan Proyek Jelang Lengser, Manuver Politik Pilpres 2024?

15 jam lalu

Anies Baswedan Gencar Resmikan Proyek Jelang Lengser, Manuver Politik Pilpres 2024?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gencar meresmikan berbagai proyek yang menjadi janji politiknya. Tancap gas politik buat pilpres 2024?


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

16 jam lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

16 jam lalu

5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

Anies Baswedan tak bisa mencabut izin pulau reklamasi di tiga pulau yang kadung dibangun. Ketiganya adalah pulau C, D, G yang sempat disegel Anies.