Banyak Warga Terjerat Pinjol, DPRD Kota Bogor Usul Raperda Cegah Rentenir

Jumat, 24 Juni 2022 10:47 WIB

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD Kota Bogor setuju membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk melindungi warganya dari jeratan pinjaman online (pinjol), bank keliling hingga rentenir. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan anggota dewan setuju membahas Raperda Usul Prakarsa tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Secara Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

Menurut Atang, pada tahun 2020 banyak tokoh masyarakat yang datang beraudiensi mengeluhkan soal fenomena rentenir dan bank keliling yang meresahkan. Banyak warga yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi hingga mengakibatkan masalah sosial, ekonomi, hingga rumah tangga bubar.

"Banyak warga datang mengeluhkan soal korban bank keliling, rentenir, dan pinjol," kata Atang di Bogor, Kamis, 23 Juni 2022 .

Selain datang beraudiensi, banyak juga warga yang menyampaikan masalah koperasi liar dan rentenir saat reses. DPRD Kota Bogor menganggap masalah ini serius. "Perlu dicarikan solusinya, sehingga DPRD mengusulkan Raperda Usul Prakarsa ini," ujar Atang.

Raperda soal pinjol ini sudah disetujui untuk masuk dalam daftar Propemperda 2022 pada tahun 2021. Kini DPRD Kota Bogor menunggu tanggapan pemerintah untuk membahas Raperda Usul Prakarsa tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir bersama Pemerintah Kota Bogor.

"Kami menunggu pandangan dari Pemerintah Kota Bogor dan segera membentuk pansus," kata Atang. "Besar harapan kami Raperda Usul Prakarsa ini bisa dibahas secepatnya." 

Menurut Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor Siti Maesaroh, ada 3 landasan penyusunan raperda yang terdiri dari 11 bab dan 17 pasal itu.  Materi pokok yang diatur adalah tentang mitigasi risiko dan asas perlindungan pengguna. Raperda itu juga mengatur soal larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna hingga kewajiban pemerintah daerah, serta larangan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi masyarakat.

"Masyarakat perlu mendapat perlindungan dari praktik pinjaman daring, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan di masyarakat," kata Siti.

Seluruh fraksi DPRD Kota Bogor sepakat melanjutkan pembahasan raperda itu. Anggota DPRD Heri Cahyono mengatakan pemerintah daerah harus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dengan mengawasi dan menindak penyalahgunaan pinjaman online atau finansial teknologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan.

Heri berharap kehadiran Raperda Usul Prakarsa DPRD ini sanggup menjawab persoalan masyarakat yang menjadi korban pinjol, rentenir dan bank keliling serta koperasi liar ini. "Setidaknya negara hadir dalam persoalan masyarakat ini, terutama sosialisasi dan edukasi," katanya. 

Baca juga: Polisi Galau Kian Sulit Tangkap Pemilik Utama Pinjol Ilegal, Ini Sebabnya







Inilah 4 Rekomendasi Cara Olah Talas Jadi Makanan atau Minuman Lezat

7 hari lalu

Inilah 4 Rekomendasi Cara Olah Talas Jadi Makanan atau Minuman Lezat

Ada beberapa cara lain untuk mengolah umbi talas agar menjadi makanan yang lezat. Termasuk es krim talas.


Apa Itu Kue Lapis Talas Bogor? Begini Resep Membuat Lapis Talas

8 hari lalu

Apa Itu Kue Lapis Talas Bogor? Begini Resep Membuat Lapis Talas

Talas dapat diolah menjadi berbagai makanan, salah satunya lapis talas.


Polisi Galau Kian Sulit Tangkap Pemilik Utama Pinjol Ilegal, Ini Sebabnya

9 hari lalu

Polisi Galau Kian Sulit Tangkap Pemilik Utama Pinjol Ilegal, Ini Sebabnya

Polisi semakin kesulitan menangkap pemilik utama pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi di Indonesia.


Sumbar Punya Lagu Mars Sumatera Barat, Mau Tahu Liriknya?

9 hari lalu

Sumbar Punya Lagu Mars Sumatera Barat, Mau Tahu Liriknya?

Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumbar telah menetapkan lagu Mars Sumatera Barat. Begini liriknya?


Tagih Korban dengan Ancaman, 5 Pengelola Pinjol Ilegal Ditangkap Polisi

9 hari lalu

Tagih Korban dengan Ancaman, 5 Pengelola Pinjol Ilegal Ditangkap Polisi

Pengelola pinjol ilegal itu melakukan intimidasi menggunakan kata-kata ancaman serta mengancam akan menyebarkan data milik nasabah.


PDIP Pastikan Tak Bahas Capres-Cawapres di Rakernas Pekan Depan

10 hari lalu

PDIP Pastikan Tak Bahas Capres-Cawapres di Rakernas Pekan Depan

Arif Wibowo, menyebut PDIP tidak akan membahas mengenai capres dan cawapres pada Rakernas PDIP 21 - 23 Juni 2022.


Indef Ingatkan Sederet PR Dewan Komisioner OJK soal Pinjol Ilegal

11 hari lalu

Indef Ingatkan Sederet PR Dewan Komisioner OJK soal Pinjol Ilegal

Dewan Komisioner OJK disebut memiliki pekerjaan rumah ke depan. PR tersebut mencakup masalah rendahnya literasi finansial dan pinjol ilegal.


Perayaan Hari Jadi Kota Bogor ke-540, Ada Acara Dekorasi Lapis Talas

18 hari lalu

Perayaan Hari Jadi Kota Bogor ke-540, Ada Acara Dekorasi Lapis Talas

Banyak acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Bogor ke-540. Ini salah satunya.


Begini Cara Cek Pinjaman Online Resmi yang Terdaftar di OJK

18 hari lalu

Begini Cara Cek Pinjaman Online Resmi yang Terdaftar di OJK

Total jumlah penyelenggara pinjaman online yang berizin di OJK sebanyak 102 perusahaan. Begini cara cek, mana pinjol resmi dan yang ilegal.


Proses Pembayaran Lahan di Bendungan Temef NTT Terhambat, Ini Penyebabnya

19 hari lalu

Proses Pembayaran Lahan di Bendungan Temef NTT Terhambat, Ini Penyebabnya

DPRD meminta masyarakat terdampak proyek Bendungan Temef di NTT tetap tenang dan menjaga agar situasi kondusif.