Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Seratusan warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa setelah Satuan Tugas Hak tagih BLBI menyita tanah milik mereka. Pasalnya mereka menyebut lahan-lahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.

Lahan-lahan itu merupakan hasil redistribusi lahan eks HGU PT Cimayak Cileles. Sertifikat Hak Milik atau SHM-nya pun sudah terbit. "Kami Gapoktan selaku penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles resah,” kata salah satu warga, Amirullah, saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Juni 2022.

Amirullah menuturkan SHM yang Jokowi berikan langsung kepada masyarakat dikatakan palsu atau tidak sah. “Kami pertanyakan ini, karena yang menyerahkan langsung sertifikat tersebut bapak Presiden waktu itu di Istana Bogor," katanya.

Dalam kunjungan ke aset BLBI yang disita Satgas Hak Tagih di Bogor Raya, Kota Bogor pada Rabu, 22 Juni 2022, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan 178 SHM yang sudah dibagikan dibatalkan karena redistribusinya tidak sah. Sebab objek lahannya itu dalam sita tim Satgas BLBI,” tuturnya.

Bahkan menurut Agus, persoalan itu kini ditangani pihaknya dan sudah masuk proses pindana. Artinya, Agus menyebut, saat ini Reserse sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan bahkan beberapa saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Agus menyebut, dalam kasus ini pun sudah ada beberapa tersangka diantaranya lebih dari tiga oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. "Ini sudah proses pidana, bakal ada tersangka. Kalau gak salah, lebih dari tiga orang.,” ucap dia.

Tanah Didistribusikan Jokowi di hari Agraria

Mengutip pemberitaan resmi Pemkab Bogor, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara virtual membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota pada Rabu, 22 September 2021. Dari jumlah tersebut, 500 bidang sertifikat tanah redistribusi seluas 42,72 hektare diberikan kepada warga wilayah Kecamatan Jasinga dan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Di Kabupaten Bogor, penyerahan sertifikat secara fisik dilakukan oleh Bupati saat itu, Ade Yasin. “Hari ini penyerahan sertipikat tanah redistribusi dari Gugus Tugas Reforma Agraria, total yang diserahkan ada 500 bidang tanah untuk warga Jasinga dan Pamijahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka dan ada kepastian hukum terkait surat-surat tanah mereka,” kata Ade.

Sementara itu, Jokowi menjelaskan banyak konflik agraria yang berlangsung lama di Indonesia namun tak pernah selesai. “Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota, ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota. “Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat, tanah fresh yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik,” ucap Jokowi.

M.A MURTADHO

Baca juga: Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Bogor Raya Development Ambil Langkah Hukum

Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

1 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

2 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

5 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

6 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

6 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

8 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

9 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

9 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

9 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.