Formula E Disebut Menguntungkan, PSI Desak Dokumen Studi Kelayakan Dibuka

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan secara keseluruhan untung-rugi dari penyelenggaraan Formula E. Alasannya dokumen revisi studi kelayakan belum dibuka ke publik.

"Dari dokumen studi kelayakan kami dapat mengetahui target dari dampak ekonomi dan pengeluaran total dari penyelenggaraan Formula E. Apakah setelah penyelenggaraan target-target tersebut tercapai atau tidak," ujar Anggara saat dihubungi Tempo pada Jumat sore, 24 Juni 2022

Politikus PSI itu menjelaskan bahwa dirinya tidak memahami apa alasan dokumen studi kelayakan tersebut tidak dibuka hingga hari ini. "Apa yang ditutup-tutupi," kata dia.

Gembong PDIP: DPRD DKI Sudah Minta Kontrak Formula E

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga mempertanyakan kontrak yang dijalani PT Jakarta Propertindo atau JakPro untuk balapan Formula E. Dia menyoroti laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang menyebutkan JakPro harus membayar tambahan commitment fee sebesar Rp 90 miliar.

Menurut Gembong, kontrak tersebut hingga saat ini tidak ada yang tahu kecuali Pemerintah Provinsi DKI dan JakPro. “DPRD sudah meminta kontraknya, sampai saat ini belum diberikan,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 20 Juni 2022.

Satu-satunya cara agar masalah Formula E ini tuntas, kata Gembong, adalah melanjutkan hak interpelasi. Di dalam forum interpelasi, semuanya akan jelas, mulai dari awal kontrak awal commitment fee atau biaya komitmen yang katanya Rp 2,1 triliun untuk lima tahun, lantas berubah menjadi Rp 560 miliar selama 3 kali gelaran Fomula E. “Lah, kontraknya gimana? seperti balapan tarkam saja, kurang minta tambah,” tutur Gembong.

Gembong mengatakan Fraksi PDIP hanya mempermasalahkan soal transparansi saja. Sejak awal, PDIP minta Pemprov DKI transparan soal penggunaan APBD DKI untuk balapan Formula E. Namun pemerintah tak kunjung terbuka. “Di situ kami Fraksi PDIP dan PSI mengajukan hal interpelasi,” katanya.

Politikus PDIP itu menilai Pemprov DKI sepertinya sangat ketakutan, terbukti sampai mengundang semua fraksi partai ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu dilakukan menjelang hak interpelasi diajukan. “Semua diundang, kecuali PDIP dan PSI,” ujar Gembong.

Baca juga: Anies Baswedan: 45 Persen Penonton Formula E Jakarta Generasi Milenial

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.