Soal SHM Lahan Redistribusi Jokowi di Jasinga Dibatalkan Satgas BLBI, Ini Kata BPN Bogor

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama Ketua Satgas BLBI dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andriyanto saat menyita Klub Golf Bogor Raya milik PT Bogor Raya Development pada Rabu, 22 Juni 2022. BLBI menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas total keseluruhan 89,01 hekatre berikut lapangan golf dan fasilitasnya serta 2 buah bangunan hotel terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor, Yan Septedyas alias Diaz menyebut Surat Hak Milik (SHM) untuk bidang lahan yang diredistribusi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada warga Jasinga tidaklah palsu tapi bisa disebut tidak sah. Sebab, ada dokumen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau kDJKN Kementerian Keuangan yang dipalsukan saat proses pengajuan SHM tersebut. 

"Kasus ini sudah ditangani oleh Kanwil (BPN) Provinsi Jawa Barat dan ATR Pusat, serta Mabes Polri. Perihal SHM nya tidak palsu, cuma waktu proses pengajuan ada dokumen yang dipalsukan. Makanya bisa disebut tidak sah, jadi harus dibatalkan dulu baru nanti diproses lagi dengan ketentuan yang benar dan baik," kata Diaz kepada Tempo di kantor nya, Cibinong. Senin, 27 Juni 2022.

Diaz mengatakan oknum yang memalsukan dokumen DJKN itu merupakan dari salah satu penggarap, yang saat ini penerangan kasusnya ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Artinya, proses pidana perihal sengkarut lahan eks HGU Cikopomayak dan Cileles itu memang sedang ditangani oleh kepolisian agar terungkap dan kedepan status hukumnya jelas dan permasalahannya tidak kembali terulang. 

"Bukan hanya masyarakat atau Pak Jokowi, kami juga merasa tertipu. Tapi ya itu tadi sudah saya sampaikan saat ini ditangani langsung oleh BPN pusat dan Bareskrim. Intinya, kita minta masyarakat juga sabar dalam proses ini. Karena meski ada pelang penyitaan BLBI, kan tidak ada pengusiran atau penggusuran. Sebab, itu hanya menegaskan bahwa lahan itu milik negara. Kan negara kita juga punya hukum, tapi air dan tanah ini untuk kemakmuran rakyat kan. Jadi gak mungkin negara juga jahat kepada rakyatnya," kata Diaz. 

Sebelumnya seratusan warga Jasinga Kabupaten Bogor, mengaku resah karena lahan yang mereka kelola dapat dari Presiden Jokowi di atas lahannya dipasangi pelang penyitaan Satgas BLBI. Bahkan, 178 SHM yang mereka pegang di katakan tidak sah. Mereka mendapatkan lahan itu melalui redistribusi yang diberikan langsung oleh Jokowi di Istana Bogor, pada 27 Agustus 2020. Namun pada tanggal 28 Agustus 2021, rombongan kementerian keuangan datang ke lokasi dan memasang pelang penyitaan. 

M.A MURTADHO

Baca juga: Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita






Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

3 menit lalu

Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil resmi menjabat Komisaris Utama (Komisaris Independen) Ancol per 1 Februari 2023. Berikut perjalanan kariernya.


Jokowi Bakal Resmikan Bendungan dan Keliling Sejumlah Pasar di Bali Hari Ini

42 menit lalu

Jokowi Bakal Resmikan Bendungan dan Keliling Sejumlah Pasar di Bali Hari Ini

Jokowi akan kembali mengunjungi sejumlah pasar untuk meninjau aktivitas perekonomian dan menyerahkan bantuan sosial.


Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

58 menit lalu

Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada mengungkapkan bahwa Pemprov tidak menganggarkan pembangunan maupun pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung karena itu wewenang pemerintah pusat.


Jokowi Bagikan Bantuan Door to Door di Malam Hari di Bali

1 jam lalu

Jokowi Bagikan Bantuan Door to Door di Malam Hari di Bali

Jokowi yang mengenakan jaket bomber hijau menyapa warga yang masih berjaga di teras rumahnya.


Jokowi Pastikan 2023 Terakhir Indonesia Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

1 jam lalu

Jokowi Pastikan 2023 Terakhir Indonesia Ekspor Bahan Mentah: Timah, Bauksit dan Tembaga

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana akan menyetop ekspor bahan mentah jenis bauksit dan timah tahun ini.


Jokowi Resmikan Pasar Seni Sukawati di Gianyar Bali Usai Dibangun Ulang

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Pasar Seni Sukawati di Gianyar Bali Usai Dibangun Ulang

Jokowi mengatakan pasar rakyat tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis usain dibangun ulang.


PSI Optimis Raih 6,6 Juta Suara, Begini HItung-HItungannya

4 jam lalu

PSI Optimis Raih 6,6 Juta Suara, Begini HItung-HItungannya

PSI yakin bisa meraih 6,6 juta suara dengan memenuhi kuota caleg.


ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

10 jam lalu

ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

Pemprov DKI Jakarta tidak mau ikut campur pemilihan mitra Jakpro untuk pembangunan ITF Sunter, setelah Fortum mundur.


Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

11 jam lalu

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

Jokowi menyampaikan agar PSI bisa tampil beda dari partai lainnya saat berbicara dalam acara ulang tahun partai tersebut Selasa lalu.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

11 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.