Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Wisatawan yang Pakai Helipad Pulau Panjang, Tapi Bupati Kepulauan Seribu Takut Tarik Retribusi

Reporter

image-gnews
Landasan helikopter (helipad) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis 30 Juni 2022. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Landasan helikopter (helipad) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis 30 Juni 2022. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan keberadaan helipad di Pulau Panjang kadang-kadang didarati helikopter yang membawa wisatawan dari Bandara Halim Perdanakusuma atau dari Pondok Cabe. 

Oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menyebutnya sebagai helipad siluman. Karena tak tercatat di aset Pemprov DKI. Sebagai Ketua DPRD, Prasetyo juga mengaku tidak tahu ada helipad disana.

Junaedi tak menampik keberadaan helipad itu untuk mengumpan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Seribu. Ada sejumlah wisatawan yang takut naik kapal laut sehingga memilih naik helikopter. "Orang yang ingin ke pulau yang takut dengan gelombang, bisa menggunakan opsi naik heli," katanya.

Namun, kata Junaedi, dirinya tidak berani menarik retribusi untuk setiap heli yang mendarat. "Enggak ada retribusi, biaya parkiran enggak ada. Karena kami takut. Retribusi itu kan harus memakai peraturan daerah (perda)," katanya.

Junaedi mengatakan helipad itu pernah sangat berfungsi saat terjadi puting beliung di Kepulauan Seribu pada akhir Maret 2022.

Ketika itu, bantuan datang silih-berganti melalui udara untuk membantu penduduk yang terdampak bencana tersebut. Bantuan dikirim melalui helipad di Pulau Panjang.

"Untung ada landasan udara di Pulau Panjang, kami bisa ke sana buru-buru. Karena kalau kami pakai kapal, cuacanya lagi enggak bagus, ada gelombang sehingga harus pakai heli," kata Junaedi kepada wartawan di Jakarta Utara, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 30 Juni 

Junaedi mengatakan, dulu bupati sebelumnya pernah berencana membuat bandar udara (bandara) itu di Kepulauan Seribu itu pada 2004. Namun sudah 18 tahun lamanya area itu terbengkalai sejak dihentikan proyek pembangunannya.

Ia mengakui, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka pembangunan bandara tidak dapat dilanjutkan, tetapi dikembalikan ke zona perdagangan dan jasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi kan dulu tahun 2004, kabupaten itu kan ada rencana menjadikan bandara. Itu dari 2004, jadi sudah berapa tahun tidak difungsikan," kata Junaedi.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Destinasi Wisata Kabupaten Kepulauan Seribu, maka Pulau Panjang di Kelurahan Pulau Kelapa menjadi objek wisata religi karena ada makam keramat Sultan Maulana Mahmud Zakaria.

Langkah awalnya, kata Junaedi, adalah membangun akses masuk wisata ke lokasi tersebut.

"Sekarang sudah bagus jalannya, tadinya bandara sudah rusak juga kami cat untuk kepentingan umum. Termasuk waktu heli TNI, Polri mendarat waktu ada puting beliung Maret lalu," kata Junaedi.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keberadaan tempat mendarat helikopter itu tidak tercatat dalam aset Pemprov DKI.  

"Kalau kita tidak datang ke sini, mana kita tahu di sini ada helipad, kok ada helipad (baru) tapi gak lapor ke kita, ini helipad siluman namanya," katanya saat sidak ke pulau yang lahan milik Pemprov DKI Jakarta itu, Kamis, 30 Juni 2022. 

Baca juga: Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Siluman di Pulau Panjang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

29 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

DPRD DKI mencatat terjadinya penurunan jumlah penerima KJP Plus di Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI pasti punya alasan mencabutnya.


9 Pulau di Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

37 hari lalu

Sejumlah wisatawan menikmati sore di Pulau Merak Kecil, Banten, Sabtu, 4 Oktober 2023 (TEMPO/Mila Novita)
9 Pulau di Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

Sejumlah pulau di Indonesia disebut-sebut dijual di situs asing.


Polemik Pengadaan Angkot Mikrotrans JakLingko

40 hari lalu

Ratusan sopir JakLingko dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.  Dalam aksinya massa menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satunya adalah gaji yang belum turun. TEMPO/Subekti.
Polemik Pengadaan Angkot Mikrotrans JakLingko

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut soal dugaan monopoli pengadaan angkot JakLingko merupakan ranah PT Transjakarta.


Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko

41 hari lalu

Seorang sopir JakLingko dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024. Dalam aksinya massa menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satunya adalah gaji yang belum turun. TEMPO/Subekti.
Anggota DPRD DKI Bantah Koperasi yang Dipimpinnya Monopoli Pengadaan Armada JakLingko

Anggota DPRD DKI Taufik Azhar membantah jika disebut memonopoli pengadaan armada JakLingko untuk Transjakarta lewat KWK yang dipimpinnya.


Jawab Kritik DPRD DKI Soal Renovasi Sekolah, Heru Budi: Saya Push Semua Diperbaiki

41 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Jawab Kritik DPRD DKI Soal Renovasi Sekolah, Heru Budi: Saya Push Semua Diperbaiki

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim telah melakukan renovasi sekolah sejak ia menjabat. Perbaikan dilakukan secara bertahap.


Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

47 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan saat ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan.


Soal Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik, Disdik DKI: Boleh karena Sarana Prasarana

47 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Soal Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik, Disdik DKI: Boleh karena Sarana Prasarana

Dinas Pendidikan merespon DPRD DKI yang mempermasalahkan pembangunan gedung tanaman hidroponik menggunakan dana BOS


Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

49 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

Dinas Pendidikan DKI sebelumnya menjelaskan kebijakan cleansing guru honorer ini dilakukan untuk penataan.


Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

49 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

DPRD menanggapi klaim Dinas Pendidikan alasan diterapkan kebijakan cleansing karena kepala sekolah merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan dinas.


Soal Pulau Sampah, Pemprov Jakarta akan Komunikasi dengan DPRD dan KLHK

50 hari lalu

Sejumlah pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Soal Pulau Sampah, Pemprov Jakarta akan Komunikasi dengan DPRD dan KLHK

Asep mengaku hingga saat ini masih belum ada kajian mengenai pulau sampah.