TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerja sama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyusul munculnya dugaan penggelapan dana donasi umat. "Belakangan kami mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan. Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.
Meski begitu, Riza menyebutkan kalau selama ini kerja sama dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah. Sejumlah kerja sama, kata dia, juga masih berlanjut di antaranya kerja sama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta.
"Sejauh ini hubungan kami dengan ACT tidak ada masalah termasuk kurban tidak ada masalah. Di satu sisi sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja," ucap Riza.
Selain kerja sama penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha, Pemprov DKI menggandeng ACT untuk beberapa program di antaranya gerakan membantu UMKM DKI.
Kemudian, kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk bantuan pangan selama Ramadhan saat masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani pada April 2020 hingga penyaluran bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021.
Namun, Riza tidak membeberkan rincian nilai kerja sama yang diadakan antara Pemprov DKI dengan organisasi non profit tersebut yang mengumpulkan donasi per tahun mencapai ratusan miliar rupiah.
Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di twitter, setelah diulas Majalah Berita Mingguan Tempo. Hingga pukul 16.00 WIB, Aksi Cepat Tanggap masih berada di posisi puncak pembahasan warganet dan menjadi topik yang paling dibicarakan publik Tanah Air.
Anies Baswedan pernah datangi kantor dan puji ACT
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta menggandeng ACT dalam program Jakarta Care Line. Program ini adalah pengembangan dari program Humanity Care Line yang merupakan kerja sama Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan pangan gratis kepada masyarakat khususnya daerah ibukota Jakarta. Program ini diluncurkan pada Sabtu, 2 Mei 2020, lalu di Kantor Pusat ACT di Menara 165, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah ACT dalam menciptakan sistem Jakarta Care Line. “Saya menyampaikan apresiasi kepada ACT, karena langsung bertindak cepat dan tanggap menciptakan satu sistem bahwa mereka yang berpunya dapat memberikan kepada mereka yang kekurangan,” ucap Anies Baswedan saat meluncurkan program JCL di Menara 165, seperti dikutip dari laman act.id.
“Sistem ini merupakan pendekatan yang amat menarik karena bukan lewat keluarga, tetapi lewat antar-masyarakat,” kata Anies.
Jakarta Care Line memiliki 50 sambungan telepon untuk melayani panggilan masyarakat yang membutuhkan pangan. Ke depannya, jumlah sambungan ini akan terus ditambah untuk memaksimalkan layanan. “Saat ini kami memiliki 50 sambungan telepon Jakarta Careline. Insyaallah ke depannya akan ada penambahan sambungan 100-150 sambungan telepon,” ucap Helmina Sari selaku Koordinator Operator Jakarta Care Line.
Pada Senin, 4 Mei 2020, Jakarta Care Line mencatat per pukul 14.00 WIB telah menerima 4.211 telepon masuk. Dari banyaknya penelepon tersebut, sebanyak 2.629 penelepon yang terverifikasi datanya dan telah menjadi calon penerima manfaat. “Sebanyak 3.033 bantuan telah didistribusikan di wilayah Jakarta, Depok, dan Bekasi,” tutur Helmina.
Jakarta Care Line di bawah DKI Jakarta dan ACT ini berperasional selama 24 jam, saat ini diberlakukan dua sif untuk operator Jakarta Care Line. Pertama dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam, kedua dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi. "Mohon doanya semoga program kolaborasi ini dapat menjangkau masyarakat prasejahtera lebih luas lagi," kata Helmina.
Baca juga: ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah
