Baznas DKI Pernah Dua Kali Kerja Sama dengan ACT

Distribusi daging kurban dari para dermawan pada momen Iduladha tahun lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua II Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Saat Suharto Amjad, menjelaskan soal kerja sama Baznas DKI dengan  Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT kini disorot karena dugaan penyelewengan dana umat yang selama ini mereka kumpulkan.

“Pada catatan kami. Sejak tahun 2019, kami dua kali bekerja sama dengan ACT dengan melalui MoU antara Baznas (Bazis) dan disaksikan Pemprov DKI,” ujar dia saat dihubungi wartawan pada Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut dia, selain dengan ACT, kerja sama saat itu juga dilakukan dengan dua lembaga lainnya yakni Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat. Bentuk kegiatannya adalah pertama penyaluran buka puasa bersama di kampung kumuh

Kedua kerja sama untuk penyaluran hewan kurban berupa masakan jadi pada Dapur Qurban 2019 di Monas. Saat itu ACT yang membawa food truck dan masakan dibagi langsung, sedangkan Rumah Zakat membagi dalam bentuk kaleng. 

“Pada tahun tahun berikutnya karena terkendala pandemi kami tidak ada kegiatan tersebut,” tutur Saat menambahkan.

Wagub Riza Patria: Bukan Pemprov DKI yang kerja sama dengan ACT, tapi Baznas

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dia mengatakan yang bekerja sama dengan ACT adalah Baznas.

“Jadi untuk ACT perlu kami sampaikan, ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov, ACT itu kerja samanya dengan Baznas setahu saya,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, masalah internal di ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI. Menurut dia, Pemprov DKI bila melakukan kerja sama dengan pihak ketiga akan tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

“Itu masalah di internal ACT, dan tidak terkait dengan Pemprov,” katanya.

Kendati pengelolaan dana umat oleh ACT ditengarai bermasalah, Wagub DKI Riza tetap mendorong pihak swasta atau pihak ketiga tetap bisa bekerja sama dan membangun Jakarta yang baik, agar maju kotanya dan bahagia warganya.

Riza juga memastikan Pemprov DKI tidak bekerja sama dengan ACT dalam pendistribusian daging kurban tahun ini. “Ya kurban juga bukan dengan Pemprov, itu kolaborasinya dengan yang lainnya.”

Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut berhembus melalui laporan Majalan Tempo edisi 2 Juli 2022. Dalam laporannya berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’, Tempo menyajikan pelbagai tulisan hingga informasi soal jumlah dana yang ACT kumpulkan, pengelolaannya hingga kebocoran di sana.

Baca juga: Wagub Riza Patria: Bukan Pemprov DKI yang Kerja Sama dengan ACT, Tapi Baznas






Kapolri Dapat Brevet Hiu Kencana dari Calon Panglima TNI Yudo Margono, Lemkapi: TNI - Polri Solid

14 jam lalu

Kapolri Dapat Brevet Hiu Kencana dari Calon Panglima TNI Yudo Margono, Lemkapi: TNI - Polri Solid

Lemkapi menilai penyematan Brevet Hiu Kencana oleh KSAL Laksamana Yudo Margono kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan bukti TNI - Polri solid.


Jawab Jakpro Soal Pengalihan Kampung Susun Bayam, DKI: Belum Ganti Pengelola

15 jam lalu

Jawab Jakpro Soal Pengalihan Kampung Susun Bayam, DKI: Belum Ganti Pengelola

Sarjoko menyatakan belum mendapat informasi terbaru soal pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

3 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Baznas Solo Himpun Dana Bantuan untuk Korban Terdampak Gempa di Cianjur

3 hari lalu

Baznas Solo Himpun Dana Bantuan untuk Korban Terdampak Gempa di Cianjur

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Solo mengumpulkan dan menyalurkan sejumlah bantuan untuk korban terdampak gempa Cianjur.


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

4 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

4 hari lalu

Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut di Jakarta, wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

4 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

5 hari lalu

Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.


Realisasi Investasi di Jakarta Selatan Rp 53,59 Triliun, Lampaui Target Tahun 2022

5 hari lalu

Realisasi Investasi di Jakarta Selatan Rp 53,59 Triliun, Lampaui Target Tahun 2022

Target realisasi investasi di Jakarta Selatan pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 46 triliun. Saat ini sudah Lampaui