Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sunny Tanuwidjaja Disebut Merapat ke Anies, PSI DKI: Itu Hak Politik Beliau

image-gnews
Ketua PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar saat berkunjung ke Gedung Tempo untuk melakukan audiensi bersama redaksi Tempo pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Ketua PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar saat berkunjung ke Gedung Tempo untuk melakukan audiensi bersama redaksi Tempo pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menanggapi keluarnya salah satu pendiri partainya, Sunny Tanuwidjaja. Sunny hengkang dari PSI diduga karena berbeda sikap politik. PSI secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung Anies di Pilpres 2024 sedangkan ia memiliki sikap berbeda.

"Soal keputusan Bro Sunny, itu sikap politik masing-masing. Saya rasa hak beliau menentukan sikap pribadinya," ujar Michael saat dihubungi pada Rabu, 6 Juli 2022.

Sedangkan untuk sikap PSI soal pencapresan, kata Michael, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu ojo kesusu dan menunggu hasil rembuk rakyat. Tentu dukungan PSI ke siapa, kata dia, akan bergantung pada rakernas partai sesuai mekanisme partai. "Di mana hal-hal seperti dukungan pencapresan diputuskan dan diumumkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie membenarkan bahwa Sunny telah lama mengundurkan diri. "Bro Sunny mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina sejak sekitar setahun lalu, karena akan membantu Pak Anies. Ia digantikan oleh Raja Juli Antoni," ujar Grace saat dihubungi, Rabu, 29 Juni 2022.

Kendati demikian, Grace menyebut partainya menghormati apa pun keputusan yang dipilih anggota partai. "Politik itu kan pilihan," tuturnya. "Tapi prinsipnya, PSI jelas tidak akan mendukung Pak Anies karena sekalipun ia mengklaim dirinya pluralis, fakta sejarah membuktikan ia turut memainkan politik identitas dalam memperoleh kekuasaan".


Dulu
Tangan Kanan Ahok dan Terseret Kasus Suap Reklamasi


Sunny dulu merupakan tangan kanan Basuki Tjahaja Purnama sejak Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun hubungan keduanya merenggang sejak kasus suap reklamasi Teluk Jakarta diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sunny pernah terseret kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 2016. Nama Sunny disebut beberapa kali dalam berkas putusan Mohamad Sanusi, terpidana tujuh tahun penjara dalam kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. Sunny disinyalir aktif berkomunikasi dengan para pengembang pulau-pulau buatan.

Hal yang membuat Ahok sangat geram adalah ketika rekaman sadapan pembicaraan Sunny dan Mohamad Sanusi diperdengarkan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 25 Juli 2016. Saat itu, ia menyadari bahwa Sunny menelepon Sanusi dari dalam ruang kerja Gubernur DKI. “Gue marah besar,” kata Ahok dalam Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2020 dengan judul "Pecah Kongsi Seusai Reklamasi".

Sejak kisruh seputar kasus reklamasi, Sunny tak pernah terlihat di Balai Kota DKI. Padahal, sebelum itu, ke mana pun Ahok pergi, pasti ada Sunny di sebelahnya. Akibat insiden itu pula rencana mengusung Ahok menjadi calon gubernur independen lewat gerakan "Teman Ahok" ikut berantakan.

Sampai keluar dari penjara tahun lalu, Basuki tetap enggan bergabung kembali ke kelompok pendukungnya yang banyak aktif di PSI. Dia memilih merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).


Sunny Tanuwidjaja Merapat ke Anies Baswedan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan


Belakangan, Sunny merapat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam laporan Majalah Tempo pekan lalu Sunny disebut turut menyokong Anies dan memberi
masukan menghadapi Pemilu 2024. Tiga narasumber yang mengetahui keterlibatan Sunny menyebut Sunny turut memberi masukan soal isu strategis di bidang sosial dan politik.

Anies dan Sunny sama-sama pernah menempuh program doktoral di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Selain memberikan masukan kepada Anies, Sunny disebut memprakarsai wadah tukar gagasan yang disebut Forum Mandala.

Dua orang dekat Anies bercerita, peserta komunitas diskusi ini sangat terbatas dan kerap membahas kebijakan pemerintah. Seorang narasumber mengaku pernah hadir dalam pertemuan yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut dia, kegiatan ini setidaknya sudah dua kali dilaksanakan.

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan seorang mantan Wakil Menteri Perdagangan pernah diundang ke Forum Mandala dalam kesempatan terpisah. Menurut seorang pejabat Balai Kota yang pernah datang ke forum, dua pembicara itu membahas kelangkaan bahan kebutuhan pokok serta dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perdagangan dan stok pangan.

Tempo berupaya mengkonfirmasi ke Sunny namun sambungan telepon maupun pesan tertulis tidak direspons. Pada 21 Juni lalu, ia menolak berkomentar mengenai keterlibatannya di Balai Kota dan dukungannya ke Anies. "Saya sedang di luar kota," ujarnya.

 

Baca juga: Momen Anies Baswedan Puji Ketua PSI DKI Demi KTT Y20

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

36 menit lalu

Chico Hakim. Instagram
Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

TPN Ganjar-Mahfud merespons jika permohonan sengketa Pilpres ditolak MK.


MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

MK menyatakan telah menerima 47 amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sengketa Pilpres per kemarin.


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

2 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

3 jam lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

Titi Anggraini, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

3 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Dasco, Prabowo juga berpesan kepada para pendukungnya untuk mempercayakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 ke hakim MK.


Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

12 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

13 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dokumentasi Tim Media Prabowo
Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

Prabowo dan Tony Blair mendiskusikan satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.


MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

14 jam lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

MK memastikan rapat permusyawaratan hakim soal sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Pengamanan sangat ketat.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

14 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.