PSI Sebut Pemisahan Tempat Duduk di Angkot Tak Efektif Cegah Pelecehan Seksual

Penumpang saat berada di dalam angkutan kota di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021. Selain itu sejumlah alat transportasi publik seperti Transjakarta dan Commuterline menerapkan sejumlah persyaratan bagi penumpang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menanggapi rencana Dinas Perhubungan DKI memisahkan tempat duduk wanita dan pria di angkot. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual di angkutan kota (angkot).

Eneng menilai kebijakan itu tidak efektif dan hanya berefek jangka pendek. "Belum lagi Dishub tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk membagi tempat duduk, berbeda dengan Transjakarta atau commuter line yang memiliki ruang luas," ujar dia lewat keterangan tertulis pada Senin, 11 Juli 2022.

Anggota Komisi C DPRD DKI itu menjelaskan problem yang terjadi bukan hanya soal implementasi dari kebijakan tersebut, tapi bagaimana pengawasan dan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum. Sehingga kejadian pelecehan seksual tidak terjadi lagi.

Dia meminta agar Pemerintah Provinsi DKI bersama semua stakeholder terkait, baik institusi Komnas HAM, Komnas Anak dan Perempuan, juga LSM lainnya duduk bersama membahas strategi jangka panjang, terutama di angkot. "Dengan duduk bersama, diharap melahirkan solusi jitu menanggulangi hal tercela tersebut terjadi lagi," kata dia.

Maraknya tingkat kekerasan dan pelecehan seksual tentu menjadi concern semua pihak, kata politisi muda PSI itu. Pemerintah perlu merumuskan sistem untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan warga saat berada dalam transportasi umum.

Menurut Amnesty International pelecehan dan kekerasan seksual termasuk kasus HAM berat. Sehingga, Eneng berujar, tindakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual harus ditangani secara sistematis terorganisir agar bisa memutus mata rantai dan selanjutnya mencegah terjadinya kembali pelecehan seksual.

Selain itu, kewajiban masyarakat melaporkan pelaku pelecehan seksual juga telah diatur secara hukum. Dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah disahkan pada tanggal 12 April 2022 lalu.

"Aparat penegak hukum juga diminta untuk memberi hukuman seberat-beratnya pada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tutur Eneng Malianasari.

Dalam Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara.Tak hanya itu, UU TPKS juga mengatur pelecehan seksual fisik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 6 UU TPKS, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. 

Dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial. Dalam video yang viral, disebutkan korban memperoleh pelecehan seksual saat kondisi angkot cukup ramai. Pelaku duduk di bangku sisi kanan yang berisi empat orang dan duduk paling pojok di belakang. Adapun korban duduk di sampingnya.

Saat itu, pelaku memasukkan tangannya ke dalam jaket dan menaruh tas di bagian depan badannya. Pelaku mulai melakukan pelecehan seksual. Korban langsung menepis tangan pelaku sambil pindah tempat duduk dan memvideokan wajah pelaku pelecehan di angkot itu.

Baca juga: Pelaku Pelecehan Seksual di Angkot Diminta Serahkan Diri ke Polisi






PSI Soroti Skor IPK Anjlok: Perlu Ada Pembenahan Total Manajemen Parpol

10 jam lalu

PSI Soroti Skor IPK Anjlok: Perlu Ada Pembenahan Total Manajemen Parpol

Menanggapi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi 2022, PSI mengatakan perlu adanya pembenahan total manajemen partai politik


Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

17 jam lalu

Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyatakan Wisma Atlet Kemayoran dibangun untuk kepentingan event olahraga internasional. Bisa untuk olimpiade.


Kejar Level Stunting di Bawah 5 Persen, PSI Minta Pemprov DKI Revitalisasi Posyandu

20 jam lalu

Kejar Level Stunting di Bawah 5 Persen, PSI Minta Pemprov DKI Revitalisasi Posyandu

Politikus PSI menginginkan Jakarta harus jadi yang pertama punya level stunting setara dengan negara maju.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

1 hari lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

1 hari lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

1 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

1 hari lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Langkah Politik Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi dari Gerindra ke PSI, Ini Profilnya

1 hari lalu

Langkah Politik Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi dari Gerindra ke PSI, Ini Profilnya

PSI mengumumkan suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi berkontribusi dalam Pemilu 2024 sebagai Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu 2024. Ini langkah politiknya


Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

2 hari lalu

Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

PSI minta Jakpro segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif.


Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi, Langsung Dapat Jabatan Mentereng di PSI, Ini Kata Grace Natalie

2 hari lalu

Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi, Langsung Dapat Jabatan Mentereng di PSI, Ini Kata Grace Natalie

Grace Natalie menjelaskan kenapa Dhohir Farisi, suami Yenny Wahid, langsung mendapatkan jabatan Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu 2024 di PSI.