Apindo DKI Terima Putusan Hakim PTUN Soal Pembatalan UMP DKI 2022 Rp 4,6 Juta

Pekerja melintasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Setelah penetapan UMP 2022 ini, Pemprov DKI mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah pada perusahaannya degan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja setahun atau lebih. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta Nurjaman menerima putusan majelis hakim soal pembatalan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022. Menurut dia, apapun putusan hakim, Apindo harus menaatinya. 

"Apapun putusan, kami terima," kata Nurjaman saat dihubungi, Selasa, 12 Juli 2022. 

Hari ini majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pengusaha agar kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4,6 juta dibatalkan. Gugatan ini diajukan Apindo DKI.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP DKI 2022. Keputusan baru ini harus mengacu pada Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845. 

Nurjaman menyebut, Apindo masih akan mendiskusikan soal kenaikan UMP DKI 2022 sekitar 3 persen menjadi Rp 4,5 juta. Sebab, menurut dia, rekomendasi ini terbit atas usulan para serikat pekerja atau buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan DKI. 

Sementara perwakilan pengusaha di Dewan Pengupahan DKI mengusulkan agar UMP DKI tahun ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan begitu, upah pekerja di Ibu Kota hanya naik 0,85 persen dari 2021 menjadi hanya Rp 4,4 juta.

"Saya baru hari ini akan berbicara dengan tim, karena di Apindo kolektif kolegial," ujar dia. 

Sebelumnya, Anies Baswedan menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 November 2021

Angka ini kemudian direvisi demi asas keadilan. Anies menaikkan UMP DKI 5,11 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.641.854. Keputusan itu menuai protes para pengusaha hingga akhirnya dibawa ke persidangan. 

Baca juga: Kronologi Anies Baswedan Menaikkan UMP DKI Sebesar 5,1 Persen






Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

3 jam lalu

Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

Anies Baswedan mendapat kartu tanda anggota Pemuda Pancasila dengan nomor keanggotaan 0000007.


Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

6 jam lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

7 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

9 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

9 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

10 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


DKI Kembali Gelar Lomba Baca Jakarta, Tantangan Membaca Buku Selama 30 Hari

10 jam lalu

DKI Kembali Gelar Lomba Baca Jakarta, Tantangan Membaca Buku Selama 30 Hari

Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar lomba Baca Jakarta, tantangan membaca buku selama 30 hari.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

11 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

11 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

12 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.