Usulan Depok Gabung Jakarta, Nasdem: Terbuka Diskusi Provinsi Jakarta Raya

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Wali Kota Depok Mohammad Idris. ANTARA/Feru Lantara

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pertimbangan pada usulan pembentukan Jakarta Raya yang terdiri dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor yang diungkapkan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"Nasdem belum mendengar (resmi) soal Jakarta Raya ini. Terkait usulan itu kami harus cek dulu apa pertimbangan-pertimbangan dari Wali Kota Depok memunculkan isu ini," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022.

Menurut dia, banyak variabel yang harus dikaji dari penyatuan wilayah Jakarta dan daerah penyangga menjadi Jakarta Raya. Hal ini bukan hanya menyatukan luas wilayah per kilometer, namun juga menyatukan warga masyarakat hingga pemerintahan.

"Itu bagaimana bentuknya? Kan ada pemerintahannya bagaimana? PNS-nya bagaimana? Lalu pemilunya seperti apa nanti? Banyaklah," katanya. Karena itu harus ada penelitian lebih lanjut secara "scientific" dan secara detail agar kebijakan penggabungan itu bisa komperhensif.

Pertumbuhan ekonomi Depok perlu dilihat

Terkait dengan persoalan pemerataan pembangunan yang digulirkan oleh wali kota Depok sebagai dasar usulan tersebut, Wibi menegaskan, pemerataan pembangunan variabelnya bukan hanya penyatuan wilayah administrasi saja namun bagaimana "political will" atau kebijakan-kebijakan pemerintahan lokal di masing-masing wilayah menunjang sektor ekonomi.

Dia mencontohkan Depok yang harus dilihat terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di sana termasuk masalah yang ada dan apa yang bisa Jakarta bantu.

"Selama ini kan sudah ada bantuan. Jakarta ini sebagai 'melting pot' dari segi perekonomian, warga Depok banyak yang kerja di Jakarta," katanya.

Contoh pertumbuhan hunian ketika rumah di Jakarta mahal otomatis yang kerja di Jakarta lebih nyaman mencari rumah di Depok. "Dan jadi bertumbuh kan?," kata dia.

Ataukah, kata dia, penyatuan tersebut dari segi transportasi yang berintegrasi dan linier antara Jakarta dan daerah penyangga untuk mengurangi kemacetan sehingga biaya yang terbuang karena kemacetan bisa berkurang dan otomatis turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan berbagai gambaran itu, sebenarnya bisa secara administratif tidak tergabung namun aspek lain yang terhubung," katanya.

Wali Kota Depok diminta merinci isu

Karena itu, ada baiknya Wali Kota Depok lebih rinci dalam menyampaikan isu. "Jadi apa yang dikeluarkan berdasar data yang komperhensif, setelah itu barulah kita diskusi, kami sendiri terbuka untuk berdiskusi," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah pinggiran Jakarta disatukan menjadi Jakarta Raya.

"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris setelah meninjau pemotongan kurban di Jalan H Icang, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Minggu, 10 Juli 2022.

Menurut Idris, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung. Ia juga menyebutkan peran satu gubernur untuk penggabungan wilayah itu.

"Masalah banjir, masalah apa bisa selesai semua. Kalau satu gubernur Jakarta Raya," ujar dia yang juga membenarkan bahwa Depok ingin masuk Jakarta.

Baca juga: PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta






Plt Wali Kota Bekasi Imbau Masyarakat Wariskan Nilai Pancasila kepada Generasi Muda

21 menit lalu

Plt Wali Kota Bekasi Imbau Masyarakat Wariskan Nilai Pancasila kepada Generasi Muda

Tri meminta orang tua dan guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak sejak usia dini.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

9 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

10 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

12 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Putri Candrawathi Ditahan, Anggota Komisi III DPR Dukung Kapolri

14 jam lalu

Putri Candrawathi Ditahan, Anggota Komisi III DPR Dukung Kapolri

Penahanan terhadap Putri Candrawathi disebut membuktikan bahwa hukum tak hanya tajam ke bawah.


Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

17 jam lalu

Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta warga dan juga para ASN untuk mengibarkan bendera setengah tiang kemarin. Mendengarkan pidato Nadiem Makarim.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

17 jam lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

1 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

2 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

2 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.