Izin Operasi ACT dari DKI Jakarta hingga 2024, Riza Patria: Tunggu Rekomendasi Dicabut

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Mantan presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin usai menjalani pemeriksaan pada hari ketiga terkait dugaan penyelewengan dana umat di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Juli 2022. Ahyudin mengaku siap berkorban atau dikorbankan demi ACT yang lebih eksistensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sementara kasus naik ketahap penyidikan. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan izin Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam proses dicabut, setelah ada rekomendasi dari Dinas Sosial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI. "Menunggu rekomendasi untuk segera dicabut," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Menurut dia, secara tidak langsung ACT sudah tidak dapat beroperasi karena izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial sebelumnya sudah dicabut.

Apalagi sebanyak 60 rekening ACT juga sudah diblokir oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) karena diduga ada penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan dan aktivitas terlarang. "Dengan izin pengumpulan uang dan barang oleh Kemensos dicabut, sudah tidak bisa beroperasi, sudah tidak bisa lagi jalan, apalagi rekening sudah diblokir dan sekarang sedang proses dalam kepolisian," ucapnya.

Riza menjelaskan sejumlah indikator menjadi pertimbangan sehingga pihaknya tidak langsung mencabut izin, namun melalui proses. Meski begitu, lanjut dia, pencabutan izin dari Kementerian Sosial juga menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk menentukan izin organisasi non profit itu yang kini sedang dalam sorotan publik karena dugaan penyelewengan donasi umat.

Kementerian Sosial sebelumnya mencabut izin pengumpulan uang dan barang ACT salah satunya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Adapun bunyi pasal itu yakni pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

ACT memiliki izin beroperasi dari DKI Jakarta

Sementara itu, Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

Kepala DPMPTSP DKI Benni Aguschandra menjelaskan izin ACT dari Pemprov DKI diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan.

Sementara itu, dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pasal 17 disebutkan pencabutan keputusan tanda daftar oleh Dinas dan Suku Dinas serta diumumkan melalui berbagai media massa apabila melanggar pasal 16.

Adapun pasal 16 dalam Peraturan Gubernur itu mengatur bahwa lembaga kesejahteraan sosial di antaranya dilarang menyelenggarakan kegiatan menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan dan organisasi/badan sosial bersangkutan. Selain itu, dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan.

Baca juga: DKI Jakarta Terbitkan Izin Operasi ACT hingga 2024, Riza Patria: Kami Dukung Pemerintah Pusat






Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

6 hari lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


Riza Patria Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi di Jakarta

6 hari lalu

Riza Patria Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi di Jakarta

Riza Patria berjanji menutup semua lokasi prostitusi karena praktik tersebut melanggar aturan hukum.


Dikukuhkan, Pengurus IA ITB Jakarta Dukung Smart City dengan Big Data

13 hari lalu

Dikukuhkan, Pengurus IA ITB Jakarta Dukung Smart City dengan Big Data

Kehadiran IA ITB dinanti-nantikan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik dalam hal teknologi maupun pendidikan.


Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

13 hari lalu

Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

Anies Baswedan diskusi tertutup dengan Jenggala Center bahas keadilan sosial di ibu kota dan soal situasi Pemilu 2024.


Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

14 hari lalu

Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggugat perdata lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke pengadilan


Riza Patria Ancam Tindak Pelaku Pencemaran Udara, Greenpeace: Buka Data Emisi

15 hari lalu

Riza Patria Ancam Tindak Pelaku Pencemaran Udara, Greenpeace: Buka Data Emisi

Riza Patria mengajak warga untuk ikut mengawasi dan melaporkan pabrik-pabrik yang diduga melakukan pencemaran udara.


Hacker Mengaku Bobol 102 Juta Data dari Kemensos, Bukan Bjorka?

17 hari lalu

Hacker Mengaku Bobol 102 Juta Data dari Kemensos, Bukan Bjorka?

Sebelumnya sudah ada setidaknya 2 pemilik akun di breach.to yang mengaku mengambil data dari institusi Pemerintah Indonesia: Strovian dan Bjorka


Bareskrim Pastikan ACT Tak Lagi Memungut Dana ke Masyarakat

17 hari lalu

Bareskrim Pastikan ACT Tak Lagi Memungut Dana ke Masyarakat

Kejaksaan Tinggi DKI menyampaikan adanya dugaan bahwa ACT masih memungut dana dari masyarakat setelah kasus penyelewengan dana diusut polisi.


Timnas Indonesia Batal Main di JIS, Sekjen PSSI: Masalah Waktu Saja

18 hari lalu

Timnas Indonesia Batal Main di JIS, Sekjen PSSI: Masalah Waktu Saja

Sekjen PSSI menyatakan kritik terhadap Stadion JIS yang batal menggelar laga Timnas Indonesia untuk kebaikan bersama.


Prasetyo Edi Marsudi Larang Anies Baswedan Lantik Pejabat Baru

18 hari lalu

Prasetyo Edi Marsudi Larang Anies Baswedan Lantik Pejabat Baru

Prasetyo Edi Marsudi minta Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak melantik pejabat tinggi pratama menjelang lengser dari kursi DKI 1.