Warga Tugu Utara Demo, Minta Anies Baswedan Gelar Pemilihan Ketua RW Ulang

Warga RW 017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI, soal pemilihan ketua RW pada Maret 2022 yang diduga bermasalah secara administrasi pada Jumat, 15 Juli 2022. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfasilitasi pemilihan ulang ketua RW di wilayahnya. TEMPO/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Warga RW 017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menggelar demo minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfasilitasi pemilihan ulang ketua RW di wilayahnya. Mereka berdemo di di depan Balai Kota DKI, Jumat siang, karena menduga pemilihan ketua RW pada Maret 2022 bermasalah secara administrasi.

Koordinator demo Ulwan Sujianto mengatakan warga Tugu Utara merasa kecewa terhadap Lurah Tugu Utara Handayani atas sikap dan kebijakan yang membuat situasi di wilayah RW 017 Tugu Utara tidak kondusif. Ulwan mengatakan sudah bersurat ke kelurahan, kecamatan, dan Wali Kota Jakarta Utara, bahkan ke Ombudsman, tapi tidak ada respons.

"Kita memang sudah pernah ada audiensi dengan kelurahan dan kecamatan, tapi hasilnya nihil. Sehingga kami meminta Pak Anies untuk memfasilitasi," ujar Ulwan saat ditemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Juli 2022.

Menurut Ulwan, sampai hari ini warga RW 017 tidak pernah menerima Surat Keputusan Lurah Tugu Utara Nomor 224 Tahun 2022 Tentang Careteker Pengurus Rukun Warga 017 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2022 dan Surat Tugas Pendelegasian Nomor 13 Tahun 2022 tertanggal 04 April 2022. Dalam surat itu disebutkan telah ditunjuk saudara Muhamad Maulana sebagai Petugas Harian Sementara (definitive) RW 017.

Namun, setelah warga mengajukan surat permberitahuan unjuk rasa ke Kantor Gubernur DKI, Lurah Tugu Utara baru memberikan SK Nomor 237 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Careteker Pengurus Rukun Warga 017, tertanggal 11 Juli 2022.

Ulwan mengatakan warga kecewa karena lurah menunjuk kembali Shobirin sebagai Bendahara definitif RW 017 dan saudara Muhamad Maulana sebagai sekretaris definitif tanpa melalui Musyawarah RW.

"Lurah Tugu Utara telah melakukan tindakan perbuatan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenangnya secara berlebihan. Bahkan mengeluarkan Surat Teguran yang disertai ancaman pemberhentian saudara Budi Hartono dan M Sujud sebagai Ketua RT 001 dan Ketua RT 004," kata Ulwan.

Kedua Ketua RT itu diangap tak membantu lurah dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sebagai Panitia Pemilihan Ketua RW 017, Budi dan Sujud tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW 017 karena dianggap melanggar Pergub Nomor 171 Tahun 2016.

Dugaan maladministrasi lain yang dilakukan Lurah Tugu Utara adalah menyalahgunakan wewenangnya secara berlebihan dengan membuat Surat Keputusan Careteker terhadap Ketua RT 002, 003 dan 004 tertanggal 11 April 2022. SK itu dibuat tanpa melalui proses klarifikasi, verifikasi, validasi dan evaluasi terhadap para pihak terkait.

"Surat itu adalah produk keputusan cacat hukum karena dalam menimbang atau konsideran tidak disebutkan uraian singkat permasalahan yang terjadi atau pelanggaran pemilihan yang melatarbelakangi," tutur Ulwan.

Atas dasar pertimbangan tersebut warga RW 017 memohon kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Lurah Tugu Utara membatalkan Surat Keputusan Careteker Pengurus RT 002, 003 dan 004 karena cacat hukum.

Warga juga meminta agar Anies Baswedan memfasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW 017 Kelurahan Tugu Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. "Memberhentikan Handayani dari jabatannya sebagai Lurah Tugu Utara."

Baca juga: Riza Patria Sebut Kasus Pelecehan Seksual di Jakarta Naik Signifikan, Anies Baswedan: Lapor Hotline






Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

4 jam lalu

Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

Anies Baswedan mendapat kartu tanda anggota Pemuda Pancasila dengan nomor keanggotaan 0000007.


Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

7 jam lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

7 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

9 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

10 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

11 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

11 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

12 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

12 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

13 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.