TEMPO.CO, Jakarta - Selain dari tiket penumpang, pendapatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berasal dari program naming rights atau penjualan hak penamaan halte bus. Skema bisnis ini dilakukan untuk menambah pendapatan nonfare box atau selain tiket.
Kepala Departemen Humas dan Kemitraan Transjakarta Iwan Samariansyah mengatakan, pada tahap pertama program tersebut, BUMD DKI itu menghasilkan sekitar Rp 200 miliar.
“Kami pernah tanya kepada unit bisnis kami kalau kita bisa dapat Rp 200 miliar, di tahap pertama itu sudah bagus sekali,” kata Iwan di Command Center, Kantor Pusat Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2022.
Sebenarnya, Iwan mengatakan target program naming rights adalah sebesar mungkin. Transjakarta berharap, melalui program itu secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan dari public service obligation (PSO) atau Kewajiban Layanan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI.
“Paling tidak dikurangi dan ya itu hanya bisa didapatkan dari bisnis nonfare box di luar core bisnis kita yaitu transportasi, nah di antaranya adalah bisnis periklanan,” tutur Iwan.
Bus Transjakarta melintas di bawah halte integrasi CSW di Jakarta, Senin 28 Maret 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tarif integrasi pada transportasi publik Transjakarta, MRT dan LRT sebesar Rp10 ribu untuk durasi tiga jam. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menurut Iwan, Transjakarta akan menawarkan kerja sama untuk perusahaan apapun yang ingin menempelkan brand-nya baik di bus ataupun di halte. “Ya Alhamdulillah sih minat terhadap tawaran kami sih lumayan ya sampai sejauh ini,” kata dia.
Transjakarta Komersialkan Halte Bus, Menjual Penamaannya ke Perusahaan
Transjakarta akan menjadikan halte bus sebagai barang komersial. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan, pihaknya akan menjual penamaan atau naming rights 17 halte.
"Kami akan komersialkan naming rights di beberapa tempat," kata dia saat mengunjungi kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Juli 2022.
Menurut Anang, penjualan nama halte ini menggunakan sistem lelang. Artinya, nilai jual naming rights di setiap halte bakal berbeda-beda. Peserta yang memenangkan lelang, berhak atas naming rights halte selama lima tahun.
Anang tak bisa membeberkan target pendapatan non-tiket dari penjualan nama ini. Yang pasti, dia melanjutkan, sudah banyak perusahaan yang berminat membeli. "Dibanding dengan MRT, (halte Transjakarta) lebih menarik, karena di posisi atas dan kelihatan," ujar dia.
Dia memaparkan halte yang direvitalisasi adalah salah satu objek penjualan naming rights. Tahun ini, PT Transjakarta menargetkan penyelesaian revitalisasi di 46 halte.
Halte yang akan dibenahi itu terdiri dari empat halte ikonik, empat halte terintegrasi, dan sisanya halte biasa. Halte ikonik akan memiliki ciri khas dan terletak di lokasi yang terlihat banyak orang. Misalnya, Halte Sarinah, Halte Bundaran HI, Halte Tosari, dan Halte Dukuh Atas 1.
Halte bus terintegrasi akan menghubungkan halte bus Transjakarta dengan fasilitas transportasi publik lainnya, seperti stasiun KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Contohnya Halte Cikoko Stasiun Cawang, Halte Stasiun Jatinegara 2, Halte Kebon Pala, dan Halte Juanda.
Baca juga: Revitalisasi Halte Tosari Transjakarta Didesain Futuristik Berbentuk Kapal
