Layanan Pemakaman di DKI Gratis, Tak Boleh Ada Pungli

Reporter

Warga berziarah di makam keluarganya di pemakaman khusus Covid-19 TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Mei 2021. Pemprov DKI Jakarta pun menutup seluruh tempat pemakaman umum (TPU) saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pelayanan di taman pemakaman seharusnya gratis dan tidak boleh ada pungli yang ditarik dari warga masyarakat.

Stigma adanya pungli dan harus memberikan gratifikasi dalam layanan pemakaman cenderung dianggap lumrah di masyarakat. 

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengatakan pungutan liar sudah menjadi hal lumrah di  pelayanan masyarakat bidang pemakaman.

Karena itulah, Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Administrasi Jakarta Selatan (UPPL Jaksel) menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar (pungli) di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir.

"Dari kegiatan ini, semoga pemungutan liar itu bisa diminimalisir, syukur-syukur bisa nol," kata Nirwan Nawawi seperti dikutip dari Antara, Selasa, 26 Juli 2022.

Ia menambahkan, masyarakat tidak bisa terlepas dari budaya pemberian terkait gratifikasi yang sering ditemui Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).

Gratifikasi yang diperbolehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni dalam acara perkawinan dengan batasan maksimal satu juta, tetapi dalam pekerjaan pelayanan pemakaman tak bisa dikompromi.

Dalam kegiatan yang sama, Kasipidsus Kejari Jakarta Selatan Much Arief Abdilah menambahkan pungutan liar ini bisa memberikan citra buruk. Perilaku buruk itu akan disamaratakan ke seluruh perangkat pemerintahan

Arief menyampaikan bahwa pelayanan pemakaman gratis sehingga harus secara maksimal melayani kepada masyarakat luas.

"Pelayanan pemakaman gratis dan tidak dipungut biaya. Kita ubah itu dan berikan pelayanan secara maksimal, ikhlas dan benar. Hindari hal yg menyebabkan suatu tindak pidana," tuturnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan.

Baca juga: Lahan Pemakaman Menipis, PAN Minta DKI Segera Anggarkan Penyediaan Lahan Baru






Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

10 jam lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DKI Ciptakan Ruang Aman

15 jam lalu

16 Hari Kampanye Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DKI Ciptakan Ruang Aman

DKI Jakarta melawan kekerasan dengan berupaya mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak di Jakarta.


Hujan Petir Diprediksi Landa Jakarta pada Sabtu Siang dan Sore Ini

17 jam lalu

Hujan Petir Diprediksi Landa Jakarta pada Sabtu Siang dan Sore Ini

BMKG memprediksi bahwa DKI Jakarta akan diguyur hujan petir pada Sabtu siang dan sore ini, 26 Desember 2022.


Daftar Lokasi Vaksinasi Booster Covid-19 di DKI Jakarta, hingga 31 Desember

17 jam lalu

Daftar Lokasi Vaksinasi Booster Covid-19 di DKI Jakarta, hingga 31 Desember

DKI Jakarta tetap membuka pelayanan vaksinasi booster Covid-19 dosis kedua di akhir pekan.


Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

18 jam lalu

Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

Kementerian BUMN bakal mengembangkan kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta Selatan.


Cerita Pejabat Kamboja Tertarik Tiru AJIB DKI Jakarta & Raja Norodom Sihanouk Gemar Lagu Bengawan Solo

19 jam lalu

Cerita Pejabat Kamboja Tertarik Tiru AJIB DKI Jakarta & Raja Norodom Sihanouk Gemar Lagu Bengawan Solo

Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyampaikan ketertarikannya terhadap pelayanan terpadu satu pintu di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.


RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

21 jam lalu

RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

RAPBD DKI 2023 sempat membengkak hingga Rp 87,2 trilun. Akan disahkan menjadi APBD pada rapat paripurna DPRD pekan depan.


PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

21 jam lalu

PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

PAM Jaya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tentang Penyertaan Modal Daerah 2023 senilai Rp 324,6 miliar.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

23 jam lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

1 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas