KSPI Beri Deadline Anies Jumat Lusa Soal Banding Putusan PTUN yang Batalkan UMP DKI

Reporter

Buruh yang tergabung dalam KSPI DKI Jakarta menggelar demonstrasi di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat soal UMP DKI 2022, Rabu, 20 Juli 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberi batas waktu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak terhadap putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI.  

Jika sampai Jumat, 29 Juli nanti, Anies tidak melakukan banding, KSPI akan mengajukan langkah hukum tanpa melibatkan gubernur.

"KSPI bersama Partai Buruh dan serikat buruh akan banding sendiri. Gugatan banding akan tetap kami layangkan meskipun tidak melibatkan Gubernur," ucap Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa, 26 Juli 2022. 

Sementara buruh melakukan banding atas putusan PTUN, Said meminta pengusaha tidak menurunkan besaran upah minimal hingga terbit keputusan yang bersifat final.

Jika ada pengusaha melakukan penurunan upah, KSPI akan meminta anggotanya untuk mogok kerja. Selain itu, KSPI bakal berdemo terus-menerus ke kantor Balai Kota untuk melayangkan protes. 

KSPI mendesak Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN membatalkan kenaikan aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau Rp 4,64 juta. 

"Selambat-lambatnya minggu ini (banding diajukan)," ujar Presiden KSPI Said Iqbal pada Selasa, 26 Juli 2022. 

Anies belum bersikap soal putusan PTUN

Hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberikan keputusan apakah akan banding atau tidak atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan kenaikan aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau Rp 4,64 juta.  

Said Iqbal mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Melalui pertemuan tersebut, Said melihat Anies cenderung tidak akan melakukan banding.
Said Iqbal sebut Anies inkonsisten

Said mengecam sikap mantan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan yang cenderung diam itu. Menurut dia, sikap Anies inkonsistens terhadap keputusan yang ia buat sendiri.

Menurut dia, Keputusan Gubernur DKI pastilah sudah mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, kemampuan perusahaan, dan daya beli buruh. "Kok sekarang dikalahkan PTUN diam saja. Itu menunjukkan tidak konsisten," kata Said, Selasa, 26 Juli 2022. 

Said Iqbal juga mengatakan sikap diam Anies itu didasarkan pada sekelompok serikat pekerja yang tidak mendesaknya banding. Saat ini, kata dia serikat pekerja terbelah menjadi pro dan kontra banding.  "Ini berbahaya karena memecah belah serikat buruh," ucap Said.

Dia khawatir sikap diam ini mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk melakukan penurunan upah setiap tahun dengan berlindung di balik suara serikat pekerja yang setuju upahnya tidak dikerek. 

KSPI nilai Anies inkonsten

Selanjutnya, KSPI melihat keganjilan atas alasan Anies yang tidak mengajukan banding. DKI, menurut Said, mempertimbangkan bahwa keputusan PTUN sudah sesuai dengan aturan. 

"Ini aneh, di  satu sisi PP 36 ditolak, tetapi di sisi lain menjadikan ini sebagai bahan pembenaran," ucapnya. 

Anak buah masih menunggu arahan Anies

Hingga sejauh ini, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keputusan Gubernur Anies Baswedan soal banding atas putusan PTUN) Jakarta. Biro Hukum DKI tidak bisa memutuskan soal banding tanpa arahan pimpinan. 

"Kami tidak bisa berinsiatif sendiri. Artinya memang kalau ada arahan dari atas untuk melakukan banding, pasti kami akan lakukan," kata staf Biro Hukum Tariq saat audiensi dengan perwakilan buruh di ruang kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Blok H Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli 2022. 

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta yang menuntut kenaikan UMP DKI 2022 menjadi sebesar Rp 4,6 juta dibatalkan. Besaran UMP DKI 2022 itu adalah hasil keputusan Anies yang merevisi keputusan sebelumnya.   

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP DKI 2022. Keputusan baru ini harus mengacu pada Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845

Baca juga: PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha Soal UMP DKI 2022 Rp 4,6 Juta, Kepgub Anies Baswedan Dibatalkan






2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

10 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Tiga Kelompok Relawan Anies Baswedan Luncurkan Sekber KIB

11 jam lalu

Tiga Kelompok Relawan Anies Baswedan Luncurkan Sekber KIB

Tiga kelompok relawan bakal calon presiden Anies Baswedan meluncurkan Sekretariat Bersama Kuning Ijo Biru (KIB).


Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

11 jam lalu

Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari menargetkan pembangunan ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

11 jam lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


Bertandang ke Solo, Anies Baswedan Diskusi dengan Seniman Pedalangan

12 jam lalu

Bertandang ke Solo, Anies Baswedan Diskusi dengan Seniman Pedalangan

Anies Baswedan diketahui sebagai pembina Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara (KPSBN).


Anies Baswedan Kenakan Topi Sambolo, Begini Makna Penutup Kepala Khas Kota Bima

13 jam lalu

Anies Baswedan Kenakan Topi Sambolo, Begini Makna Penutup Kepala Khas Kota Bima

Anies Baswedan mengunjungi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat mengenakan topi sambolo. Apa makna pakaian adat tradisional ini?


Soal Kemungkinan NasDem Gabung KIB, Surya Paloh: Mungkin Juga KIB Gabung ke NasDem

15 jam lalu

Soal Kemungkinan NasDem Gabung KIB, Surya Paloh: Mungkin Juga KIB Gabung ke NasDem

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, masih membuka peluang anggota Koalisi Perubahan bertambah.


Anies Baswedan Sudah Pegang Tiket Pilpres, Berikut Sosok yang Berpeluang Jadi Cawapres

17 jam lalu

Anies Baswedan Sudah Pegang Tiket Pilpres, Berikut Sosok yang Berpeluang Jadi Cawapres

Ini sejumlah nama yang berpeluang jadi wakil Anies Baswedan


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

19 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

21 jam lalu

Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin beralasan belum mengizinkan eks warga Kampung Bayam menghuni kampung susun karena bangunan masih dalam proses pemeliharaan.