Buruh Apresiasi Anies yang Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Jalan Merdeka Barat atau di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021. Sumber: Humas Balai Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan yang memutuskan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan tersebut membatalkan besaran UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta.

"Kami sangat setuju dan mendukung sikap konsisten gubernur yang menginginkan buruh DKI mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil utusan PTUN  terkait UMP DKI," ujar Said Iqbal lewat keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2022.

Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh menilai kepitusan Anies Baswedan tegas dan memiliki empati yang seimbang kepada buruh dan perngusaha. “KSPI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang tegas,” katanya

Di samping itu, Said Iqbal menambahkan, UMP DKI sudah berjalan tujuh bulan dan tidak ada satu pun surat keberatan dari pengusaha. “Hubungan buruh dan pengusaha selama ini juga baik-baik saja dalam menjalankan UMP yang sudah ada tersebut,” tutur dia.

Sehingga KSPI dan Partai Buruh meminta pengusaha tetap menjalankan UMP DKI yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp 4,6 juta  dan tidak boleh diturunkan.

Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan besaran UMP DKI Rp 4,6 juta. Angka tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021.

Melalui upaya banding ini, diharapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.

“Karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” ujar dia lewat ketereangan tertulis Rabu, 27 Juli 2022.

Pemprov DKI juga mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP DKI yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. Sehingga Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

Baca juga: Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI






Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai

10 jam lalu

Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai

Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) berunjuk rasa di Kantor Pusat PT PLN (Persero).


Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

12 jam lalu

Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan warga Depok merindukan kehadiran Anies Baswedan.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

13 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

15 jam lalu

NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

Sugeng Suparwoto mengatakan Demokrat tidak ngotot mengajukan AHY jadi cawapres Anies dan sepakat penentu di tangan eks Gubernu DKI itu


Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

1 hari lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

1 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

1 hari lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

1 hari lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

1 hari lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

1 hari lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.