BPK Sebut Divestasi Saham Cucu Usaha Jakpro ke Astra Bermasalah, Ini Kata Wagub DKI Riza

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabh 27 Juli 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi masalah divestasi (pengurangan aset) saham cucu usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke PT Astra Tol Nusantara. Penjualan saham PT Jakarta Marga Jaya ke PT Astra Tol Nusantara itu dianggap bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wagub DKI mengatakan hal itu akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami terus berkoordinasi dengan BPK dan Inspektorat, bagian keuangan daerah juga terus melakukan koordinasi ya. Semua kami koordinasikan dengan baik," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu malam  27 Juli 2022.

Pemprov DKI akan mempertanggungjawabkan dan menghadirkan laporan yang transparan secara terbuka dan independen. "Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Makanya Alhamdulillah DKI Jakarta sudah dapat 5 kali WTP berkat dukungan semua," katanya. 

Dikutip dari Bisnis.com, BPK mencatat penjualan aset tersebut memiliki potensi kekurangan pendapatan karena penghitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak wajar. BPK kemudian meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penjualan saham PT Jakarta Marga Jaya (JMJ).

Temuan BPK dalam Penjualan Saham Cucu Usaha Jakpro

BPK menyebutkan penjualan saham PT JMJ berpotensi mengakibatkan kekurangan pendapatan antara Rp 329,1 miliar hingga Rp 400-an miliar. Kekurangan pendapatan tersebut karena penghitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap nilai pasar PT JMJ sebesar Rp 642,1 miliar tidak wajar.

Menurut BPK, nilai pasar PT JMJ jika dihitung ulang dengan menggunakan tarif pajak yang sesuai dan data traffic UP2M, serta DCF 80 persen dan P/BV 20 persen maka nilai Pasar PT JMJ seharusnya Rp 1,3 triliun atau hampir dua kali lipatnya dari penghitungan yang dilakukan oleh KJPPR.

Sejumlah sumber menyebutkan, DCF atau discounted cash flow adalah metode menghitung valuasi saham menggunakan Future Free Cash Flow (FFCF) dan diskon Weighted Average Cost of Capital (WACC) untuk mendapatkan nilai di masa depan yang potensial dalam melaksanakan investasi.

Sementara P/BV atau Price to Book Value adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Artinya, jika JIP (anak usaha Jakpro) memiliki 51 persen saham, maka nilai saham PT JMJ, yakni 51 persen, seharusnya senilai Rp 665 miliar. Namun setelah divestasi, PT JIP hanya memperoleh pendapatan senilai Rp 335,9 miliar atau ada selisih Rp 329,1 miliar.

Nilai selisih tersebut lebih besar jika menggunakan skema DCF senilai 100 persen. Dengan skema tersebut, nilai pasar PT JMJ adalah Rp 1,5 triliun. Apabila nilai saham JIP di JMJ senilai 51 persen, nilai pasar PT JMJ (Jakpro) seharusnya Rp 784,8 miliar. Namun karena terjadi indikasi kesalahan mekanisme penghitungan sejak awal, ada potensi kekurangan pendapatan dari proses divestasi saham cucu usaha PT Jakpro senilai Rp 458,8 miliar.

Baca juga: Jakpro Beri Penjelasan Resmi Penyebab Robohnya Pagar Tribun Penonton JIS






Belum Dapat Kepastian, Warga Kampung Bayam Harus Kehilangan Rumah dan Pekerjaan

1 hari lalu

Belum Dapat Kepastian, Warga Kampung Bayam Harus Kehilangan Rumah dan Pekerjaan

Warga Kampung Bayam masih belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum menemukan kesepakatan soal harga sewa


Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 dan D4, Simak Persyaratannya

1 hari lalu

Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 dan D4, Simak Persyaratannya

PT Astra Honda Motor (AHM) membuka sejumlah lowongan kerja untuk periode pendaftaran hingga 30 Desember 2022


Sistem Informasi Geografis dengan AI dan Manfaatnya di Jalan Tol Cipali

2 hari lalu

Sistem Informasi Geografis dengan AI dan Manfaatnya di Jalan Tol Cipali

Sistem Informasi Geografis yang digabungkan dengan AI untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan.


Warga Kampung Bayam Masih Bertahan Depan Balai Kota, Heru Budi dan Jakpro Saling Lempar Bola

3 hari lalu

Warga Kampung Bayam Masih Bertahan Depan Balai Kota, Heru Budi dan Jakpro Saling Lempar Bola

Warga Kampung Bayam masih bertahan menginap depan Balai Kota DKI. Jakpro dan Heru Budi lempar bola soal nasib Kampung Susun Bayam.


Warga Kampung Bayam Terlantar, Jakpro Bantah Lepas Tangan

6 hari lalu

Warga Kampung Bayam Terlantar, Jakpro Bantah Lepas Tangan

Warga Kampung Bayam yang tergusur demi pembangunan JIS hingga kini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan


Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

6 hari lalu

Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

Warga Kampung Bayam hingga kini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan Pemprov DKI era Anies Baswedan


Siapa Saja Pejabat Era Anies Baswedan yang Dicopot Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono?

6 hari lalu

Siapa Saja Pejabat Era Anies Baswedan yang Dicopot Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono?

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono getol merombak jajarannya. Pejabat era Anies Baswedan satu per satu dicopot, siapa saja?


Warga Kampung Susun Bayam Hanya Mau Bertemu Heru Budi, Tolak Mediator Jakpro

6 hari lalu

Warga Kampung Susun Bayam Hanya Mau Bertemu Heru Budi, Tolak Mediator Jakpro

Hari kedua demo di Balai Kota, warga Kampung Susun Bayam desak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera ambil keputusan.


Heru Budi Hartono Ugal-ugalan Pecat Pejabat yang Diangkat Anies Baswedan?

6 hari lalu

Heru Budi Hartono Ugal-ugalan Pecat Pejabat yang Diangkat Anies Baswedan?

Ujang Komarudin menilai kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ugal-ugalan. Menurutnya, belum lama menjabat sudah mencopot Dirut MRT Jakarta.


Warga Kampung Susun Bayam Sudah Tidak Percaya Jakpro karena Selalu Dibohongi

6 hari lalu

Warga Kampung Susun Bayam Sudah Tidak Percaya Jakpro karena Selalu Dibohongi

Unjuk rasa warga Kampung Susun Bayam di Balai Kota akan terus dilakukan untuk menunggu kepastian kapan mereka bisa menghuni rusun itu.