Anies Serahkan Revisi Perda Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ke DPRD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) ke anggota DPRD DKI hari ini. Rencana revisi Perda RDTR-PZ digaungkan sejak 2019. 

"Memang proses penyusunannya panjang. Kami mau memastikan bahwa Rencana Detail Tata Ruang yang baru itu sesuai dengan visi Jakarta jangka panjang," kata dia usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022. 

Anies menuturkan pemerintah DKI berkeinginan membangun kota modern. Definisi kota modern versinya adalah kota yang lingkungan hidupnya sehat dan tersedia cukup Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka Biru. 

Selain itu, revisi Perda RDTR juga diharapkan dapat mengakomodasi pembangunan infrastruktur tempat kerja dan hunian yang berorientasi pada kendaraan umum atau transit oriented development (TOD)

Dengan begitu, kawasan di sekitar stasiun dapat diberi ruang untuk membangun tempat kerja dan hunian vertikal. "Kami berharap nantinya ke depan pembangunan infrastruktur tempat kerja dan hunian akan menggambarkan Jakarta yang transit oriented development," jelas dia.

Menurut Anies, diperlukan perincian yang detail dan penyusunannya rapi. Karena itulah, proses perumusan Raperda Pencabutan RDTR-PZ pun menjadi lebih panjang. Harapannya agar isi Raperda tersebut berkualitas dan komprehensif. 

"Saya sering sampaikan lebih baik prosesnya tuntas, rapi daripada dipaksakan cepat, tapi kemudian setelah ditetapkan harus dikoreksi-koreksi," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. 

Sebelumnya, pemerintah DKI telah mengirimkan berkas peninjauan kembali (PK) revisi Perda 1/2014 kepada anggota dewan periode 2014-2019. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah format kebijakan RDTR-PZ DKI. Undang-undang ini menyebutkan, kebijakan tata ruang cukup diatur dalam peraturan kepala daerah.

Sejak 2021, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI telah membahas perumusan Perda yang menjadi panduan bagi DKI untuk membuat regulasi RDTR-PZ. DPRD DKI merasa perlu terlibat dalam pembahasan RDTR-PZ lantaran menyangkut urusan pelayanan publik. 

Anies telah menerbitkan regulasi RDTR-PZ. Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI.

Baca juga: Anies Baswedan Banding UMP DKI, Berharap Hakim Pertimbangkan Keadilan






Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

1 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

1 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

1 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

4 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.


PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai

4 hari lalu

PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan pendirian relawan pendukung Anies Baswedan, ANIES, tak terafiliasi dengan partainya.


Residu Proyek JIS Anies Baswedan, Warga Kampung Susun Bayam Belum Sepakat dengan Jakpro

4 hari lalu

Residu Proyek JIS Anies Baswedan, Warga Kampung Susun Bayam Belum Sepakat dengan Jakpro

Asep Suwanda, warga Kampung Susun Bayam mengatakan belum ada kesepakatan dengan Jakpro mengenai kapan warga bisa menempati rusun KSB.


Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

4 hari lalu

Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

Sekitar 123 keluarga terkatung-katung karena tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara


Nama Anies Baswedan Masuk 9 Capres PAN, Alasan Amanat Indonesia Dibentuk

4 hari lalu

Nama Anies Baswedan Masuk 9 Capres PAN, Alasan Amanat Indonesia Dibentuk

Amanat Indonesia nekat mendeklarasikan tim relawan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, walaupun berseberangan dengan sikap PAN


Pendiri PAN Bentuk Amanat Indonesia, Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

4 hari lalu

Pendiri PAN Bentuk Amanat Indonesia, Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Sekelompok orang pendiri PAN mendirikan tim relawan Amanat Indonesia atau ANIES untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.