Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Besok Tim Penyidik Polda Metro Cek ke Lokasi Tempat Bansos Presiden Dikubur

image-gnews
Warga berdiri di dekat lokasi penemuan barang diduga bansos presiden di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Minggu, 31 Juli 2022. Lokasi tersebut kini dikelilingi garis polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Warga berdiri di dekat lokasi penemuan barang diduga bansos presiden di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Minggu, 31 Juli 2022. Lokasi tersebut kini dikelilingi garis polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya besok akan turun ke lapangan mengecek lokasi tempat bansos presiden dikubur.  .

"Kami akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial (Kemensos), kemudian dari Bulog. Penyidik dari Polda yang sudah ambil penanganannya besok kita sama-sama dengan media, serta saya juga ikut untuk melihat lokasi sebenarnya, bagaimana sih penimbunan beras itu," kata Zulpan, Selasa, 2 Agustus 2022. 

Zulpan memastikan dalam penyelidikan kasus ini, Polda Metro Jaya akan bekerja untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Apalagi Kapolda Metro Jaya pun telah memberikan perhatian dengan dibentuknya tim khusus untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus penimbunan sembako bansos tersebut.  

"Tentunya kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya, karena dalam hal ini jumlah beras yang harus disalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya wajib atau berhak menerima itu kan ratusan ribu ton," ucap Zulpan.

Zulpan mengatakan, saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait beras bansos yang ditemukan terkubur tersebut. "Hari ini sudah dilakukan administrasi penyelidikan. Artinya, berkas ini diserahkan ke Polda Metro, tapi bukan ditarik ya," tutur Zulpan.

Awal mula bansos presiden ditemukan ditimbun di dalam tanah

Kasus paket-paket bansos Jokowi yang dikubur ini viral dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Seorang warga bernama Rudi Samin memperoleh informasi dari mantan pegawai JNE soal adanya penimbunan paket bansos di sekitar gudang JNE.

Rudi bahkan sampai mengerahkan ekskavator untuk mencari paket-paket bansos yang katanya dikubur di sana. Perlu tiga hari hingga ia menemukan karung-karung beras bertuliskan bantuan presiden itu.

Bukan bansos Kemensos

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kementrian Sosial, Mira Riyati Kurniasih, pejabat Kementerian Sosial yang diperiksa polisi menyatakan kementerian tidak tahu-menahu adanya kerja sama antara Bulog dengan JNE ihwal paket bantuan sosial.

"Kemensos menurut keterangan yang bersangkutan (Riyati) tidak mengetahui terkait kerjasama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR apalagi dengan JNE," kata Kabid Humas Polda Metro Kombes Endra Zulpan saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin 1 Agustus 2022.  

Hari ini, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI, Dadang Iskandar menyatakan beras bansos yang ditimbun di areal gudang PT JNE di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, bukan disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Diduga bukan, karena kita tidak melakukan kerjasama dengan pihak JNE,” kata Dadang saat meninjau lokasi, Selasa 2 Agustus 2022.

Dadang mengatakan, bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial disalurkan melalui Bulog, dan Bulog bekerjasama dengan PT. SSI, bukan melalui JNE.

“Mungkin SSI disubkan lagi dengan JNE ya itu yang kita tidak paham, artinya untuk penyaluran ini kami sih memberikan suatu penekanan diduga ini bukan barang punya Kemensos,” kata Dadang.

Beras bansos rusak diperjalanan saat diambil dari gudang Bulog

Berdasarkan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, diketahui bahwa puluhan paket beras bansos Jokowi ditimbun dalam tanah karena kondisnya yang rusak. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan paket bansos yang hendak dibagikan itu semula disimpan di gudang Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Saat pihak JNE mengambil paket bansos dari gudang Bulog di Pulogadung, mengalami gangguan dalam perjalanannya hingga kondisi paket bansos beras itu rusak. Kerusakan tersebut, menurut penjelasan JNE, seperti yang disampaikan Zulpan dikarenakan hujan deras.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pada saat ambil beras di Pulogadung ini mengalami gangguan dalam perjalanan yaitu akibat hujan deras sehingga beras ini dikatakan dalam kondisi rusak," kata Zulpan, Senin, 1 Agustus 2022.

Karena kondisi paket bansos rusak, kata Zulpan, pihak JNE langsung mengganti paket bantuan sosial tersebut. Mengapa pihak JNE yang harus mengganti? Karena merasa paket bansos yang rusak itu telah menjadi milik perusahaan kurir tersebut, hingga mereka memutuskan untuk menguburnya.

JNE digandeng PT DNR untuk menyalurkan bansos presiden

Zulpan menerangkan JNE menjalin kerjasama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket bantuan sosial tersebut pada 2020.

"JNE kerjasama dengan vendor PT DNR. DNR ini selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk wilayah Depok pada 2020," kata Zulpan.

PT DNR, lanjut Zulpan, kemudian menjalin kerjasama dengan JNE untuk menyalurkan bansos untuk wilayah Depok. Total dari hasil kesepakatan itu JNE menyalurkan ratusan ribu ton paket bansos.

Namun polisi, kata Zulpan belum dapat memastikan jumlah pastinya dikarenakan pihak JNE belum dapat memperlihatkan dokumen kesepakatan itu.

"Jumlah beras yang dikirim JNE dalam kontrak dari PT DNR sebagai pememang kontrak dari pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini sekitar ratusan ribu ton, kami belum sampaikan detailnya," kata Zulpan.

JNE nyatakan sudah sesuai prosedur

VP of Marketing JNE Eri Palgunadi menklarifikasi soal paket bansos yang dikubur di Depok. Ia menyebutkan JNE selalu mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta selalu menjalankan standar operasi yang berlaku di perusahaan dengan sebaik mungkin.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," kata Eri dalam keterangan resmi, Ahad, 31 Juli 2022.

Eri memastikan bahwa JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. "Besar harapan kami penjelasan dan klarifikasi ini menjadi informasi bermanfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman atas hal yang terjadi tersebut," tuturnya.

Penjelasan Bulog

Bulog menjelaskan pihak ketiga yang menjadi penyalur paket bansos bantuan presiden telah mengganti paket bansos yang rusak dengan cara membeli sebagai pengganti. 

"Pihak ketiga segera menghubungi BULOG untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima," kata Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Awaludin Iqbal dalam keterangannya hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.

Ia memastikan warga penerima telah menerima paket bansos dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik. Adapun soal beras yang rusak tersebut menjadi tanggungjawab pihak ketiga, dan bukan lagi menjadi tanggungjawab BULOG

Baca juga: Pejabat Kemensos Datangi Lokasi Penimbunan Beras Bansos di Depok

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buntut Kasus Pencabulan, Mensos: Pendirian Panti Asuhan Nanti Harus Dapat Persetujuan Warga

59 menit lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai serah terima jabatan di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Buntut Kasus Pencabulan, Mensos: Pendirian Panti Asuhan Nanti Harus Dapat Persetujuan Warga

Syarat itu berperan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan langsung masyarakat sekitar panti asuhan.


Kemensos Rancang Program Bedah Kampung Berkolaborasi dengan Baznas

4 jam lalu

Peluncuran Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2024 di Jakarta, Selasa (27/8/2024). (ANTARA/Sean Filo Muhamad)
Kemensos Rancang Program Bedah Kampung Berkolaborasi dengan Baznas

Kemensos dan Baznas bersinergi sebagai upaya bersama dalam memobilisasi sumber daya yang ada.


Respons Mensos Saifullah atas Kasus Dugaan Pelecehan di Panti Asuhan di Tangerang

11 jam lalu

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf didampingi Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain saat melihat kondisi anak di RSP Dinas Sosial Kota Tangerang, Selasa(08/10/2024). ANTARA/Irfan.
Respons Mensos Saifullah atas Kasus Dugaan Pelecehan di Panti Asuhan di Tangerang

Mensos Saifullah prihatin dan kecewa atas kejadian dugaan kasus pelecehan yang menimpa anak-anak di panti asuhan di Tangerang.


Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

12 jam lalu

Pos Indonesia (PosIND) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024 ke masyarakat Boyolali Jawa Tengah, pada September 2024. Dok. Pos Indonesia
Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

Indef menilai kebijakan program bantuan sosial atau bansos serta Kartu Prakerja di pemerintahan Presiden Jokowi tidak membuahkan hasil


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bansos


Bulog Siap Serap 600 Ribu Ton Beras, Wamentan Sudaryono: Kami Dorong 1 Juta

3 hari lalu

Petani tengah menampih gabah usai panen di lahan tidur bantaran Kali Banjir Kanal Timur (BKT) di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Jumat 27 September 2024. Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya agar tingkat kesejahteraan para petani padi di Tanah Air tetap terjaga, termasuk dengan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebagai jaring pengaman bagi mereka. TEMPO/Tony Hartawan
Bulog Siap Serap 600 Ribu Ton Beras, Wamentan Sudaryono: Kami Dorong 1 Juta

Perum Bulog siap menyerap produksi beras dalam negeri hingga 600 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras domestik. Kementan minta 1 juta ton.


Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap III di Boyolali

4 hari lalu

Pos Indonesia (PosIND) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024 ke masyarakat Boyolali Jawa Tengah, pada September 2024. Dok. Pos Indonesia
Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap III di Boyolali

Mekanisme penyaluran bansos yang diterapkan Kantor Pos KC Boyolali yakni dibayarkan di kantor pos dan door to door.


Jokowi Akan Bisiki Prabowo untuk Lanjutkan Bansos Beras

5 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyapa warga saat meresmikan Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Jokowi Akan Bisiki Prabowo untuk Lanjutkan Bansos Beras

Presiden Jokowi akan menyampaikan kepada Prabowo, Presiden terpilih untuk melanjutkan bansos pangan.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

6 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?


Ekonom Menilai Wacana Perluasan Bansos untuk Kelas Menengah Bukan Solusi, Ini Alasannya

6 hari lalu

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. TEMPO/Fully Syafi
Ekonom Menilai Wacana Perluasan Bansos untuk Kelas Menengah Bukan Solusi, Ini Alasannya

Ekonom Yusuf Wibisono mengatakan perluasan program Bansos untuk kelas menengah bukan solusi menyelamatkan kelas ini dari kemiskinan. Ini alasannya.