Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Ketua DPRD Minta Anies Baswedan Stop Buat Kebijakan Ngawur

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah), saat meresmikan pengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu, 3 Agustus 2022. Foto ANTARA/Walda

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal kebijakan Gubernur Anies Baswdan ubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat. Dia menyebut kebijakan ubah nama rumah sakit jadi rumah sehat itu ngawur.  

“Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti ganti nama, kemarin nama jalan sekarang rumah sakit. Stop deh bikin kebijakan ngawur,” kata Prasetyo Edi Marsudi, Rabu, 3 Agustus 2022.

Pemprov DKI Jakarta seharusnya memunculkan terobosan-terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu penanganan segera. Mulai dari persentase angka kemiskinan yang terus merangkak naik hingga kampung kumuh di tengah kota yang juga belum terselesaikan.

“Ini Jakarta lho. Lihat tuh Tanah Tinggi, terus Johar. Mereka itu perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program-program yang baik, bukan ganti ganti nama begitu, itu enggak dibutuhkan masyarakat,” ujar Ketua DPRD DKI itu.

Prasetyo tergelitik dengan penamaan Rumah Sehat yang digadang Anies untuk menggantikan nama Rumah Sakit. Menurutnya, sudah sejak dulu semua orang mengetahui rumah sakit adalah lokasi untuk mengobati penyakit.

Selain itu, kata Ketua DPRD DKI, penamaan rumah sakit sudah tertera jelas dalam Undang-undang No. 4/2009 tentang Rumah Sakit.

“Jadi memang aturannya di Pasal 1 jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit kemana sih larinya, ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies mencanangkan pemjenamaan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat. Penjenamaan yang merupakan istilah Bahasa Indonesia untuk branding ini berlaku untuk seluruh RSUD milik Pemprov DKI Jakarta.

“Kita ingin warga Jakarta hidup sehat dan berorientasi kesehariannya untuk bisa lebih sehat. Itulah sebabnya, penjenamaan ini dilakukan,” kata Anies Baswedan di RSUD Cengkareng yang dikutip dari akun Instgram @aniesbaswedan, Rabu, 3 Agustus 2022.

Anies mengatakan penjenamaan Rumah Sehat ini sempat tertunda selama hampir dua tahun dan ia berharap seluruh pihak terkait untuk segera melakukan transformasi.

“Alhamdulillah setelah tertunda hampir dua tahun sekarang bisa kita luncurkan. Ini yang menjadi pesan utama dan kami berharap kepada seluruh jajaran pengelola rumah sehat di Jakarta untuk segera melakukan transformasi,” ujar Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PSI: Bangun Puskesmas Lebih Urgen






Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

20 jam lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

22 jam lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

1 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Kejagung Jawab Hotman Paris Hutapea & RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

Kejagung Jawab Hotman Paris Hutapea & RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun Jadi Top 3 Metro

Top 3 Metro hari ini dimulai dari berita Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana yang membantah pernyataan Hotman Paris Hutapea.


RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

2 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

Kepala BPKD Jakarta menyatakan pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam RAPBD DKI 2023


DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

2 hari lalu

DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

Nominal RAPBD DKI 2023 ini lebih tinggi dari rancangan KUA-PPAS yang sudah disetujui sebesar Rp8,2 Triliun


Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

2 hari lalu

Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta Melonjak, Dinkes: BOR Terkendali

Kasus harian Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir kian melonjak. Meski demikian, Bed Occupation Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit DKI Jakarta disebut masih dalam kondisi aman.


RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan

3 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan, anggota dewan telah membahas RAPBD DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, selama 3 pekan.


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

3 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.