PSI Minta Proses Pengurangan Polusi Udara Diakomodir Rapergub RDTR

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota mengenakan masker khusus dalam sidang pembacaan putusan gugatan terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 16 September 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta polusi udara Jakarta diakomodir dalam Rapergub Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

“Rapergub RDTR dapat menghadirkan solusi tata ruang yang lebih tertata di Jakarta, sehingga dapat meminimalisasi pergerakan masyarakat, dan menekan emisi karbon dari kendaraan pribadi,” kata August dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Agustus 2022.

Hal tersebut disampaikan August dalam pandangan umum fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi Raperda Pencabutan Peraturan Daerah No. 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Jika Rapergub RDTR tidak memperhatikan hal tersebut, ujarnya, keinginan untuk menekan angka polusi udara dari kendaraan bermotor pribadi akan sia-sia.

“Oleh karena itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengecek kembali substansi dari Rapergub RDTR. Sebab, Rapergub ini nantinya akan menentukan masa depan Jakarta di berbagai aspek kehidupan,” ujar anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Rapergub RDTR nantinya dapat menjadi pondasi pengembangan transportasi umum di Jakarta. Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2019, ditemukan pengembangan trayek BRT di Jakarta masih belum berdasarkan pergerakan masyarakat dan rencana tata ruang, termasuk dari RTRW dan RDTR.

“BPK menilai trayek-trayek rute angkutan reguler maupun koridor masih berhimpitan,” ujarnya.

Kader Partai Solidaritas Indonesia itu menilai pembukaan rute baru angkutan pengumpan (feeder) belum mengakomodasi kebutuhan pergerakan masyarakat, sehingga harus diakomodir dalam RDTR. Akibat pembukaan rute tak sesuai kebutuhan, target pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sebesar 60 persen dari total seluruh perjalanan berpotensi tidak tercapai.

Baca juga: Penjelasan Anies Baswedan Soal Raperda Komite Audit dan RDTR






Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

18 jam lalu

Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 masih belum selesai, Pemerintah Kota Depok masih tak bergeming dengan aksi penolakan orang tua dan bersikeras mengosongkan bangunan.


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

3 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

3 hari lalu

Lagi, Polusi Debu Batu Bara Cemari Warga Rusunawa Marunda, Ganggu Nafas, Mata & Bikin Gatal

Polusi debu batu bara tak kunjung hilang dan masih terus mencemari lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing.


Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

6 hari lalu

Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

Politikus PSI minta pemerintah tidak berpihak dalam alokasi dana hibah yang dinilai timpang karena MUI DKI diusulkan Rp 15, dan NU hanya Rp 4 miliar


6 Pilihan Sleeper Bus dengan Fasilitas Lengkap untuk Liburan Akhir Tahun

8 hari lalu

6 Pilihan Sleeper Bus dengan Fasilitas Lengkap untuk Liburan Akhir Tahun

Sleeper bus ini menawarkan perjalanan menggunakan bus dengan lebih nyaman, sebab dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tak ada di bus regule.


Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

9 hari lalu

Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan


Iriana Jokowi Diolok-olok, PSI: Semua Ibu Tidak Layak Dihina karena Penampilan Fisiknya

9 hari lalu

Iriana Jokowi Diolok-olok, PSI: Semua Ibu Tidak Layak Dihina karena Penampilan Fisiknya

PSI menilai pelaku unggahan olok-olok terhadap Ibu Negara iriana Jokowi harus dihukum agar bisa memberikan efek jera.


DPRD DKI Minta Pembangunan Trotoar di Jakarta Jangan Menyebabkan Kemacetan

10 hari lalu

DPRD DKI Minta Pembangunan Trotoar di Jakarta Jangan Menyebabkan Kemacetan

Pembangunan trotoar bertujuan untuk kenyamanan pengguna transportasi umum menuju halte dan stasiun Transjakarta. MRT dan LRT.


New Delhi Dikenal Sebagai Kota dengan Polusi Udara Tinggi, Ini Sebabnya

10 hari lalu

New Delhi Dikenal Sebagai Kota dengan Polusi Udara Tinggi, Ini Sebabnya

Ibu Kota India, New Delhi bakal jadi lokasi gelaran KTT G20 berikutnya. Tantangan terbesar kota metropolitan ini adalah polusi udara.


Mensos Risma Usulkan Layanan City Car untuk Disabilitas di Jakarta

11 hari lalu

Mensos Risma Usulkan Layanan City Car untuk Disabilitas di Jakarta

Transportasi khusus penyandang disabilitas merupakan suatu urgensi yang harus dipenuhi