JNE Bayar Rp 37 Juta untuk Ganti 3,4 Ton Beras Bansos Presiden yang Rusak Kehujanan

Penampakan yang diduga bantuan sosial (bansos) presiden yang ditimbun di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Minggu, 31 Juli 2022. Sejumlah barang diduga bansos presiden ditemukan tertimbun di dalam tanah. TEMPO/M Taufan REngganis

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan jasa ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) terpaksa merogoh kantong Rp 37 juta untuk mengganti 3,4 ton beras bansos yang rusak. Beras bantuan presiden (banpres) itu rusak karena kehujanan saat proses pengiriman oleh JNE dari gudang Bulog.

Kuasa hukum JNE Hotman Paris Hutapea menjelaskan uang Rp 37 juta itu diambil dari potongan honor perusahaan jasa ekspedisi itu.  

"JNE bayar beras rusak dengan cara honornya dipotong. Namanya debit note," kata Hotman Paris dalam konferensi pers  di Jakarta Utara, Kamis, 4 Agustus 2022.

Menurut Hotman, beras bansos yang dikubur di Sukmajaya, Depok itu hanya 0,05 persen dari total 6.199 ton beras banpres yang disalurkan JNE.
 
Biaya penggantian beras rusak itu ditanggung JNE lewat skema potong honor yang seharusnya diterima JNE dari PT SSI (Storesend Elogistics Indonesia). Hotman menjelaskan, PT SSI adalah rekanan pemerintah dalam penyaluran bansos, yang kemudian bekerja sama dengan JNE untuk mendistribusikan bansos presiden itu.

Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris memberikan konferensi pers soal beras bantuan sosial Presiden pada Kamis 4 Agustus 2022. Tempo/Hamdan C Ismail

"Kontrak tanggung jawab dari JNE harus mengganti rugi, dan rakyat tidak boleh dirugikan. Caranya, JNE minta lagi beras tambahan, mengganti beras yang rusak, dan itu yang disampaikan ke keluarga penerima manfaat,"  kata Hotman Paris. 

Beras bansos pengganti kini telah disalurkan ke semua keluarga penerima manfaat (KPM) di 11 kecamatan Kota Depok. 

Hotman menolak ada unsur melawan hukum dalam kasus beras bansos dikubur di Depok itu, termasuk ada penyalahgunaan atau korupsi. Dia mengatakan beras itu tidak dijual lagi ke pasar melainkan dibuang ke dalam tanah.

"Itulah bukti tidak ada sama sekali niat korupsi. Karena ini memang beras kita. Beras milik JNE," ujarnya.

Beras bansos yang rusak saat pengiriman pada Mei 2020 itu sudah menjadi milik JNE setelah perusahaan membayar beras pengganti sebanyak 3,4 ton. Beras itu sempat disimpan selama 1,5 tahun di gudang perusahaan, dan diputuskan untuk dikubur pada November 2021 untuk mencegah beras disalahgunakan.

Baca juga: JNE Kaji Laporkan Fitnah Kuburan Bansos, Rudi Samin: Silakan Saja, Biar Terbuka Semua







Hotman Paris Sempat Keracunan Obat, Bagaimana Pertolongan Pertama Jika Alami Hal Sama?

9 jam lalu

Hotman Paris Sempat Keracunan Obat, Bagaimana Pertolongan Pertama Jika Alami Hal Sama?

Pada Selasa, 9 Agustus 2022, Hotman Paris dilarikan ke UGD karena keracunan obat. Apa penyebab dan bagaimana pertolongan pertamanya?


Anak Citayam Main ke Dukuh Atas, Pemkot Depok Segera Bangun Depok Open Space

14 jam lalu

Anak Citayam Main ke Dukuh Atas, Pemkot Depok Segera Bangun Depok Open Space

Pemkot Depok akan membangun Depok Open Space sebagai wadak ekspresi anak-anak muda. Dibangun di depan Balai Kota tanpa pakai APBD.


Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Rusak Jaringan Internet, Layanan Disdukcapil Terdampak

1 hari lalu

Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Rusak Jaringan Internet, Layanan Disdukcapil Terdampak

Jaringan internet milik PT Telkom Indonesia rusak akibat pembangunan underpass Dewi Sartika di Kota Depok.


ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

1 hari lalu

ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

ASN Depok ditahan karena memotong upah tenaga honorer dengan dalih buat bayar BPJS. Terungkap setelah viral poster minta tolong Jokowi.


3 Ustad dan 1 Santri Senior Tersangka Pencabulan Santriwati Depok, Kuasa Hukum: Ada Dipersi

1 hari lalu

3 Ustad dan 1 Santri Senior Tersangka Pencabulan Santriwati Depok, Kuasa Hukum: Ada Dipersi

Kuasa hukum 3 ustad dan 1 santri tersangka pencabulan santriwati berinisial P alias A di Depok mengaku belum berkomunikasi dengan pelapor:


Kuasa Hukum Terduga Pelaku Pencabulan Santriwati Minta Sebutan Santri Senior Tidak Disalahartikan

2 hari lalu

Kuasa Hukum Terduga Pelaku Pencabulan Santriwati Minta Sebutan Santri Senior Tidak Disalahartikan

Tim kuasa hukum P alias A, kakak kelas yang disebut terlibat kasus pencabulan santriwati di Depok menyatakan kliennya baru 15 tahun.


Kasus Pencabulan Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Santri P Sebut Kliennya Masih Saksi

2 hari lalu

Kasus Pencabulan Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Santri P Sebut Kliennya Masih Saksi

Kuasa hukum santri P minta pemeriksaan kasus pencabulan santriwati di Depok dilakukan sesuai undang-undang tentang Pidana Anak.


Kasus Pelecehan Seksual 11 Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Minta bantuan DPR

2 hari lalu

Kasus Pelecehan Seksual 11 Santriwati di Depok, Kuasa Hukum Minta bantuan DPR

Sejak polisi menetapkan empat tersangka kasus pencabulan santriwati, baru satu yang diamankan sedangkan 3 tersangka lain masih bebas.


Fase Pengeboran Underpass Dewi Sartika, Ada Perubahan Rekayasa Lalu Lintas

2 hari lalu

Fase Pengeboran Underpass Dewi Sartika, Ada Perubahan Rekayasa Lalu Lintas

Pemerintah Kota Depok kembali mengubah rekayasa lalu lintas di sekitar area pembangunan underpass Dewi Sartika.


Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

4 hari lalu

Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

Penahanan mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati di rutan khusus koruptor tersebut dilakukan sejak hari ini.