Tak Setuju Pergub RDTR Menyimpang, Politikus Demokrat: Harus Win-win

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD DKI Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan tak setuju jika ada perubahan isi Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR - WP). Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI itu khawatir isi Pergub baru yang diajukan Gubernur Anies Baswedan tidak sesuai dengan apa yang sudah dibahas bersama DPRD. 

"Kalau berubah kami tidak setuju, tapi kalau tidak ada perubahan dari apa yang kami bahas, oke aja. Kita harus win-win lah," kata dia usai rapat Bapemperda di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2022. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ pada Senin, 1 Agustus 2022. 

Anies memohon pencabutan Perda 1/2014 lantaran sudah terbit Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI. Hari ini Bapemperda menggelar rapat pembahasan Raperda tersebut. 

Dalam rapat itu, Ferrial mempersoalkan Pergub 31/2022 telah terbit sebelum Perda 1/2014 dicabut. Perda adalah regulasi yang lebih tinggi dibandingkan Pergub. Pembuatan Pergub seharusnya mengacu pada Perda. 

Namun, Anies menerbitkan Pergub 31/2022 karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah format kebijakan RDTR-PZ DKI. Undang-undang ini menyebutkan, kebijakan tata ruang cukup diatur dalam peraturan kepala daerah.

Untuk itulah, Anies meminta pencabutan Perda 1/2014 agar tidak ada aturan RDTR-PZ yang tumpang tindih. 

Ferrial mempertanyakan konsep perumusan Pergub 31/2022 tentang RDTR. Dia mewanti-wanti agar tidak ada klausul yang menyimpang dari pembahasan awal, meski penetapan Pergub tak perlu menunggu persetujuan anggota dewan.  "Perda harus dicabut. Kalau Perda belum dicabut, ini (Pergub) langsung berlaku kan tidak benar," ucap politikus Partai Demokrat ini. 

Baca juga: Politikus Demokrat Persoalkan Pergub RDTR Terbit Sebelum Perda DKI 1/2014 Dicabut






Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

11 jam lalu

Anies Baswedan Jadi Kader, Pemuda Pancasila Siap Dukung di Pilpres 2024

Anies Baswedan mendapat kartu tanda anggota Pemuda Pancasila dengan nomor keanggotaan 0000007.


Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

14 jam lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

15 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

17 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

17 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

18 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

19 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

19 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

19 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

20 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.