PDIP Bilang Mencabut Pergub Penggusuran Era Ahok Mudah, Dua Minggu Selesai Asal Ada Keinginan

Reporter

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Gembong Warsono saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat, 12 November 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP yang juga Anggota DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan bukanlah hal yang sulit untuk mencabut peraturan gubernur. Tak terkecuali Pergub Penggusuran yang diteken di era Ahok.

Menurut Gembong, mencabut peraturan gubernur atau pergub hanya memerlukan waktu sekitar dua minggu untuk fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

"Biasanya ada pergub pengganti terus nanti tinggal kita umumkan di lembaran daerah. Tidak ada kesulitan, kalau ada keinginan," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu, 10 Agustus 2022.

Anggota Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan itu menjelaskan proses pengajuan dari Pemprov DKI hingga fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri itu memakan waktu sekitar dua minggu.

Dari sisi jarak, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri berada di wilayah DKI Jakarta sehingga dekat, berbeda dengan pemerintah provinsi lain misalnya di luar Jawa yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

"Apalagi Jakarta, kalau dilakukan percepatan bisa saja, jauh lebih cepat, beda kalau dibandingkan Pemprov Papua yang jauh, Pemprov DKI kan dekat sama Kemendagri jaraknya, kalau ada kemauan pasti bisa," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Kendati demikian, Gembong mempertanyakan signifikansi pencabutan pergub penggusuran yang diteken Ahok, jelang berakhirnya masa pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan pada Oktober 2022.

Desakan pencabutan Pergub Nomor 207 tahun 2016 itu sudah disampaikan kelompok masyarakat yakni Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) sejak Februari 2022.

Menurut Gembong, pencabutan pergub tersebut akan menghambat penataan permukiman di bantaran sungai dan normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Padahal, kata dia, dua hal tersebut merupakan persoalan yang harus dituntaskan di DKI Jakarta.

Di sisi lain, lanjut Gembong, Gubernur DKI Anies Baswedan berjanji tidak akan melakukan penggusuran.

"Cuma ada konsekuensinya, yaitu eksekusi. Jadi dia (Anies) akan mengingkari janjinya, jadi terbelenggu, jadinya akan merugikan rakyat Jakarta karena seharusnya dua persoalan itu harusnya bisa dikerjakan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah menyebutkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 tahun 2016 terkait penggusuran belum bisa dicabut pada 2022 karena belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi.

"Kalaupun dicabut, tidak bisa tahun ini, harus tahun depan karena dimasukkan dulu ke dalam program penyusunan pergub tahun 2023," kata Yayan di Jakarta, Senin (8/8).

Pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi sehubungan adanya sejumlah kelompok masyarakat berulang kali mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mencabut regulasi itu.

"Apakah dicabut apakah tidak, sedang diproses, karena untuk mencabut atau menyusun pergub itu memang harus ada perencanaannya," kata

Menurut dia, sebuah regulasi daerah apabila tidak masuk perencanaan akan ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Anies Baswedan Belum Bisa Mencabut Pergub Penggusuran yang Diteken Ahok






Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

51 menit lalu

Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

Anies Baswedan menyatakan pendukung dan pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah rasional.


Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

5 jam lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

8 jam lalu

Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

Wagub DKI Riza Patria mengatakan rencana perubahan nama jalan di Jakarta sudah disusun, tapi belum bisa diumumkan


Rekreasi Produktif Akhir Pekan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

8 jam lalu

Rekreasi Produktif Akhir Pekan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu baru diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan lalu


Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

9 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Bogor. PKS mengapresiasi kehadiran Anies di acara PKS itu.


Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

12 jam lalu

Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

DPW PPP DKI mengundang Anies Baswedan untuk hadir di acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)


Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur

14 jam lalu

Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur

Dalam RPD DKI Jakarta 2023-2026, Anies Baswedan menurunkan target rumah DP nol rupiah menjadi 9 ribu unit


Anies Baswedan Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Jadi 9.081 Unit

15 jam lalu

Anies Baswedan Kurangi Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Jadi 9.081 Unit

Dalam RPD DKI Jakarta 2023-2026, Anies Baswedan menurunkan target rumah DP nol rupiah menjadi 9 ribu unit dengan alasan masalah penyediaan lahan


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

18 jam lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

19 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.