Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

Reporter

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melakukan aksi di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. Mereka menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai Gubernur Anies Baswedan sebenarnya masih membutuhkan peraturan gubernur (Pergub) warisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang penggusuran. Ia beralasan hingga kini Anies tak kunjung mencabut pergub tersebut seperti yang dijanjikannya saat kampanye pemilihan gubernur.

"Waktu kampanye dulu Pak Anies selalu berjanji tidak akan melakukan penggusuran tapi ternyata itu hanya asal jeplak dan memainkan sentimen tanpa kajian matang," katanya di Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022 dikutip dari Antara.

Anggara mengatakan Anies hanya beretorika saja demi memenangkan pemilihan gubernur. "Beliau beretorika hanya untuk kepentingan menang Pilgub, tapi tidak mengukur apa yang dijanjikan realistis. Sekarang jadinya ingkar janji," katanya di Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022 dikutip dari Antara.

Menurut Anggara, tidak ada upaya dari Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Padahal sisa masa kepemimpinan Anies di Jakarta tinggal dua bulan, yakni berakhir pada 16 Oktober 2022.

Desakan mencabut pergub warisan Ahok ini muncul juga dari masyarakat. Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut pencabutan Pergub 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, pada Kamis, 4 Agustus 2022.

Kedatangan mereka ke Balai Kota Jakarta sudah berulang kali dilakukan dan sempat beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan pada 6 April 2022.

Hasil pertemuan itu disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meninjau ulang pergub tersebut. Namun, hingga saat ini belum hasil yang signifikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan Pencabutan Pergub DKI 207 tahun 2016.

Kelompok masyarakat itu menilai pola penggusuran yang digunakan saat ini masih sama atau direplikasi. "Pola yang sama masih direplikasi, tidak ada musyawarah, juga ada penggunaan kekerasan seperti yang terjadi di Tebet Dalam," ucap perwakilan kelompok masyarakat Charlie Albajili saat melakukan aksi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 Februari 2022.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah mengatakan pergub itu belum bisa dicabut pada 2022 karena belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi.

"Kalaupun dicabut, tidak bisa tahun ini, harus tahun depan karena dimasukkan dulu dalam program penyusunan pergub tahun 2023," kata di Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

Yayan menjelaskan pihaknya siap menerima masukan masyarakat yang akan dikaji dalam evaluasi pergub tentang penggusuran warisan Ahok tersebut. "Kami kaji apakah ini masih sesuai, apakah masih dibutuhkan," ucapnya.

Baca juga: PDIP Bilang Mencabut Pergub Penggusuran Era Ahok Mudah, Dua Minggu Selesai Asal Ada Keinginan






Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

54 menit lalu

Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Seragam Loreng

Anies Baswedan mendapat kartu anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 0000007.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

3 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

3 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

4 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

5 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

5 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

6 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

6 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

17 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.