TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa ke depan hunian di Jakarta harus vertikal.
Menurut Anies, hunian di Jakarta harus ke atas, tidak bisa lagi melebar, karena Jakarta pun sebagai kota tidak mungkin lagi bertambah lebar.
Menurut Anies luas Jakarta hanya sekitar 600 km persegi, dan tidak bisa lagi ditambah, tapi Jakarta masih punya ruang jika huniannya naik ke atas. "Itu sebabnya kita harap rumah-rumahnya vertikal, itulah sebabnya kita susun menjadi sebuah rangkaian ke atas," ucapnya saat meluncurkan Jakhabitat, Selasa, 16 Agustus 2022.
Masa depan hunian di Jakarta tergambar dari logo Jakhabitat yang memperlihatkan tiga panah bersusun ke arah atas yang terinspirasi dari rumah tradisional kampung di Wae Rebo yang dikenal dengan Kampung di atas Awan.
Jakhabitat yang berarti Jakarta merupakan tempat makhluk hidup atau keluarga bisa tumbuh berkembang, dengan logo yang melambangkan panah ke atas itu melambangkan hunian bersusun. "Artinya Jakarta ke depan huniannya harus vertikal," ucap Anies.
Jakhabitat integrasikan program hunian di Jakarta
Jakhabitat ini, kata Anies, adalah satu program integrasi untuk ikhtiar dalam membuat koordinasi di dalam jajaran pemerintahan menjadi lebih baik.
Pemprov DKI memfasilitasi kebutuhan hunian di Jakarta, caranya dengan integrasi karena Pemprov DKI Jakarta dari pengalaman pengelolaan beberapa tahun ini menemukan pentingnya membuat program-program yang terintegrasi bagi masyarakat seperti halnya transportasi dengan Jaklingko.
Dengan Jakhabitat ini, tambah Anies akan memudahkan masyarakat dalam mengikuti program penyedia rumah susun baik lewat program Rumah DP Rp 0, program Rusunawa, penataan kampung, penataan kampung susun yang dikelola sebagai satu kesatuan.
"Dengan sistem ini, bagi masyarakat yang mencari hunian, informasinya bisa dilihat melalui galeri Jakhabitat dan aplikasi Sistem Perumahan dan Permukiman (Sirukim)," ucapnya.
Jakhabitat sediakan hunian bagi kelas bawah
Dalam Jakhabitat ini, hunian yang tersedia ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni Rumah Susun Sewa, sementara bagi masyarakat non MBR dibangun unit pada kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lima stasiun MRT.
Namun meski untuk masyarakat non MBR, tiap-tiap unit TOD ini harus mengalokasikan 20 persen dari jumlah unit yang dibangun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Anies mengatakan kawasan TOD yang nanti dibangun bukan menjadi kawasan TOD yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berpenghasilan tengah dan tinggi,
"Tapi masyarakat yang berpenghasilan rendah pun bisa tinggal di tempat-tempat yang jadi pusatnya Jakarta," ucapnya.
Baca juga: Setelah Luncurkan Logo Rumah Sehat Untuk Jakarta, Anies Baswedan Rilis Logo Jakhabitat
