Anies Baswedan Hapus PBB 1,2 Juta Rumah, Uang Rp 2,7 Triliun Lepas dari Kas DKI

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan penghargaan secara simbolis kepada petugas pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saat melakukan peluncuran Fiscal Cadaster PBB-P2 di Ruang Serbaguna Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019. Peluncuran tersebut guna memudahkan untuk mendata objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara akurat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan berkat Pergub Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebanyak 85 persen warga dan bangunan terbebas dari pajak.

Anies menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1,4 juta rumah di Jakarta. Rumah yang nilainya di atas Rp2 miliar sekitar 200.000 rumah, sedangkan yang nilainya di bawah Rp2 miliar ada 1,2 juta rumah.

"Dengan hadirnya Pergub Nomor 23 Tahun 2022, bangunan yang nilainya di bawah Rp2 miliar akan dibebaskan dari PBB. Jadi, dengan kebijakan ini, 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB. Di tempat ini yang nilainya di atas Rp2 miliar mereka masih terkena PBB. Itu pun ada pengecualiannya," kata Anies dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2022.

Dengan kebijakan itu, Anies mengakui uang pajak senilai Rp2,7 triliun yang seharusnya masuk kas pemerintah DKI per tahun, tidak akan masuk lagi ke Pemprov DKI.

"Jadi, nilai dari pembebasan pajak ini Rp2,7 triliun. Nilai itu adalah total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan ini," ucapnya.

Dengan kebijakan PBB gratis ini, kata Anies, dana tersebut akan bertahan di kantong masyarakat yang diharapkan bisa dipakai untuk kegiatan yang produktif sehingga turut menggerakkan perekonomian. "Jadi, dana itu bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka," tuturnya.

PBB di atas Rp 2 miliar dapat insentif

Kebijakan ini, kata Anies, dibuat dengan pertimbangan nilai jual objek pajak (NJOP). Namun, yang nilainya di atas Rp2 miliar tetap akan mendapatkan insentif pajak dengan perhitungan total luas tanah dikurangi 60 meter persegi dan luas bangunan dikurangi 36 meter persegi.

Anies mencontohkan sebuah rumah dengan nilai NJOP Rp3 miliar, luas tanah 200 meter persegi, dan luas bangunan 100 meter persegi, pemilik rumah hanya perlu membayar PBB untuk luas tanah 140 meter persegi dan luas bangunan 64 meter persegi.

Menurut Anies, setiap warga, membutuhkan hunian berukuran 36/60 untuk bertahan hidup. Angka ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal standar minimal kebutuhan hidup layak bagi keluarga.

"Jadi, walaupun nilai rumah di atas Rp2 miliar, negara tidak memajaki untuk kebutuhan hidup yang wajar (hunian 36/60) bagi setiap keluarga. Kami ingin di Jakarta warganya merasakan keadilan sosial," kata Anies Baswedan, menambahkan.

Baca juga: Hapus Pembayaran PBB, Anies Baswedan: Pajak Bumi dan Bangunan Cara Sopan Mengusir Warga






Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

24 menit lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

21 jam lalu

Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan warga Depok merindukan kehadiran Anies Baswedan.


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

21 jam lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

21 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

1 hari lalu

Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

Pj Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto melantik 9 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Periode 2022-2027.


Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

1 hari lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

1 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

1 hari lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

1 hari lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

1 hari lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.