Bukan Pengaturan Jam Kerja, Apindo: Sediakan Transportasi Umum Berkualitas

Sejumlah karyawan perkantoran makan siang saat jam istirahat di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. Sebelumnya, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen alias Rp 37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 November 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) keberatan dengan wacana pengaturan jam kerja di Jakarta. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J. Supit menyebut, pemerintah sebaiknya menyediakan transportasi umum lengkap dengan prasarana yang kuantitas serta kualitasnya baik.

"Sehingga masyarakat didorong untuk dapat menggunakan transportasi umum yang nyaman dan aman," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Agustus 2022.

Menurut Anton, waktu kerja perusahaan swasta telah mengikuti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Regulasi tersebut hanya membatasi waktu kerja sehari atau sepekan. Jika melebihi ketentuan tersebut, maka perusahaan harus membayar uang lembur.

Selain itu, penetapan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan masing-masing. Kemudian perusahaan menerbitkan Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Manajemen perusahaan dan serikat pekerja atau buruh harus mendiskusikan terlebih dulu dua instrumen internal perusahaan ini.

Anton menilai pengaturan jam kerja tak bisa diberlakukan di semua kantor swasta DKI Jakarta. Sebab, operasional beberapa sektor industri menyesuaikan dengan jam kerja di luar negeri, semisal bursa efek.

Contoh lain adalah perusahaan ekspor impor yang melibatkan pelbagai institusi, seperti perbankan dan bea cukai. "Penyeragaman jam masuk dan pulang kantor perlu dikaji lebih mendalam," ujar dia.

Anton mengutarakan model kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang digabungkan dengan work from office (WFO) bisa menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta. "Penerapan metode ini sudah membantu juga mengurangi kepadatan lalu lintas," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan pengaturan jam kantor masuk kerja untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sudah disepakati oleh pihak terkait seperti kementerian, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menepis pernyataan tersebut. Menurut dia, usulan pengaturan jam kerja dari Polda Metro ini masih didiskusikan dan tak bisa ditentukan secara sepihak.

Baca juga: Tingkat Kemacetan di Jakarta Capai 43 Persen, Polda Metro Bicara Lagi Pengaturan Jam Kerja






DKI Jakarta Banggakan Rumah Berarsitektur Bugis di Pulau Sabira Kepulauan Seribu

56 menit lalu

DKI Jakarta Banggakan Rumah Berarsitektur Bugis di Pulau Sabira Kepulauan Seribu

DKI Jakarta memiliki arsitektur berkearifan lokal Sulawesi Selatan (Sulsel) berupa Rumah Adat Suku Bugis, di Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan.


Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pasar Jaya Perkuat Koordinasi Kendalikan Harga

1 jam lalu

Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pasar Jaya Perkuat Koordinasi Kendalikan Harga

Pasar Jaya memperkuat koordinasi lintas instansi sebagai langkah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di Jakarta agar tetap stabil.


Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

2 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Kemendagri mencatat pendapatan DKI Jakarta per 2 Desember 2022 baru 75,56 persen. Angka ini tergolong rendah.


Vaksin Booster Kedua Diakselerasi, DKI: Kasus Meninggal Covid-19 Akibat Komorbid Berat

2 jam lalu

Vaksin Booster Kedua Diakselerasi, DKI: Kasus Meninggal Covid-19 Akibat Komorbid Berat

Vaksin booster kedua untuk menekan penularan COVID-19 khususnya bagi masyarakat pemilik penyakit penyerta.


Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

4 jam lalu

Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan dan pengembangan kesejahteraan umat beragama.


Pemalakan Terjadi di Kampung Rambutan dan Pulogadung, Polres Bentuk Satgas

6 jam lalu

Pemalakan Terjadi di Kampung Rambutan dan Pulogadung, Polres Bentuk Satgas

Polres Metro Jakarta Timur membentuk Satgas Antipremanisme di dua terminal bus yakni Kampung Rambutan dan Pulogadung.


Tips Mengatasi Korupsi Waktu Saat Bekerja

6 jam lalu

Tips Mengatasi Korupsi Waktu Saat Bekerja

Selain manajemen waktu, menghindari gangguan saat bekerja perlu dilakukan untuk menghindari korupsi waktu.


Daftar 4 Gerai Sim Keliling di Jakarta Kamis Hari Ini

7 jam lalu

Daftar 4 Gerai Sim Keliling di Jakarta Kamis Hari Ini

Polda Metro Jaya menyiapkan lima gerai layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).


Daftar 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

8 jam lalu

Daftar 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Polda Metro Jaya menyiapkan Samsat Keliling untuk memfasilitasi masyarakat di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.


Awas, 11 Mobil Tilang Elektronik Patroli di DKI Jakarta dan Tangsel

1 hari lalu

Awas, 11 Mobil Tilang Elektronik Patroli di DKI Jakarta dan Tangsel

Terdapat 57 titik kamera tilang elektronik atau kamera ETLE statis di Jakarta di lima kawasan untuk mendukung kebijakan Kapolri Listyo Sigit.