PSI Minta Anies Baswedan Selesaikan Konflik Antar Pejabat Pemprov DKI Sebelum Lengser

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengklarifikasi dugaan konflik internal antar Sekda DKI dan pejabat lain di Pemerintah Provinsi DKI.

Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyatakan, Anies harus menyelesaikan masalah internal tersebut sebelum lengser pada 16 Oktober 2022.

"Jangan sampai Penjabat (Pj) Gubernur kerepotan karena ini," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Agustus 2022.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkap Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali tak dihargai oleh Asisten Sekretariat Daerah DKI. 

Bahkan, Asisten Pemerintahan Setda DKI Sigit Wijatmoko dituding menjadi Sekda bayangan. Maka dari itu, Prasetyo menyimpulkan, telah terbentuk perkubuan di jajaran pemerintah DKI ini.

Anggara menuturkan perlu ada evaluasi rekrutmen pengisian jabatan DKI. Dia menilai, perkubuan antar pejabat di Pemprov DKI seharusnya dapat diantisipasi dengan rekrutmen pejabat yang transparan dan adil.

"Kubu-kubuan seperti ini berawal dari nepotisme pengisian jabatan," ujar Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI itu.

Baca juga: Sekda DKI Disebut Tak Dihargai Asistennya, Ketua DPRD Prasetyo Edi: Ada Sekda Bayangan