TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyoroti rendahnya penyerapan belanja tidak terduga (BTT). Anggaran BTT dalam APBD DKI 2021 tercatat senilai Rp 3,04 triliun. Dari jumlah itu, anggaran yang terserap baru Rp 439,89 miliar atau 14,45 persen.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Purwanto mempertanyakan mengapa pemerintah DKI tak maksimal menggunakan anggaran BTT untuk mengatasi perekonomian warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
"Jelas sangat dibutuhkan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan khususnya pada daya beli masyarakat," kata dia dalam rapat paripurna DPRD DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022.
Politikus Demokrat Faisal meminta penjelasan pemerintah DKI ihwal rendahnya realisasi anggaran BTT tahun lalu yang kemudian menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Padahal, dia menuturkan, masih banyak program pembangunan di Ibu Kota yang membutuhkan alokasi anggaran.
Fraksi PAN DPRD DKI juga menyoroti anggaran serupa. "Fraksi PAN memandang bahwa realisasi anggaran BTT sangat rendah," ujar anggota PAN, Syahroni.
Dia mengusulkan sebaiknya pemerintah DKI menyerap anggaran BTT untuk penanganan dampak ekonomi. Misalnya dengan menyalurkan bantuan kepada UMKM.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyebut APBD DKI banyak yang mengendap di bank. Bahkan, menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro yang terbesar jumlahnya dibanding APBD daerah lain yang tersimpan di bank.
Pada Rapat Paripurna HUT DKI Jjakarta, 22 Juni 2022 lalu, Suhajar menyebut besarnya dana APBD yang tersimpan di bank menunjukkan lambatnya realisasi anggaran. Demikian pula dengan realisasi belanja modal yang masih seret.
Baca juga: Kemendagri Sebut Dana APBD DKI Terbanyak Mengendap di Bank
