Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gelar Rapimnas, Alumni Menwa tidak Ingin Polarisasi saat Pilpres Terulang

image-gnews
Ketua Umum Ikatan Alumni Resimen Mahasiwa Indonesia (IARMI) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal IARMI sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patira saat menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) IARMI di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Ketua Umum Ikatan Alumni Resimen Mahasiwa Indonesia (IARMI) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal IARMI sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patira saat menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) IARMI di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Alumni Resimen Mahasiwa Indonesia (IARMI) menggelar rapar pimpinan nasional (Rapimnas) di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 26-28 Agustus 2022. Sekretaris Jenderal IARMI, Ahmad Riza Patria, mengatakan rapimnas para alumnus Menwa tersebut mengangkat tema menjaga persatuan.

"Kami tidak ingin Pemilu ke depan terulang terjadi polarisasi di tingkat masyarakat," kata dia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Riza menuturkan kebhinekaan harus dijaga, apalagi sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Polarisasi akibat Pemilu terjadi saat pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pendukung calon presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto saat itu terbelah menjadi dua kelompok. 

Riza berujar, IARMI akan bersatu melakukan konsolidasi dan berperan aktif membela negara. IARMI, tutur dia, mengepentingkan kepentingan negara ketimbang urusan pribadi. "Dan tidak terlibat politik praktis," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.


Panglima TNI Andika Perkasa Dukung Menwa Jadi Komponen Pertahanan

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mendukung keterlibatan resimen mahasiswa (Menwa) dalam berbagai kegiatan sebagai salah satu komponen pertahanan rakyat semesta dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Kalau secara pribadi, saya sangat mendukung,” kata Andika Perkasa, dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, dipantau dari Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022.

Mengacu pada berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa yang terpenting bagi anggota pleton adalah kedisiplinan dalam segala hal.

“Bukan hanya baris-berbaris, tetapi sebagai anggota pleton, apakah dia memiliki loyalitas terhadap komandan pletonnya. Karena, dalam kehidupan bernegara, semua ini akan berjalan bagus apabila ada kepatuhan,” kata Andika.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, Andika berpandangan bahwa membentuk disiplin sejak muda merupakan salah satu aspek yang harus ditekankan kepada Menwa.

Pernyataan tersebut ia ungkapkan ketika menerima audiensi dari Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Ahmad Riza Patria. Dalam kesempatan tersebut, Riza mengungkapkan bahwa audiensi dengan Panglima TNI bertujuan untuk membangkitkan peran menwa dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Audiensi ini bertujuan untuk terus meningkatkan pelibatan Menwa sebagai kekuatan cadangan pertahanan nasional. Harapan kami, kami ingin agar Panglima TNI menjadi leading sector Gerakan Wajib Bela Negara,” ucap Riza.

Riza berharap agar Panglima TNI dapat melibatkan Menwa dalam berbagai kegiatan bersama TNI. Ia pun menyatakan bahwa Menwa siap untuk dibina langsung oleh jajaran TNI dalam rangka memberikan kesadaran bagi generasi muda agar terhindar dari berbagai paham radikalisme dan intoleransi. “Jadi mahasiswa disadarkan supaya jauh dari paham radikalisme,” ucap Riza Patria. Apalagi, ia melanjutkan, ancaman tersebut semakin berbahaya di era media sosial.

Baca juga: Malam Ini PAN Umumkan Capres dan Cawapres yang Diusung pada Pilpres 2024

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Dasco, Prabowo juga berpesan kepada para pendukungnya untuk mempercayakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 ke hakim MK.


Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

9 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dokumentasi Tim Media Prabowo
Prabowo Bertemu Tony Blair, Ini yang Dibahas

Prabowo dan Tony Blair mendiskusikan satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.


MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

10 jam lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

MK memastikan rapat permusyawaratan hakim soal sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Pengamanan sangat ketat.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

10 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

13 jam lalu

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Bersama Menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) Adil dan Benar mendengarkan kutbah shalat Jumat di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat 19 April 2024. Massa pengujuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut menuntut MK dapat memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

Majelis Hakim MK yang menyidang perkara ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hakim diminta melihat substansi.


Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

15 jam lalu

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023. ANTARA/Fath Putra Mulya
Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyebut hasil survei menunjukkan MK mengalami tren peningkatan efek sidang sengketa hasil pilpres 2024.


Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

15 jam lalu

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amicus curiae atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

Dia menjelaskan berbagai amicus curiae yang berdatangan ke MK bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia.


H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.


Guru Besar UI Sebut Putusan MK Jadi Ujian Indonesia sebagai Negara Hukum

16 jam lalu

Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau PoshDem Universitas Andalas, Feri Amsari, bersama Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, dalam dalam Diskusi Media: Landmark Decision MK yang digelar MMD Initiative di Gado-Gado Boplo Cikini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/Defara
Guru Besar UI Sebut Putusan MK Jadi Ujian Indonesia sebagai Negara Hukum

Guru Besar Antropologi Hukum UI , Sulistyowati Irianto, mengatakan putusan MK soal sengketa pilpres 2024 akan menjadi landmark decision.