TEMPO.CO, Jakarta -Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta menanggapi klaim Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa semua janji politik sudah dituntaskan. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan bahwa pihaknya tetap mengkritisi Anies sampai lengser dari jabatan Gubernur DKI.
“Kalau dari kami PSI, tentu kami selalu mengkritisi sampai dengan selesai masa jabatan. Kami akan bandingkan apa yang dijanjikan pada saat kampanye apa sudah disusun di RPJMD, berapa banyak yang sudah terpenuhi dan berapa banyak yang belum. Nah, itu sedang kami kaji,” kata Mike sapaan akrab Michael Victor Sianipar saat ditemui di JCC Senaya, Ahad malam, 28 Agustus 2022.
Saat ini, kata Mike, PSI belum bisa menyatakan apakah seluruh janji politik Anies telah dituntaskan. Sebab, pihaknya masih mengkaji. Dia berjanji hasil kajian itu akan dibuka ke publik jika sudah selesai.
“Dari PSI harapanya nanti mendekati akhir masa jabatan kita bisa sampaikan kepada publik, kira-kira poin apa saja yang menurut kami sudah akan dilaksanakan oleh Pak Anies sebagai Gubernur dan mana yang masih belum dan yang harus dilanjutkan oleh Pj Gubernur,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa program Gubernur DKI saat ini menjadi perhatian PSI untuk terus mengawal hingga terpilihnya penjabat (Pj) Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.
“Itu juga menjadi salah satu konsern dari PSI, tentu apapun yang belum dituntaskan di masa kepemimpinan sekarang itu juga harus menjadi PR untuk Gubernur berikutnya, Pj Gubernur,” ucapnya.
Salah satu yang menjadi sorotan PSI DKI adalah soal pembahasan anggaran, APBD DKI Jakarta yang dinilai sangat lamban.
“Sekarang ini, kita ini di DPRD DKI baru pembahasan pertanggungjawaban APBD 2021, pembahasan APBD perubahan 2022 belum, apalagi bicara APBD 2023,” katanya.
Ia menyatakan bahwa PSI memprediksi pembahasan APBD 2023 akan terlambat bahkan Jakarta tertinggal dari daerah lain.
“Saya prediksi, kami dari PSI memprediksi bahwa pembahasan APBD 2023 akan terlambat. Bulan ini yang saya tahu, di banyak daerah lain pembahasan APBD sudah selesai,” ucapnya.
Masalah APBD DKI, kata dia, menjadi kekhawatiran PSI. “Jadi itu yang saya khawatirkan bahwa pembahasan APBD ini akan molor dan nanti, ya tanggung jawab dari Pj Gubernur berikutnya. Pertanyaan saya adalah, siapapun nanti yang Pak Jokowi percayakankan sebagai Pj Gubernur, apakah akan siap? Harus siap, tentunya,” ujar dia.
Oleh karena itu, PSI berkomitmen untuk memastikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan segera menyusun APBD DKI. “Pj Gubernur masuk di pertengahan Oktober, langsung menyusun APBD, mungkin perubahan juga belum selesai pada saat itu dan APBD tahun depannya. Nah, ini dari sekarang kita sudah harus petakan PR-PR nya,” kata Mike.
Baca juga: Peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ahli: Belum Terlihat Dia Akan Didukung Siapa
