Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

Reporter

image-gnews
Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan alasan Dewan menggelar rapat anggaran di luar Jakarta, tepatnya di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami sedang pembahasan anggaran (P2APBD 2021) di sana, kalau di sana kan fokus untuk menuntaskan pembahasan," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Dengan rapat di luar kota, maka anggota DPRD DKI Jakarta juga bisa fokus membahas anggaran tidak ngacir kemana-mana. "Mereka enggak lari ke mana-mana. Kalau di sini (Jakarta) kan banyak sekali, ke sana, ke sini, akhirnya enggak fokus,"

Selain untuk membahas APBD-Perubahan, kata dia, DPRD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Hasil rapat paripurna tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi memang ada surat dari Kemendagri untuk mempersiapkan bulan Oktober tanggal 16, kan Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah selesai masa baktinya," katanya.

Setelah Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria berakhir masa jabatannya, kata dia, untuk sementara kursi mereka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pj Gubernur merupakan PNS eselon I atau pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya. "Setelah tanggal 16 Oktober pasti ada penggantinya, Pj-kan yang ditunjuk Kemendagri kemudian dilantik Pak Presiden," katanya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, masyarakat Jakarta bisa kesulitan mengakses hasil rapat anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta di luar kota.

"Kalau (rapat) di luar daerah, di luar kota itu 'kan akses masyarakat, akses warga Jakarta walau sifat rapatnya terbuka, warga tidak bisa mengikuti," kata Ujang.

Ujang mengatakan, jika dilakukan di luar kota, masyarakat harus merogoh dompet lebih dalam jika ingin mengikuti rapat yang dilakukan secara terbuka itu, mulai dari ongkos perjalanan dan biaya menginap jika ingin mengikuti rangkaian rapat sampai selesai.

"Karena itu sejatinya dan sebijaknya, yang bagus dilakukan di Jakarta saja, kan di Jakarta banyak hotel-hotel yang megah dan bagus," ujarnya.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Akan Rapat di Bogor, Alasannya Butuh Tempat yang Lebih Besar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

8 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan untuk Upacara 17 Agustus di IKN berfungsi 100 persen.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

1 hari lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

3 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

3 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.


Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

4 hari lalu

Sejumlah pengunjung menyaksikan pesta kembang api  pada hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. PT Jakarta International Expo menyebutkan selama 33 hari penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang diikuti oleh 2.550 pelaku usaha itu berhasil mencatat transaksi jual beli lebih dari Rp7,5 triliun. ANTARA/Aprillio Akbar
Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan penyelenggaraan Jakarta Fair 2024 mencatatkan transaksi Rp 7,5 Triliun


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

4 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman


Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari, Suhu Tertinggi di Tiga Wilayah

4 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari, Suhu Tertinggi di Tiga Wilayah

BMKG memprakirakan sejak pagi hari cuaca di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu cerah.


5 Destinasi Wisata Hutan Pinus dari Bogor hingga Malang yang Patut Dikunjungi

5 hari lalu

Wisatawan berfoto di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada Minggu, 16 Januari 2022. TEMPO | Pribadi Wicaksono
5 Destinasi Wisata Hutan Pinus dari Bogor hingga Malang yang Patut Dikunjungi

Destinasi hutan pinus terdapat di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Bogor hingga Malang. Termasuk Hutan Pinus Mangunan di Yogyakarta.


Hari ini 49 Tahun Lalu Tugu Monas Dibuka untuk Umum

7 hari lalu

Pengunjung melihat video mapping di Tugu Monas, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Monas Week yang menampilkan video mapping di Tugu Monas dan air mancur menari di sisi selatan Monas dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hari ini 49 Tahun Lalu Tugu Monas Dibuka untuk Umum

Tugu Monas dibangun dengan tujuan mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945.


Viral Kuliner Mochi di Jembatan Ciheuleut Bogor, Ini Kue Beras Asal jepang

7 hari lalu

Ilustrasi mochi. Wiki-travel.com
Viral Kuliner Mochi di Jembatan Ciheuleut Bogor, Ini Kue Beras Asal jepang

Viral Kuliner Mochi di Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Ciheuleut di atas Jalan Tol Jagorawi. Apa itu Mochi?