Nama Pejabat Kemendagri Didukung Sebagai Penjabat Gubernur DKI, Ahli: Bentuk Pansel

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Dibahas September

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebaiknya membuka opsi lain dalam memilih Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Usulan ini menyusul munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam daftar Pj Gubernur DKI.

“Mestinya Mendagri selain menggunakan aturan yang sudah ada, mengundang atau membuat tim panel atau tim independen gabungan Kemendagri dengan akademisi,” kata Ujang kepada Tempo, Ahad malam, 4 September 2022.

Tujuannya, ujar dia, untuk bisa menyeleksi Pj Gubernur yang akan diusulkan, sehingga penilaiannya tidak subjektif.

Hal ini perlu dilakukan meskipun nama-nama yang diusulkan memiliki kualitas atau kapasitas yang mumpuni untuk menjadi Pj Gubernur. Oleh karena itu, apakah Bahtiar pantas didapuk sebagai pengganti Anies, Ujang berpendapat bahwa penilaian ada di tangan Mendagri dan Presiden, khususnya.

“Apakah memang Bahtiar lebih cocok, lebih pas dibanding dengan yang lain seperti Marullah Matali dan Heru Budi Hartono, tentu yang bisa menilai dan melihat adalah Mendagri, Presiden, termasuk warga Jakarta karena soal lebih bagus, misalkan Bahtiar, tentu pilihannya, pilihan yang subjektif,” ujarnya.

Peluang pengganti Anies ada di tangan presiden

Soal peluang, kata dia, keputusan finalnya ada di tangan Presiden. Sebab, Presiden yang punya wewenang untuk menunjuk siapa yang berhak, layak menggantikan Anies. “Saya melihat semua tergantung dari Presiden karena Presiden yang menentukan walaupun nanti dirapatkan dengan KPK, Kapolri, Mendagri, dan lain-lainnya, tentu keputusannya dari Presiden,” kata dia.

Menurutnya, Presiden akan memilih Pj Gubernur secara subjektif karena penunjukan ditentukan oleh Mendagri maupun Presiden. “Kalau sudah ada melibatkan pihak luar, independen, tim panelis dari akademisi, baru objektif karena ada opini pembanding dari pakar. Kalau tidak, ya akan cenderung lebih subjektif penunjukannya,” kata Ujang.

Ia mengatakan dalam penunjukan Pj Gubernur, Presiden akan menunjuk figure yang memang dekat dengannya dan bisa menjalankan perintah Presiden untuk merealisasikan kebijakan pemerintah di DKI.

“Kemungkinan besar akan diambil dari Kemendagri, orangnya Presiden karena Jakarta punya nilai strategis dan kita juga tahu bahwa ada isu dia bilang ingin maju di Jakarta. Kalau skemanya seperti itu, ya tentu yang akan dipilih adalah dia yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan Mendagri maupun Presiden,” ujarnya.

Baca juga: PSI Minta Ada Proses Transparan Tentukan Usulan Penjabat Gubernur DKI dari DPRD

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

4 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

6 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

7 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

12 jam lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

13 jam lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

23 jam lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

1 hari lalu

Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

Sandiaga Uno enggan memperpanjang pembahasan soal utang Anies Baswedan Rp 50 miliar untuk Pilkada DKI Jakarta.


Kesan Buruk Usai Tonton Konser Dewa 19, PSI DKI: JIS Peninggalan Pemimpin Sebelumnya

1 hari lalu

Kesan Buruk Usai Tonton Konser Dewa 19, PSI DKI: JIS Peninggalan Pemimpin Sebelumnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut menanggapi polemik yang muncul usai pelaksanaan konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 4 Februari 2023.


Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

2 hari lalu

Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

Baru saja, konser Dewa 19 berakhir. Beberapa tokoh turut menyaksikannya dari Prabowo, Ridwan Kamil hingga Anies Baswedan dan AHY.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

2 hari lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?