TEMPO.CO, Jakarta - Ahli politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebaiknya membuka opsi lain dalam memilih Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Usulan ini menyusul munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam daftar Pj Gubernur DKI.
“Mestinya Mendagri selain menggunakan aturan yang sudah ada, mengundang atau membuat tim panel atau tim independen gabungan Kemendagri dengan akademisi,” kata Ujang kepada Tempo, Ahad malam, 4 September 2022.
Tujuannya, ujar dia, untuk bisa menyeleksi Pj Gubernur yang akan diusulkan, sehingga penilaiannya tidak subjektif.
Hal ini perlu dilakukan meskipun nama-nama yang diusulkan memiliki kualitas atau kapasitas yang mumpuni untuk menjadi Pj Gubernur. Oleh karena itu, apakah Bahtiar pantas didapuk sebagai pengganti Anies, Ujang berpendapat bahwa penilaian ada di tangan Mendagri dan Presiden, khususnya.
“Apakah memang Bahtiar lebih cocok, lebih pas dibanding dengan yang lain seperti Marullah Matali dan Heru Budi Hartono, tentu yang bisa menilai dan melihat adalah Mendagri, Presiden, termasuk warga Jakarta karena soal lebih bagus, misalkan Bahtiar, tentu pilihannya, pilihan yang subjektif,” ujarnya.
Peluang pengganti Anies ada di tangan presiden
Soal peluang, kata dia, keputusan finalnya ada di tangan Presiden. Sebab, Presiden yang punya wewenang untuk menunjuk siapa yang berhak, layak menggantikan Anies. “Saya melihat semua tergantung dari Presiden karena Presiden yang menentukan walaupun nanti dirapatkan dengan KPK, Kapolri, Mendagri, dan lain-lainnya, tentu keputusannya dari Presiden,” kata dia.
Menurutnya, Presiden akan memilih Pj Gubernur secara subjektif karena penunjukan ditentukan oleh Mendagri maupun Presiden. “Kalau sudah ada melibatkan pihak luar, independen, tim panelis dari akademisi, baru objektif karena ada opini pembanding dari pakar. Kalau tidak, ya akan cenderung lebih subjektif penunjukannya,” kata Ujang.
Ia mengatakan dalam penunjukan Pj Gubernur, Presiden akan menunjuk figure yang memang dekat dengannya dan bisa menjalankan perintah Presiden untuk merealisasikan kebijakan pemerintah di DKI.
“Kemungkinan besar akan diambil dari Kemendagri, orangnya Presiden karena Jakarta punya nilai strategis dan kita juga tahu bahwa ada isu dia bilang ingin maju di Jakarta. Kalau skemanya seperti itu, ya tentu yang akan dipilih adalah dia yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan Mendagri maupun Presiden,” ujarnya.
Baca juga: PSI Minta Ada Proses Transparan Tentukan Usulan Penjabat Gubernur DKI dari DPRD
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
