Bahtiar Dirjen Kemendagri Didukung Jadi Penjabat Gubernur DKI, Golkar: Kami Akan Lawan...

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan bahwa saat ini belum ada informasi soal rekomendasi nama Penjabat Gubernur DKI.

“Sampai saat ini Proses di dewan juga belum jalan. Belum ada info apa-apa,” kata Basri Baco kepada Tempo, Ahad malam, 4 September 2022.

Ia turut menyatakan akan mengambil sikap jika ada hal yang dianggap menyeleweng dalam pemilihan Pj Gubernur DKI. “Kami juga akan lawan kalau Pimpinan Dewan sewenang-wenang dalam penentuan rekomendasi,” katanya.

Dalam menentukan calon pengganti Anies Baswedan, kata dia, harus melalui Rapimgab dan seluruh fraksi harus terlibat,” ujar dia.

Selain itu, Pj Gubernur harus sosok yang paham dengan kondisi dan permasalahan DKI Jakarta dan tidak memihak golongan tertentu.

“Siapa pun yang ditunjuk harus netral dan paham Jakarta. Tidak boleh jadi alat kekuasaan atau alat kelompok arogan tertentu,” kata Bari Baco.

Pejabat Kemendagri Bahtiar didukung jadi penjabat gubernur DKI

Sebelumnya, pengamat politik yang juga pemerhati pemilu Jerry Sumampouw menyarankan agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur Anies Baswedan sebaiknya dari internal Kementerian Dalam Negeri. Sebab, pejabat internal Kemendagri sangat memahami persoalan pemerintah daerah.

Selain itu, kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini, sosok Pj Gubernur haruslah orang benar-benar memahami sekaligus berpengalaman di bidang birokrasi. Dengan bekal tersebut, mereka dapat langsung bekerja tanpa harus belajar ketika mendapat tugas.

Di lain sisi, Pj Gubernur DKI akan menghadapi tahun politik saat menjalankan roda pemerintahannya nanti. Oleh karena itu, Pj Gubernur DKI haruslah sosok yang netral dan tidak memiliki kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

Mengenai sosok tersebut, Jeirry mengomentari munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang dinilai dapat menduduki kursi Pj. Gubernur DKI Jakarta.

Alasannya, Bahtiar memiliki banyak prestasi dan pengalaman di bidang birokrasi sekaligus pernah menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini merupakan modal utama bagi Bahtiar untuk menjadi sosok yang tepat menduduki kursi Pj. Gubernur DKI Jakarta.

Terlebih, kata dia, Jakarta menyandang status Ibu Kota dengan penduduk yang heterogen, sehingga harus benar-benar menjaga iklim kondusif.

"DKI Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Nah, dengan sikap netralitasnya, saya kira Pak Bahtiar ini bisa menjaga kota Jakarta tetap kondusif saat bangsa ini sedang merayakan pesta demokrasi 2024," ujar Jerry.

Baca juga: Nama Pejabat Kemendagri Didukung Sebagai Penjabat Gubernur DKI, Ahli: Bentuk Pansel






Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

5 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Akan Terima Kunjungan PSI, Waketum Golkar Buka Pintu Untuk Bergabung ke KIB

6 jam lalu

Akan Terima Kunjungan PSI, Waketum Golkar Buka Pintu Untuk Bergabung ke KIB

Waketum Golkar menyatakan mereka membuka pintu kepada PSI untuk bergabung ke KIB.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

6 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

7 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

13 jam lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

14 jam lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

1 hari lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

1 hari lalu

Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut petinggi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar,


Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

1 hari lalu

Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

Sandiaga Uno enggan memperpanjang pembahasan soal utang Anies Baswedan Rp 50 miliar untuk Pilkada DKI Jakarta.


Pengamat: Daerah Lain Tak Perlu Belajar Sistem Transportasi ke Luar Negeri, Cukup dengan Transjakarta

1 hari lalu

Pengamat: Daerah Lain Tak Perlu Belajar Sistem Transportasi ke Luar Negeri, Cukup dengan Transjakarta

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai Transjakarta telah sejajar dengan pelayanan transportasi umum di berbagai kota-kota di dunia.