TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memastikan dana pembangunan jaringan kabel bawah tanah tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Menurut dia, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mencari sendiri sumber pendanaan program sistem jaringan utilitas terpadu (SJUT) atau ducting system ini.
"Untuk anggaran tidak melalui APBD. Ini murni dari Jakpro dengan menggandeng mitranya," kata dia di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 5 September 2022.
Sore ini Gubernur DKI Jakarta menyaksikan pemotongan kabel optik oleh operator di area Parkir Pasar Mampang Prapatan. Dia telah menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun SJUT sepanjang 115 kilometer di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Tahun ini Jakpro akan membangun 25 kilometer kabel di Jakarta Selatan. Sisanya digarap Jakpro dan operator telekomunikasi hingga akhir 2023 untuk mencapai total 115 kilometer.
Selain Jakpro, Anies juga menugaskan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya membangun jaringan kabel bawah tanah sepanjang 106,4 kilometer di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto menerangkan, pihaknya akan patungan dengan seluruh operator untuk membiayai pembangunan SJUT. Penganggarannya, tutur dia, akan menggunakan skema creative financing. Jakpro dan para operator nantinya terikat kerja sama business to business (B2B).
"Kami harapkan seluruh financing selain dari kami sendiri tentunya juga ada dari para operator sebagai kolaborasi," ucap dia.
Widi tak mendetailkan total dana yang dibutuhkan untuk memasang 115 kilometer kabel bawah tanah. Sebab, dia berujar, pihaknya masih mengurusi persiapan tender.
Baca juga: Tim Patroli Polda Metro Tangkap Komplotan Pencuri Kabel Bawah Tanah
