PSI Desak Pimpinan DPRD Segera Jaring Nama Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba untuk menghadiri acara penurunan mandiri kabel udara oleh penyedia jaringan utilitas ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di kawasan Pasar Mampang Prapatan, Jakarta, Senin, 5 September 2022. Kabel yang menjuntai akan ditata dengan memasukkan kabel ke dalam SJUT atau bawah tanah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba untuk menghadiri acara penurunan mandiri kabel udara oleh penyedia jaringan utilitas ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di kawasan Pasar Mampang Prapatan, Jakarta, Senin, 5 September 2022. Kabel yang menjuntai akan ditata dengan memasukkan kabel ke dalam SJUT atau bawah tanah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera mengambil sikap soal mekanisme penentuan usulan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. 

"Surat dari Kemendagri terkait permintaan usulan ini kan sudah diterima sejak 31 Agustus. Sekarang sudah seminggu belum ada tindak lanjut, padahal ada tenggat waktunya yaitu tanggal 16 September harus serahkan nama," kata Anggara dalam keterangan tertulis, rabu, 7 September 2022.

Ara sapaan akrab Anggara mengatakan bahwa sedari awal permintaan nama Penjabat Gubernur DKI memang hanya memberikan nama yang sedikit untuk menjalankan proses seleksi yang ideal.

"Memang tidak ideal jangka waktunya hanya dua minggu lebih kita diberikan waktu tapi bukan berarti tidak bisa diusahakan ada mekanisme demokratis dan transparan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong setidaknya ada komunikasi, ada Rapat Pimpinan Gabungan untuk memberikan ruang bagi semua fraksi memberi usulan.

"Kemudian dikerucutkan dan di Paripurnakan. "Menurut saya juga setelahnya perlu adanya Rapat Paripurna karena ini adalah keputusan lembaga," kata Ara.

Ara mengkhawatirkan bahwa semakin mepetnya waktu penyerahan nama membuat proses penentuan usulan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya ingatkan ini amanah yang diberikan ke lembaga yang isinya para perwakilan rakyat. Nama yang diusulkan ini juga untuk jabatan yang strategis, yang berdampak pada nasib masyarakat Jakarta. Jadi harus dipertanggungjawabkan," kata politisi PSI.

Mendagri minta usulan nama dari DPRD DKI

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang bakal menggantikan Anies Baswedan belum ada di kantongnya. Kata Tito, pihaknya akan meminta usulan kepada DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Belum, sampai hari ini belum ada masukan. Biasanya kan nanti minta masukan dari DPRD juga," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 29 Agustus 2022.

Masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Kata Tito, pemerintah saat ini masih fokus mengurus penjabat untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada September dulu. "DKI kan Oktober, jadi nanti dibahasnya baru akan kita mulai di September," ujar Tito.

Setelah nanti DPRD DKI mengusulkan nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Kemendagri akan membahas usulan nama yang masuk untuk kemudian disaring menjadi tiga kandidat.

Tiga kandidat tersebut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Penentuan Pj Gubernur tetap ada di tangan presiden.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama








Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

8 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

Ketua DPRD Prasetyo Edi menegur Nova Paloh yang telat datang rapat paripurna sehingga tidak tahu kalau Heru Budi izin sakit.


Heru Budi Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Karena Sakit, Jumat Pagi Dampingi Luhut Pandjaitan

9 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Karena Sakit, Jumat Pagi Dampingi Luhut Pandjaitan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak bisa hadir di rapat paripurna DPRD DKI yang digelar Jumat siang karena sakit. Paginya Hadir di Acara Luhut.


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

22 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.


Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

1 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Perlu Gentar Jika Kasus Formula E Kembali Mencuat

Demokrat menyatakan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan tak akan surut meskipun kasus Formula E kembali dicuatkan.


Survei PolMark: Ganjar Pranowo Stagnan, Prabowo Salip Anies Baswedan

1 hari lalu

Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Anies dan Prabowo
Survei PolMark: Ganjar Pranowo Stagnan, Prabowo Salip Anies Baswedan

Elektabilitas Ganjar Pranowo stagnan di angka 22,8 persen, menyusul Prabowo di peringkat dua dengan 17,4 persen dan ketiga Anies Baswedan 13,9 persen.


Moeldoko Minta Pembangunan FPSA Cakung Dimulai 17 Agustus, Jakpro Ikut Arahan Pemprov DKI

1 hari lalu

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin usai menghadiri audiensi bersama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Jakmania di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Moeldoko Minta Pembangunan FPSA Cakung Dimulai 17 Agustus, Jakpro Ikut Arahan Pemprov DKI

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta proyek FPSA di Cakung, Jakarta Timur segera dimulai. Apa respons PT Jakpro selaku pelaksana proyek?


PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

Fraksi PKS DPRD DKI menyoroti mekanisme Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam memutasi 20 pejabat eselon II Pemprov DKI.


Rencana Puskesmas Glodok di Kebon Torong, DPRD DKI: Kaji Lahannya & Sebut Novotel

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai meninjau kegiatan posyandu di Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Rencana Puskesmas Glodok di Kebon Torong, DPRD DKI: Kaji Lahannya & Sebut Novotel

DPRD DKI meminta pengkajian rencana pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas di Kebon Torong, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari.


Kelompok Warga Jakarta Utara Deklarasi Dukungan Anies Baswedan di Pilpres 2024

2 hari lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Kelompok Warga Jakarta Utara Deklarasi Dukungan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Jakarta Utara menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan. Mereka ingin bawa keberhasilan Anies ke nasional.


Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Segera

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Segera

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal terkait reshuffle kabinet.