Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DKI Jakarta Dukung Transaksi Digital, Wagub: pengguna JakOne Mobile 1,7 Juta

Penjahit menggunakan metode transaksi nontunai QRIS di Pasar Santa, Jakarta, Senin 6 Desember 2021. Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta menyebutkan hingga per akhir November 2021, sebanyak 2.055.964 unit usaha (merchant) di Ibu Kota telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam digitalisasi transaksi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Penjahit menggunakan metode transaksi nontunai QRIS di Pasar Santa, Jakarta, Senin 6 Desember 2021. Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta menyebutkan hingga per akhir November 2021, sebanyak 2.055.964 unit usaha (merchant) di Ibu Kota telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam digitalisasi transaksi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh inovasi transaksi digital. Wagub DKI mengatakan pembayaran non-tunai dapat meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta.

Riza Patria mengatakan pada awalnya sosialisasi pembayaran non-tunai harus diperbanyak untuk  memberi pemahaman hingga diterima oleh masyarakat. Suatu saat transaksi pembayaran secara digital ini akan menjadi kebiasaan.

"Perubahan itu memang tidak mudah, tetapi dengan berbagai strategi semua bisa menuju perubahan," Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam keterangannya, Ahad, 11 September 2022.

Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI telah berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk berinovasi mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran. Oleh karena itu, melalui kegiatan Cash Free Day 2022, diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai digitalisasi pembayaran yang dikembangkan di Kota Jakarta.

Kegiatan Cash Free Day 2022 digelar Bank DKI lewat Digital Ecosystem Event. Kegiatan ini adalah upaya untuk mendukung penerapan transaksi non-tunai di Ibu Kota. Acara tersebut ini berlangsung di Thamrin 10 Food & Creative Park mulai Jumat, 9 September hingga Minggu, 11 September 2022.

Kegiatan tersebut, kata Riza berhasil menarik animo masyarakat Jakarta untuk dapat merasakan inovasi transaksi non-tunai yang dikembangkan oleh Bank DKI. Saat ini teknologi berkembang begitu pesat sehingga berbagai aktivitas bisa dilakukan secara digital, salah satunya melalui telepon selular.

"Sekarang di berbagai tempat belanja di Jakarta, sudah tersebar sistem transaksi online," katanya.

Bank Indonesia telah mengembangkan digitalisasi pembayaran di Indonesia dengan meluncurkan Quick Response (QR) Code. QR Code digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik served based atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

QRIS mengusung semangat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung). Tujuannya, mendorong efesiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Riza Patria turut menyampaikan apresiasi kepada Bank DKI yang telah bekerja keras mengembangkan digitalisasi pembayaran melalui JakOne Mobile. Kinerja PT Bank DKI per Juli 2022, menghasilkan pertumbuhan transaksi melalui JakOne Mobile 29,42 persen atau 477.262 year on year (yoy).

"Selain transaksi QRIS, sampai dengan Juli 2022, jumlah pengguna JakOne Mobile juga sudah mencapai 1,7 juta pengguna," katanya.

Para pengguna itu tercatat melakukan sebanyak 12 juta volume transaksi dengan nominal lebih dari Rp 11 triliun. Artinya, masyarakat Jakarta sudah mulai terbiasa melakukan transaksi non-tunai.

"Ini merupakan hasil yang sangat baik, dan kami yakin akan terus berkembang ke depannya," ujar Wagub DKI itu.

Baca juga: Bank DKI Gelar Cash Free Day Mulai Hari Ini Hingga Lusa, Edukasi Transaksi Digital

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Respons Sekda soal Sejumlah Masalah yang Ditemukan BPK di Laporan Keuangan DKI Jakarta

21 jam lalu

Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Respons Sekda soal Sejumlah Masalah yang Ditemukan BPK di Laporan Keuangan DKI Jakarta

Sekda DKI akan melakukan hal-hal ini terkait masalah yang ditemukan BPK di laporan keuangan DKI Jakarta.


Pembebasan Lahan Flyover Pramuka Bermasalah, Pemprov DKI Tak Bisa Bayar 2 Kali

1 hari lalu

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 9 April 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Pembebasan Lahan Flyover Pramuka Bermasalah, Pemprov DKI Tak Bisa Bayar 2 Kali

Kasus dugaan salah bayar pembebasan lahan itu terjadi ketika Pemprov DKI membangun flyover Pramuka pada 2002.


Hari Lahir Pancasila 2023, Heru Budi Singgung Ideologi dan Sukses Jakarta untuk Indonesia

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juni 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Hari Lahir Pancasila 2023, Heru Budi Singgung Ideologi dan Sukses Jakarta untuk Indonesia

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berpesan kepada peserta upacara Hari Lahir Pancasila memegang ideologi negara demi sukses Jakarta untuk Indonesia.


BPK Temukan Banyak Masalah di Laporan Keuangan DKI Jakarta, Sekda Segera Tindaklanjuti Rekomendasi dalam 60 Hari

1 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
BPK Temukan Banyak Masalah di Laporan Keuangan DKI Jakarta, Sekda Segera Tindaklanjuti Rekomendasi dalam 60 Hari

Rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti Pemprov DKI di antaranya temuan anggaran yang tidak terpakai hingga permasalahan aset milik daerah.


BPK Temukan Sejumlah Masalah Laporan Keuangan DKI 2022, Sekda Singgung Opini WTP

1 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
BPK Temukan Sejumlah Masalah Laporan Keuangan DKI 2022, Sekda Singgung Opini WTP

BPK RI menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI 2022. Sekda DKI merespons isu ini dengan menyinggung soal opini WTP.


Imbas Opini BPK, DPRD DKI akan Panggil PAM Jaya Bahas Penghentian Swastanisasi Air

2 hari lalu

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail saat rapat program prioritas PT Pembangunan Jaya Ancol 2023 di Ruang Rapat Komisi B, Kamis, 19 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Imbas Opini BPK, DPRD DKI akan Panggil PAM Jaya Bahas Penghentian Swastanisasi Air

DPRD DKI akan memanggil PAM Jaya untuk membahas opini dari BPK RI. Pemberian opini ini diyakini berhubungan dengan swastanisasi air Jakarta.


Pembelian Biosolar Subsidi di Kediri dan Madiun Wajib Pakai QR Code, Ada Kuota Harian

2 hari lalu

Sejumlah truk mengantre mengisi bahan bakar jenis Bio Solar di SPBU Pertamina Rest Area KM 57 A, Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 15 April 2023. TEMPO/Wawan Priyanto
Pembelian Biosolar Subsidi di Kediri dan Madiun Wajib Pakai QR Code, Ada Kuota Harian

PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah memberlakukan penerapan QR Code untuk pembelian Biosolar subsidi di wilayah Kediri Raya dan Madiun Raya.


Dari Rp 197 Miliar Temuan BPK, Tersisa Rp 60 Miliar Dana KJP Plus dan KJMU yang Belum Disalurkan

2 hari lalu

Inspektur DKI Jakarta sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023. Tempo/ Mutia Yuantisya
Dari Rp 197 Miliar Temuan BPK, Tersisa Rp 60 Miliar Dana KJP Plus dan KJMU yang Belum Disalurkan

Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat mengatakan terisisa Rp 60 miliar dana KJP Plus dan KJMU yang belum disalurkan. Jadi temuan BPK.


Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

2 hari lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

Merry Hotma menyebut kendala sistem di Bank DKI jadi penyebab dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).


Mulai Besok, Pembeli Biosolar Pertamina di Bali Wajib Pakai QR Code

2 hari lalu

Sejumlah truk mengantre mengisi bahan bakar jenis Bio Solar di SPBU Pertamina Rest Area KM 57 A, Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 15 April 2023. TEMPO/Wawan Priyanto
Mulai Besok, Pembeli Biosolar Pertamina di Bali Wajib Pakai QR Code

PT Pertamina mewajibkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar di Bali mulai 1 Juni 2023