TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Fraksi PDIP Johny Simanjuntak melakukan interupsi di tengah rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria. Interupsi itu dilontarkan usai penandatanganan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Johny memberikan catatan soal capaian kerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai janji politik Anies yang belum terlaksanakan, di antaranya DP Nol Rupiah.
"Secara etis Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata dia, Selasa, 13 September 2022.
Johny menyoroti 23 janji kampanye Anies yang minim terealisasikan. "Menurut kami janji kampanya Gubernur yang diimplementasikan dalam 23 program unggulan tidak terealisasi," katanya.
Janji politik Anies yang menjadi sorotan adalah DP Nol Rupiah, OKE OCE, Normalisasi Sungai hingga pelayanan publik.
"Misalnya DP Nol Rupiah, program OKEOCE, normalisasi sungai-sungai, temasuk mandeknya program air bersih, program sampah, dan yang paling penting, tidak berkualitasnya pelayanan publik," ujar politisi PDIP itu.
Meskipun demikian, kata Johny, hubungan PDIP dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub DKI Riza Patria tetap dalam hubungan baik. "Namun demikian, kami berpendapat sebagai mitra politis, kami tetap menganggap bersahabat," katanya.
Baca juga: DPRD DKI Resmi Umumkan Pengusulan Pemberhentian Anies Baswedan-Riza Patria
