6 Poin Aduan Deolipa ke Mahfud MD, Soal Kabareskrim dan Dirtipidum di Kasus Ferdy Sambo

Reporter

Kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara mendatangi Bareskrim terkait kasus penembakan Brigadir J, di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022. Menurut Deolipa, dalam koordinasi kali ini, tak menutup kemungkinan mereka membahas soal keinginan kliennya menjadi justice collaborator. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Deolipa Yumara menyurati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal aduan dugaan tindakan tidak Pro Justitia oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum).

Dia menduga dua pejabat itu tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Bersama surat ini, perkenankan kami menyampaikan, beberapa hal kepada Bapak Menkopolhukam RI yang juga adalah Ketua Kompolnas RI, sehubungan dengan ketidakprofesionalan, diskriminasi penerapan hukum dan ketidaktaatan pada hukum acara pidana (tindakan tidak Pro Justitia) yang diduga dilakukan oleh Kabareskrim Mabes Polri dan Dir Tipidum Mabes Polri dalam penanganan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J,” ujar Deolipa dalam surat yang dibuat pada Senin, 12 September 2022.

Berikut enam poin yang disampaikan oleh Deolipa Yumara kepada Mahfud Md:

  1. Bahwa perkembangan penyidikan terhadap kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J, telah sampai pada tahapan penetapan tersangka. Sangkaan pasal pidana yang dikenakan kepada para tersangka adalah Pasal 340, Pasal 338 jo Pasal 55 dan 56 KUH Pidana. Bahwa sesuai hukum acara pidana, tersangka yang dikenakan Pasal 340, Pasal 338 jo Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, seharusnya diikuti dengan penahanan terhadap para tersangka (vide Pasal 21 ayat (1), (4) KUHAP).
  2. Bahwa namun demikian, hanya beberapa tersangka yang kemudian ditahan oleh kepolisian, sedangkan Tersangka Putri Candrawathi tidak ditahan. Keadaan demikian jelas merupakan pelanggaran terhadap KUHAP. Keadaan tidak ditahannya Tersangka Putri Candrawathi adalah tindakan diskriminatif dan melanggar ketentuan KUHAP, mengingat dalam kasus hukum lain, para tersangka yang dikenakan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUH Pidana ditahan.
  3. Bahwa kedua pejabat sturktural kepolisian yang berwenang dalam keputusan tidak dilakukankannya penahanan terhadap tersangka Putri Candrawathi adalah Kabareskrim Mabes Polri dan Dir Tipidum Mabes Polri. Kedua pejabat kepolisian ini dalam jabatannya masing-masing sangat patut diduga, telah melanggar ketentuan hukum acara pidana (UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP), melukai perasaan keadilan rakyat karena jelas dan nyata melanggar perintah KUHAP.
  4. Bahwa untuk itu, maka mengingat ketentuan pada Pasal 3, Pasal dan 6 (tugas, fungsi dan wewenang) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional), maka atas fakta pelanggaran tersebut di atas, dengan ini kami meminta kepada bapak untuk mengeluarkan merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melaporkan rekomendasi dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia (vide Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional).
  5. Bahwa permintaan ini sebagai upaya sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 C (wewenang) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional tentang Wewenang Kompolnas.
  6. Bahwa kami yakin bahwa rakyat Indonesia berada di belakang bapak jika bapak secara tegas mau memenuhi permintaan kami mengeluarkan merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaporkan rekomendasi dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia. Sebab, hukum hanya akan bisa ditegakan jika pejabat penegak hukum tidak berkompromi dan mempermainkan aturan yang telah jelas berlaku. Kami percaya bahwa kepastian hukum adalah prinsip yang juga bapak utamakan dalam menjalankan tugas memimpin intitusi kepolisian.

“Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam hormat dan cinta kepolisian dari kami seluruh rakyat Indonesia,” kata Deolipa.

Baca juga: Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J






Tragedi Kanjuruhan, Ini Kronologis Permohonan Pemajuan Jadwal Pertandingan dan Pembatasan Tiket

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Ini Kronologis Permohonan Pemajuan Jadwal Pertandingan dan Pembatasan Tiket

Tempo mendapatkan dokumen yang menguak kisruh soal permohonan pemajuan jadwal pertandingan dan pembatasan tiket sebelum Tragedi Kanjuruhan terjadi.


Soal Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan, Menkes Akui Baru Tahu Aturan FIFA

7 jam lalu

Soal Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan, Menkes Akui Baru Tahu Aturan FIFA

Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang diduga terjadi karena penggunaan gas air mata di dalam stadion yang tak sesuai aturan FIFA.


Ini Nama Ketua dan Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

12 jam lalu

Ini Nama Ketua dan Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sudah dibentuk untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan, yang menewaskan 125 orang.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

12 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

13 jam lalu

Jokowi Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Santunan ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk korban luka diberi pengobatan gratis.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

13 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

14 jam lalu

Jokowi Setujui Susunan Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Nama-nama pimpinan dan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan ini sudah dilaporkan Mahfud ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Arema FC Klaim Tidak Menjual Tiket Melebihi Kapasitas Stadion Kanjuruhan

15 jam lalu

Arema FC Klaim Tidak Menjual Tiket Melebihi Kapasitas Stadion Kanjuruhan

Manajemen Arema FC menegaskan tidak menjual tiket laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan melebihi kapasitas.


Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

16 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Koalisi mendesak Presiden Jokowi meminta maaf secara terbuka kepada korban dalam tragedi Kanjuruhan dan memastikan santunan kepada korban.


Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

18 jam lalu

Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

Merujuk jumlah korban versi Kapolri sebanyak 125 orang, korban tragedi Kanjuruhan peringkat ketiga di dunia, kemudian tragedi Hillsborough.