6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Reporter

Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo beserta istri Putri Candrawathi saat mengikuti rekonstruksi terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Yosua Hutabarat di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022. Proses rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan 5 orang tersangka ini merekaulang sebanyak 74 adegan. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Deolipa Yumara menyikapi pernyataan pihak Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Eks Pengacara Bharada E atau Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu menilai Komnas Perempuan bersikap secara non komprehensif.

“Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini berkenan menyampikan keberatan atas tindakan faktual yang dilakukan oleh Komnas HAM, sehubungan dengan penyidikan kasus meninggalnya Almarhum Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat,” ujar Deolipa dalam surat yang dibuat pada Senin, 12 September 2022.

Berikut enam poin keberatan yang disampaikan oleh Deolipa Yumara kepada Komnas HAM:

  1. Bahwa kewenangan Komnas Perempuan adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, dalam pada itu bahwa kemudian dalam penyidikan meninggalnya Almarhum Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat, Komnas Perempuan telah bertindak melampaui kewenangan sebagai mana dimaksud di atas.
  2. Bahwa berdasarkan keterangan pers bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM Nomor 027/HM.00/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, tentang menyikapi penetapan Ibu PC sebagai tersangka pembunuhan Brgadir J. Dan bahwa kami menemukan fakta adanya pernyatan terbuka komisioner Komnas Perempuan yang dinyatakan melalui media pemberitaan yang menyatakan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Ibu PC yang dilakukan oleh Alm. Bripda Novriansyah Josua Hutabarat.
  3. Bahwa Komnas perempuan telah bersikap dan bertindak parsial/non komprehensif, seolah-olah perempuan yang terdampak dalam kasus ini hanyalah Ibu PC yang sudah menjadi Tersangka, namun menutup mata bahwa ada perempuan lain yang terdampak dan berpotensi memperoleh kekerasan verbal/psikis baik secara langsung atau melalui media sosial, yakni Ibu kandung almarhum dan calon istri almarhum, bahwa dari segala sisi hak asasi, justru mereka lah yang perlu untuk diperhatikan sebagai kerabat dekat korban pembunuhan.
  4. Bahwa pernyataan ini masuk dalam dalam kategori Tindakan Faktual (vide Pasal 1 butir 8 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang melawan hukum. Sebab pernyatan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup namun hanya berupa keterangan sepihak yang berikan oleh saksi yang telah dikenakan status sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. Bahwa merujuk pada kewenangan yang dimiliki maka seharusnya KOMNAS Perempuan fokus pada perlindungan hak asasi perempuan yang terkait perkara ini, dan tidak mengeluarkan suatu rekomendasi tentang ada tidaknya pelecehan seksual dalam kasus yang sedang dilakukan penyidikan, dan bukan menyatakan hal lain seperti motif dan fakta lain yang masih parsial dan asumtif di luar kewenangannya.
  5. Bahwa oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3), dengan ini kami mengajukan keberatan atas pernyataan tersebut dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dengan ketentuan Pasal 2 Perma 2 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum, Oleh Penguasa Oleh Badan dan Pejabat Pemerintahan.
  6. Bahwa untuk maksud tersebut, melalui surat ini, kami sampaikan kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, untuk menarik dan mengklarifikasi pernyataan terbuka tersebut, sebab tindakan tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan Komisi Nasional Perempuan.

“Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam hormat dan cinta keadilan dari kami seluruh rakyat Indonesia,” tutur Deolipa.

Baca juga: 6 Poin Aduan Deolipa ke Mahfud MD, Soal Kabareskrim dan Dirtipidum di Kasus Ferdy Sambo






Jebakan Batman Polisi Lalu Lintas Harus Dihentikan, Lemkapi: Tindak Tegas Pelanggar

7 jam lalu

Jebakan Batman Polisi Lalu Lintas Harus Dihentikan, Lemkapi: Tindak Tegas Pelanggar

Edi Hasibuan mengatakan, Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan baromater pelayanan Polri sehingga jebakan batman pengguna jalan harus dihentikan.


Empat Polisi Bekas Bawahan Ferdy Sambo Wajib Jalani Pembinaan Mental

22 jam lalu

Empat Polisi Bekas Bawahan Ferdy Sambo Wajib Jalani Pembinaan Mental

Empat polisi bekas bawahan Irjen Ferdy Sambo diwajibkan menjalani pembinaan mental kepribadian, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan


Sidang Etik Kasus Brigadir J Dilanjutkan Senin Mendatang, Giliran Ipda Arsyad Daiva Gunawan yang Hadapi KKEP

1 hari lalu

Sidang Etik Kasus Brigadir J Dilanjutkan Senin Mendatang, Giliran Ipda Arsyad Daiva Gunawan yang Hadapi KKEP

Ipda Arsyad Daiva Gunawan merupakan salah satu personil yang mengolah TKP pembunuhan Brigadir J.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

1 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


Kabar 3 Kapolda Dukung Skenario Ferdy Sambo, Polri: Tidak Ada Keterkaitan

1 hari lalu

Kabar 3 Kapolda Dukung Skenario Ferdy Sambo, Polri: Tidak Ada Keterkaitan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa ketiga Kapolda tersebut tidak ada keterlibatan pada kasus yang menjerat Ferdy Sambo.


Mengungkap Konsorsium 303, Diduga Berperan di Jaringan Perdagangan Orang di Kamboja

1 hari lalu

Mengungkap Konsorsium 303, Diduga Berperan di Jaringan Perdagangan Orang di Kamboja

Konsorsium 303 beredar di media sosial sebagai sebuah bagan yang menunjukkan nama dan peran orang-orang yang diduga terlibat dalam suatu jaringan bisnis ilegal.


Ada Saksi Kunci Sakit, Polri: Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Tetap Digelar Pekan Depan

1 hari lalu

Ada Saksi Kunci Sakit, Polri: Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Tetap Digelar Pekan Depan

Meski salah satu saksi kunci sakit, sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan akan tetap digelar pekan depan. Saksi kunci itu baru selesai operasi


Hasil Sidang Etik Iptu Hardista, Dihukum Demosi Selama Satu Tahun

1 hari lalu

Hasil Sidang Etik Iptu Hardista, Dihukum Demosi Selama Satu Tahun

Pada sidang etik yang dilaksanakan 22 September lalu, Iptu Hardista terbukti bersalah dan mendapat hukuman demosi selama 1 tahun.


Polri Sudah Serahkan Putusan Pemecatan ke Ferdy Sambo

1 hari lalu

Polri Sudah Serahkan Putusan Pemecatan ke Ferdy Sambo

Polri sudah kirimkan surat pemecatan hasil sidang banding Komisi Kode Etik Polri ke Ferdy Sambo.


Kapolda Metro Fadil Imran Tunjuk 11 Kapolsek Baru

2 hari lalu

Kapolda Metro Fadil Imran Tunjuk 11 Kapolsek Baru

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menunjuk 11 Kapolsek baru. Kapolsek Penjaringan Kompol Ratna Quratul Ainy jabat Kasubdit Renakta Direskrimum.