Anggaran untuk TGUPP Tak Ada Lagi usai Jabatan Anies Habis

Reporter

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, JakartaDPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada tahun berikutnya sehubungan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.

"Mulai sekarang TGUPP tidak akan saya laksanakan, dalam Banggar nanti tidak dianggarkan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi setelah memimpin rapat pimpinan gabungan (rapimgab) terkait usulan nama penjabat (pj) gubernur di gedung DPRD DKI di Jakarta, Selasa, 13 September 2022 seperti dikutip dari Antara.

Prasetyo yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu menjelaskan nantinya Pj gubernur DKI akan banyak dibantu oleh para asisten, deputi dan sekretaris daerah. "Itu TGUPP harus hilang," katanya.

Prasetyo mencontohkan penanganan banjir yang masih menjadi masalah di Jakarta serta pembangunan harus merata tak hanya di tengah kota tapi juga di daerah pinggiran. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan eksistensi TGUPP atau nama lain dari tim sejenis nantinya merupakan kewenangan penjabat gubernur DKI.

Meski begitu, ia meminta agar penjabat gubernur DKI menggunakan alokasi anggaran untuk tim gubernur tersebut nantinya tidak lagi berasal dari APBD, melainkan dari biaya penunjang operasional gubernur.

"Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya.Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur," katanya.

Saat ini, kata dia, alokasi anggaran TGUPP yang mencapai lebih dari 70 orang itu diambil dari APBD.

Gembong menuturkan, besaran anggaran TGUPP pada 2018 mencapai sekitar Rp29 miliar. Kemudian pada 2019-2021 mencapai masing-masing sekitar Rp18,9 miliar. Sedangkan pada 2022 mengingat masa jabatan Gubernur Anies hanya 10 bulan, yakni hingga Oktober 2022, maka besaran alokasi untuk TGUPP rencananya mencapai Rp12,5 miliar.

Sementara itu, biaya penunjang operasional Pj gubernur, lanjut dia, sama dengan dana penunjang operasional gubernur saat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000, biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas Rp500 miliar, yakni paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.

Sebagai gambaran, PAD DKI Jakarta pada 2020 mencapai Rp57,5 triliun dengan asumsi biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digunakan adalah maksimal 0,15 persen maka dalam satu tahun mencapai Rp86,2 miliar atau per bulan mencapai Rp7,18 miliar.

Gembong menambahkan, komposisi besaran biaya penunjang operasional adalah 60 persen untuk gubernur dan 40 persen untuk wakil gubernur. Diperkirakan untuk kepala daerah sekitar Rp4,31 miliar per bulan dan wakil kepala daerah sekitar Rp2,87 miliar.

Baca juga: TGUPP Anies Baswedan Dinilai Tak Efekfit, Ketua DPRD DKI: Justru Jadi Mudarat

 Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






JJ Rizal Minta Anies Baswedan Setop Pembangunan Halte Transjakarta Bundaran HI

14 menit lalu

JJ Rizal Minta Anies Baswedan Setop Pembangunan Halte Transjakarta Bundaran HI

Pembangunan Halte Transjakarta di Bundaran HI dinilai merusak pemandangan ke arah Patung Selamat Datang yang menjadi cagar budaya


Anies Tetapkan Sembilan Rencana Rute LRT Jakarta, Simak Rinciannya

1 jam lalu

Anies Tetapkan Sembilan Rencana Rute LRT Jakarta, Simak Rinciannya

Sembilan jalur LRT Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 disebut selaras dengan rencana induk transportasi Jakarta


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

6 jam lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

9 jam lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

9 jam lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


Soni Sumarsono: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Berperan Kawal Pemilu dan Pilpres

9 jam lalu

Soni Sumarsono: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Berperan Kawal Pemilu dan Pilpres

Soni Sumarsono mengungkapkan sejumlah peran penting penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

10 jam lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

10 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

11 jam lalu

Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menyebut DKI berhasil menampilkan 3 calon penjabat Gubernur DKI yang terbaik.


DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

20 jam lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.