Ada Larangan Siswa Jakarta Ikut Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Pelajar: Kami Terpukul Telak

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Polisi menggiring pelajar STM ke Pos Polisi di Patung Kuda Jakarta Pusat, Senin 11 April 2022. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) telah mengeluarkan surat larangan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti demonstrasi yang akan digelar besok. Larangan diterbitkan menyikapi ramainya tagar #STM Bergerak di media sosial. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Elemen pelajar dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mengecam pelarangan ikut unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang beredar di sekolah-sekolah di Jakarta. Sejumlah sekolah di DKI Jakarta didatangi dan dijaga kepolisian menjelang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa, 13 September 2022.

Kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melarang dan mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam mengikuti aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM. "Pelarangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas hak kemerdekaan berpendapat," kata Iqbal Ramadhan dari Blok Politik Pelajar yang Tempo terima, Selasa, 13 September 2022.

Pada Jumat, 9 September 2022 lalu, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bersama dengan Suku Dinas Pendidikan (Sudin) Jakarta Barat melakukan rapat koordinasi untuk membahas larangan pelajar mengikuti aksi unjuk rasa. Kapolda Metro Jaya dan Sudin Jakarta Barat mengimbau kepada Pengawas dan Kepala Sekolah untuk melakukan pencegahan agar siswanya tidak mengikuti aksi unjuk rasa.

Elemen pelajar dan LBH Jakarta menilai imbauan itu jadi rujukan bagi sejumlah sekolah untuk mengeluarkan pengumuman larangan mengikuti unjuk rasa, salah satunya yang dilakukan SMK 5 PGRI Jakarta. "Sekolah mengharuskan kepada peserta didik untuk di antaranya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tertib, dan ancaman dicabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang ikut unjuk rasa," kata Iqbal.

Berbagai cara lain pun dilakukan kepolisian dan pihak sekolah untuk melarang pelajar mengikuti aksi unjuk rasa. Elemen pelajar dan LBH Jakarta menemukan, di SMA 101 Jakarta Barat, misalnya, peserta diharuskan foto timestamp setelah pulang sekolah, dan apabila tidak masuk sekolah wajib memberikan foto berada di rumah. Pihak sekolah pun melarang siswanya untuk mengikuti aksi unjuk rasa dengan dasar usia yang dianggap belum mencukupi.

Di SMKN 53 Jakarta Barat, peserta didik diminta untuk melakukan absen menggunakan timestamp dan orang tua peserta didik diimbau untuk menjemput ke sekolah ketika jam pulang sekolah, apabila orang tua tidak menjemput ke sekolah, peserta didik tidak diperkenankan untuk pulang. Di SMK 3 Kedoya, kepolisian berjaga di sekolah hingga waktu kegiatan belajar mengajar selesai. Kepolisian melakukan pemantauan dan pendataan untuk siswa yang tidak masuk pada 12 dan 13 September 2022.

Blok Politik Pelajar (BPP) melempari Gedung Kominfo dengan air kencing pada Senin 1 Agustus 2022. Dokumen BPP

Beragam sanksi akan dijatuhkan bagi pelajar yang kedapatan melakukan unjuk rasa. Mulai dari ancaman akan ditindak secara tegas, pemanggilan orang tua, pencabutan kartu KIP dan KJP, hingga dikeluarkan dari sekolah. "Tidak jelas juga bagaimana pembuktian dan mekanisme penjatuhan sanksi bagi pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa," kata Iqbal.

Pelarangan unjuk rasa adalah pelanggaran HAM

Elemen pelajar dan LBH Jakarta menyatakan, segala bentuk pelarangan aksi yang dialami oleh pelajar tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Unjuk rasa, kata dia, adalah bagian dari hak kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat di muka umum, yang juga merupakan hak asasi manusia bagi seluruh warga, tidak terkecuali pelajar. Hal ini jelas dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. 

Selain jaminan hak asasi manusia dalam rangka hak konstitusional warga negara, hak ini juga dijamin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the rights of the child), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jadi, kata dia, siapa pun dilarang mencegah pelajar ikut serta melakukan aksi unjuk rasa. Segala bentuk pelarangan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pelajar merupakan pelanggaran HAM. Selain itu, negara dilarang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan represif bahkan kekerasan kepada pelajar yang hendak melakukan aksi unjuk rasa. Segala bentuk tindakan represif yang dilakukan kepada pelajar berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia berlapis. "Bukan hanya pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, namun juga hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan bahkan pelanggaran terhadap hak anak," kata Iqbal.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan pelajar adalah bentuk ekspresinya sebagai warga negara tatkala memberikan koreksi atas kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan warga. Bagi pelajar, melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM merupakan bagian dari membantu orang tua keluar dari situasi krisis biaya hidup, yang sebagian besar orang tua mereka merupakan buruh dan pelaku usaha kecil. Di tengah kondisi keuangan yang belum membaik, kenaikan harga bahan pokok di pasaran akibat kenaikan harga BBM jelas menjadi persoalan bagi kondisi keuangan mereka.

Kenaikan BBM menjadi pukulan telak untuk orang tua dan pelajar. Sebagai pelajar yang setiap harinya menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan umum untuk berangkat ke sekolah, kenaikan BBM berdampak sangat besar bagi para pelajar karena harus merogoh kocek lebih untuk membeli BBM ataupun membayar tarif kendaraan umum yang harganya ikut naik. 

Oleh karena itu, eleman pelajar yang terdiri dari Blok Politik Pelajar, Pelajar Seluruh Indonesia, dan LBH Jakarta mendesak Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencabut segala bentuk imbauan pelanggaran yang dilakukan Kepolisian, Suku Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah perihal larangan pelajar mengikuti aksi unjuk rasa. Kementerian diminta turut serta mendukung dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak dalam penyampaian berpendapat di muka umum dalam hal ini pelajar di DKI Jakarta, dan tidak terbatas kepada seluruh pelajar di DKI Jakarta.

Mereka juga meminta Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Suku Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik perihal pelanggaran hak anak untuk menikmati kemerdekaan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. "Kami juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan seluruh jajaran Kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap pelajar," kata dia.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Kapolda Fadil Imran dan Pangdam Berterima Kasih pada Demo Buruh dan Mahasiswa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Jakarta Innovation Days, Inovasi Ibu Kota dari Hasil Pertanyaan

1 jam lalu

Jakarta Innovation Days, Inovasi Ibu Kota dari Hasil Pertanyaan

Gubernur Anies Baswedan menularkan semangat bertanya kepada seluruh jajaran di Pemprov DKI. Namun setiap gagasan atau inovasi yang muncul harus membawa semangat keadilan sosial.


Jakarta Ditargetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim Pada 2030

5 jam lalu

Jakarta Ditargetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim Pada 2030

Sekda DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan Jakarta ditargetkan menjadi Kota Berketahanan Iklim pada 2030 dan Net Zero pada 2050.


Peminat Walking Tour Membeludak, Menikmati Wajah Baru Jakarta dengan Jalur Pedestrian yang Lebar

5 jam lalu

Peminat Walking Tour Membeludak, Menikmati Wajah Baru Jakarta dengan Jalur Pedestrian yang Lebar

Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan walking tour menikmati wisata urban di Ibu Kota. Didukung jalur pedestrian yang lebar.


MRT Jakarta Harmoni-Mangga Besar: Punya Stasiun 4 Lantai Hingga 28 Meter di Bawah Tanah

7 jam lalu

MRT Jakarta Harmoni-Mangga Besar: Punya Stasiun 4 Lantai Hingga 28 Meter di Bawah Tanah

MRT Jakarta fase 2A akan mempunyai stasiun empat lantai dengan kedalaman hingga 28 meter di bawah tanah.


Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

8 jam lalu

Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Gibran memastikan penyaluran bansos untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM untuk warga kota Solo cair pada minggu pertama Oktober.


Masih Manis Hingga Kini, Ini 4 Kedai Es Krim Legendaris di Jakarta

9 jam lalu

Masih Manis Hingga Kini, Ini 4 Kedai Es Krim Legendaris di Jakarta

Banyak juga kedai es krim yang sudah ada sejak dahulu dan masih eksis dan bersaing dengan dengan kedai es krim modern.


Prakiraan Cuaca BMKG: Wilayah Jaksel Diguyur Hujan Disertai Petir Saat Sore

10 jam lalu

Prakiraan Cuaca BMKG: Wilayah Jaksel Diguyur Hujan Disertai Petir Saat Sore

Prakiraan cuaca BMKG memberi peringatan dini, wilayah Jakarta Selatan kemungkinan hujan disertai petir pada sore.


Tak Cuma Hijau Pohon, 4 Taman di Jakarta ini Punya Fasilitas Menarik

11 jam lalu

Tak Cuma Hijau Pohon, 4 Taman di Jakarta ini Punya Fasilitas Menarik

Tak sekadar rindang pohon, beberapa taman di Jakarta sudah disulap menjadi taman yang menarik.


Jakarta Pasti Terdampak Perubahan Iklim Dunia: Air Laut Naik Hingga Ancaman Tenggelam

1 hari lalu

Jakarta Pasti Terdampak Perubahan Iklim Dunia: Air Laut Naik Hingga Ancaman Tenggelam

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan perubahan iklim dunia mau tidak mau pasti akan berdampak pada Kota Jakarta.


Anies Baswedan Andalkan Sumur Resapan, Sekda DKI Bilang Tak Signifikan Kurangi Banjir di Jakarta

1 hari lalu

Anies Baswedan Andalkan Sumur Resapan, Sekda DKI Bilang Tak Signifikan Kurangi Banjir di Jakarta

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan sumur resapan tak signifikan mengurangi titik banjir di Jakarta. Padahal jadi andalan Anies Baswedan.