Anies Baswedan Mau Lantik Pejabat DKI Setelah Pengumuman Pemberhentiannya, PDIP: Tidak Etis

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai melantik dan mengukuhkan 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, 8 Januari 2020. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berharap Gubernur DKI Anies Baswedan tidak membuat kebijakan strategis pasca-pengumuman pemberhentiannya karena dianggap tidak etis. Gembong menilai rencana Anies merombak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang lengser tidak elok. 

"Masa tinggal beberapa hari sebelum masa bakti berakhir melantik pejabat, kan rasanya secara etik tidak elok," kata dia saat dihubungi, Selasa, 13 September 2022. 

DPRD DKI telah menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pada Selasa kemarin. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar dewan menggelar rapat pengumuman kepala daerah yang masa jabatannya selesai pada 2022.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan agar Anies tidak melantik pejabat baru hingga masa tugasnya di Ibu Kota selesai. Sebab, dia menilai, ada ketentuan yang dilanggar.

Usulan ini dilontarkan setelah Pemerintah Provinsi DKI telah membuka lelang jabatan untuk pimpinan tinggi pratama tingkat Eselon II A dan II B sejak 6 September 2022. Lelang jabatan ini tertuang dalam Pengumuman Sekretaris Daerah DKI Nomor 12 Tahun 2022. 

Anggota DPRD DKI itu menganggap ada konsekuensi etik yang dihadapi Anies setelah pengumuman pemberhentian tersebut. Salah satunya, Anies tak diperkenankan membuat kebijakan strategis. 

Walau begitu, secara hukum tidak ada regulasi yang melarang Anies memutuskan kebijakan strategis menjelang masa jabatannya habis. "Sekarang pertanyaannya Pak Anies mau menggunakan Undang-Undang atau etik. Kan UU derajatnya lebih rendah dibanding etik," terang Gembong. 

Lelang jabatan ini dibuka Anies untuk pimpinan tinggi pratama tingkat Eselon II A dan II B. Pemerintah DKI mencari posisi untuk Kepala Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah, Direktur RSKD Duren Sawit, dan Direktur RSUD Pasar Minggu.

Rencananya, pelantikan para pejabat Eselon II itu akan dilakukan Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022 atau 13 hari sebelum dia lengser. 

Baca juga: Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan






Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

1 jam lalu

Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

NSN mengungkapkan, mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie masuk bursa Calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Gubernur 2024.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

1 jam lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

11 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

12 jam lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Anies Baswedan Masuki Masa Panen Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI

14 jam lalu

Anies Baswedan Masuki Masa Panen Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI

Anies Baswedan meresmikan berbagai proyek jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta.


Anies Baswedan Masukkan Penanganan 225 RW Kumuh dalam RPD 2023-2026

15 jam lalu

Anies Baswedan Masukkan Penanganan 225 RW Kumuh dalam RPD 2023-2026

Anies Baswedan masukkan penanganan 225 RW kumuh di Jakarta dalam program community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP).


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

16 jam lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

17 jam lalu

Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

Kapolda Metro Fadil Imran berharap ide pemindahan lokasi demonstrasi dari Patung Kuda ke Monas bisa segera terealisasi.


Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

18 jam lalu

Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

Muhaimin Iskandar menyatakan telah sepakat dengan Prabowo Subianto untuk terus memperbesar koalisi mereka dengan merekrut partai lainnya.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

18 jam lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.