Rahmat Effendi Dituntut 9,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Kasus korupsi ini terjadi pada masa anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Bekasi 2021. Dalam APBD Perubahan 2021, Pemkot Bekasi menetapkan belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp 286,5 miliar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dituntut 9, 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rahmat terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan Pemerintah Kota Bekasi.

"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Siswandono di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 14 September 2022.

Jaksa mengatakan Wali Kota Bekasi non aktif itu telah bersalah sesuai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Hal yang memberatkan Rahmat adalah dia tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara. Hal yang meringankan adalah pria yang kerap disapa Pepen itu bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dipidana.

Jaksa menuntut Rahmat membayar uang pengganti Rp 8 miliar lebih. Jika tidak dibayar, Jaksa meminta harta benda Rahmat disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti itu.

"Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun," kata Siswandono.

Jaksa KPK juga meminta hakim mencabut hak politik Rahmat untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun. "Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya," ujar jaksa.

Menanggapi tuntutan itu, tim kuasa hukum Rahmat Effendi meminta waktu 2 pekan untuk menyiapkan nota pembelaan. 

Wali Kota Bekasi non-aktif itu didakwa terima suap Rp10 miliar dari persekongkolan pengadaan lahan pembangunan polder di Kelurahan Sepanjang Jaya. Rahmat Effendi juga didakwa menerima uang Rp 7,1 miliar dari setoran pejabat dan ASN dalam lelang jabatan.

Baca juga: Begini Modus Korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

2 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

3 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

4 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

4 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

4 jam lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

5 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

6 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

6 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

7 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

7 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.