Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

image-gnews
Pembangunan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis, 28 Maret 2019. TEMPO/M. Yusuf Manurung
Pembangunan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis, 28 Maret 2019. TEMPO/M. Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun. Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan pembelian lahan itu untuk membangun hunian DP nol rupiah yang belum memenuhi target. 

"Kalau sejauh ini seharusnya DP nol, karena kan belum memenuhi target dari apa yang ditugaskan ke Sarana Jaya," kata dia di ruang rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022. 

Rencananya, Sarana Jaya bakal membeli lahan dan mengembangkan hunian terjangkau di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat seharga Rp 500 miliar. 

Lalu ada juga target pengembangan hunian terjangkau di Jatinegara, Jakarta Timur senilai Rp 350 miliar dan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang biayanya Rp 400 miliar. 

Menurut Ismail, lokasi pengadaan lahan ini akhirnya dicoret. Sebab, pemerintah DKI tak boleh menyebutkan titik pengadaan lahan yang akan menjadi bank tanah alias land bank. "Karena itu nanti dari pihak Pemprov yang akan melakukan kajiannya," ujar dia. 

DKI bangun rumah DP nol rupiah di dua lokasi

Pemerintah DKI telah membangun hunian DP nol rupiah di dua lokasi. Pertama di Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan total 780 unit untuk tahap pertama dan 480 unit tahap kedua. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian hunian DP no di Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur sebanyak 868 unit yang baru diresmikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada Kamis, 8 September 2022. 

Pemerintah DKI juga menyulap rumah susun alias rusun eksisting di Tower Bunaken Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat (166 unit) dan Bandar Kemayoran, Jakarta Utara (38 unit) menjadi hunian DP nol. 

Dengan begitu, pemerintah daerah baru menyediakan total 2.332 unit. Angka ini jauh dari target penyediaan rumah DP nol sebanyak 232.214 unit. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. 

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah oleh PD Sarana Jaya, KPK Masih Kumpulkan Bukti

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) berdialog dengan pedagang cabai di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

"Demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya, ini ironis, ini ironis," kata Anies.


Kader PSI Ade Armando Singgung Dinasti di Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD DIY: Perlu Belajar Sejarah

3 hari lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Kader PSI Ade Armando Singgung Dinasti di Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD DIY: Perlu Belajar Sejarah

Ade Armando semestinya lebih cermat dalam memberikan pernyataan, kecuali memang demikian sikap politiknya.


Cerdasan Politik Generasi Z, BEM FISIP Universitas Airlangga Adakan Debat Caleg Muda

15 hari lalu

Universitas Airlangga. unair.ac.id
Cerdasan Politik Generasi Z, BEM FISIP Universitas Airlangga Adakan Debat Caleg Muda

BEM FISIP Universitas Airlangga menghadirkan tiga caleg muda yang berasal dari tiga partai politik dari poros koalisi yang berbeda.


RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

18 hari lalu

RSUD Tangerang Selatan. Rsu.tangerangselatankota.go.id
RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

RSU Tangsel menyediakan tiga dokter jiwa untuk menangani para caleg yang gagal dalam Pemilu 2024.


Anggota Bawaslu di Medan Terjaring OTT Polda Sumut, Begini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

18 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Anggota Bawaslu di Medan Terjaring OTT Polda Sumut, Begini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

19 hari lalu

Rapat Kerja Komisi D DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Depok membahas permasalahan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menekan angka stunting di ruang paripurna DPRD Kota Depok, Jumat 17 November 2023. Program PMT Lokal Kota Depok viral dan menuai kritik yang luas. TEMPO/Ricky Juliansyah
DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

Komisi D DPRD Kota Depok mencecar Dinas Kesehatan Kota Depok terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tengah menjadi sorotan publik.


Bawaslu Hentikan Sementara Keanggotaan AH Sebagai Komisioner di Medan yang Terjerat OTT

20 hari lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Bawaslu Hentikan Sementara Keanggotaan AH Sebagai Komisioner di Medan yang Terjerat OTT

Bawaslu belum bisa memberhentikan permanen Azlansyah Hasibuan karena belum ada keputusan hukum yang tetap.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


Inilah Daftar Caleg Bekas Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 Temuan ICW

23 hari lalu

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.
Inilah Daftar Caleg Bekas Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 Temuan ICW

ICW menemukan sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi menjadi calon legislatif atau caleg di Pemilu 2024. Ini daftarnya.


Kolaborasi Mabes Polri dan Sarana Jaya Hadirkan Hunian untuk Polri

24 hari lalu

Kolaborasi Mabes Polri dan Sarana Jaya Hadirkan Hunian untuk Polri

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak di bidang pengembangan properti berkolaborasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.