DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam acara pajak di RPTRA Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menihilkan sanksi administrasi pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan kebijakan ini ditetapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Dengan kebijakan ini, harapannya wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus upaya dalam membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.

Lusiana memaparkan ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. 

Kebijakan ini diharapkan bakal mempercepat target penerimaan pajak dan menstimulus warga untuk tertib membayar pajak daerah. Menurut dia, secara otomatis penghapusan sanksi pajak berlaku dengan dilakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah.

"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun 2022 ini," ujardia.

Berikut rincian penghapusan sanksi administrasi pajak daerah:

1. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah dan atau telah melunasi pokok pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022.

2.Sanksi administrasi pajak daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud meliputi jenis pajak sebagai berikut :


a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Parkir
e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
f. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
h. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
i. Pajak Reklame
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
k. Pajak Air Tanah (PAT)

3. Penghapusan sanksi administrasi diberikan atas:

A. Sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau setoran masa yang telah melewati jatuh tempo pembayaran untuk jenis:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. PBBKB
f. BBNKB
g. BPHTB
h. PKB
i. Pajak Reklame
j. PAT

B. Sanksi administrasi berupa bunga yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar untuk jenis:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. PBBKB
f. BPHTB
g. Pajak Reklame
h. PBB-P2
i. PAT

C. Sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran untuk jenis:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. PBBKB
f. BBNKB
g. PKB
h. Pajak Reklame
i. PAT

Baca juga: Hapus Pembayaran PBB, Anies Baswedan: Pajak Bumi dan Bangunan Cara Sopan Mengusir Warga

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

1 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Anies Baswedan menyepelekan korban banjir dengan mengatakan indikator utama adalah tak ada korban jiwa.


Stok Vaksin Covid-19 Tipis, DKI Jakarta Minta Opsi Relokasi

5 jam lalu

Stok Vaksin Covid-19 Tipis, DKI Jakarta Minta Opsi Relokasi

Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta opsi relokasi vaksin COVID-19 dari daerah lain untuk mengantisipasi stok vaksin yang mulai menipis.


Anies Baswedan Genggam Tangan Ibu Siswa MTsN 19 Jakarta Korban Tewas Tembok Ambruk

6 jam lalu

Anies Baswedan Genggam Tangan Ibu Siswa MTsN 19 Jakarta Korban Tewas Tembok Ambruk

Anies Baswedan menggenggam tangan ibu, salah satu korban tembok roboh Madrasah Tsanawiyah Negeri atau siswa MTsN 19 Jakarta di Pondok Labu.


Pemakaman 3 Siswa MTsN 19 Jakarta Korban Tembok Ambruk Ditangani Kementerian Agama

7 jam lalu

Pemakaman 3 Siswa MTsN 19 Jakarta Korban Tembok Ambruk Ditangani Kementerian Agama

Kantor Wilayah Kementrian Agama Jakarta Selatan tangani pemakaman 3 siswa MTsN 19 Jakarta korban meninggal akibat robohnya tembok.


Banjir Renggut Nyawa 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, BPBD DKI: Drainase Buruk

8 jam lalu

Banjir Renggut Nyawa 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, BPBD DKI: Drainase Buruk

BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat tiga siswa MTsN 19 Jakarta meninggal dan dua lainnya luka tertimpa tembok pembatas bangunan.


Daftar Lokasi Banjir Jakarta Imbas Hujan Deras

8 jam lalu

Daftar Lokasi Banjir Jakarta Imbas Hujan Deras

Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, ada 17 ruas jalan dan 41 RT tergenang air banjir Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota.


Takziah ke Rumah Korban Meninggal Siswa MTsN 19 Jakarta, Anies Baswedan: Insya Allah Husnul Khatimah

8 jam lalu

Takziah ke Rumah Korban Meninggal Siswa MTsN 19 Jakarta, Anies Baswedan: Insya Allah Husnul Khatimah

Anies Baswedan bertakziah ke rumah salah satu dari tiga korban meninggal akibat ambruknya tembok MTs Negeri 9 Jakarta.


Anies Cerita Batal Istirahat Pasca-lengser dari DKI karena Diusung Jadi Capres

12 jam lalu

Anies Cerita Batal Istirahat Pasca-lengser dari DKI karena Diusung Jadi Capres

Anies Baswedan mengatakan batal istirahat setelah lengser dari DKI 1. Sebab, dia akan disibukkan dengan urusan Pilpres 2024 NasDem.


Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

19 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


Naikkan Dana Hibah Partai Politik, Anies Baswedan: Beban Partai Diambil Negara

22 jam lalu

Naikkan Dana Hibah Partai Politik, Anies Baswedan: Beban Partai Diambil Negara

Dana hibah untuk 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta naik secara bertahap di masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.